JAKARTA – Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro selama dua pekan ke depan atau hingga 22 Maret. PPKM kali ini juga diperluas ke tiga provinsi, meliputi Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Utara.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengatakan, selama PPKM mikro diterapkan, jumlah kasus aktif secara nasional menurun signifikan. Per 7 Maret, jumlah kasus aktif turun 9.348 kasus atau 5,95 persen dibandingkan sejak 21 Februari. Kemudian, persentase kasus aktif kini 10,71 persen, dari sebelumnya 12,29 persen.

“Selama tujuh pekan pelaksanaan PPKM, enam dari tujuh provinsi telah berhasil menurunkan persentase kasus aktif dibandingkan sebelum masa PPKM. Provinsi itu meliputi DKI Jakarta, Banten, Bali, DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur,” ujar Airlangga dalam konferensi pers secara virtual, Senin (8/3).

Saat ini, ungkapnya, tidak ada provinsi yang memiliki Bed Occupancy Ratio (BOR) lebih dari 70 persen. Tiga provinsi PPKM yang memiliki BOR 50,01 persen sampai dengan 69,9 persen, yaitu Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. 

Sedangkan empat provinsi PPKM yang memiliki BOR kurang dari 50 persen adalah Bali, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. "Selama delapan minggu pelaksanaan PPKM mikro, lima dari tujuh provinsi juga telah berhasil meningkatkan persentase angka kesembuhan dibandingkan masa sebelum PPKM, yaitu DKI Jakarta, Banten, Bali, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur," ujar Airlangga. 

Secara nasional, lanjutnya, recovery rate sebesar 85,59 persen. "Kita juga melihat angkanya sedikit lebih baik dari global yang sebesar 79,14 persen," tutur Airlangga.

Hanya saja, sambungnya, dari tingkat kematian masih sedikit di atas global. Sekarang tingkat kematian Covid-19 di Tanah Air mencapai 2,70 persen, sementara di global 2,22 persen. 

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan kemampuan testing atau pengetesan Covid-19 akan ditingkatkan di daerah yang menerapkan PPKM mikro. Budi mengatakan, hal ini sesuai petunjuk untuk testing minimal satu per 1.000 penduduk per pekan.

Pengurus RW membawa bantuan untuk dibagikan kepada warga positif Covid-19 yang isolasi mandiri di RW 10 Kampung Pangkalan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (3/3/2021). Sedikitnya 39 warga di kawasan tersebut terdata positif Covid-19 usai wisata ziarah ke Pamijahan, Tasikmalaya sehingga kawasan tersebut diisolasi dengan memberlakukan PPKM skala mikro atau karantina wilayah. - (NOVRIAN ARBI/ANTARA FOTO)

SHARE    

“Agar hasilnya bisa kita ketahui dalam 24 jam, maka kita perlu melakukan sarana testing yang lebih cepat dan kita sudah resmikan rapid antigen,” ujar Budi.

Ia mengungkapkan, untuk distribusi rapid antigen ke tujuh daerah yang menerapkan PPKM Mikro terbagi beberapa tahap. Untuk tahap pertama, sudah ada 653 ribu yang didistribusikan ke tujuh provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Banten dan Bali.

Adapun tahap kedua terbagi dua, yakni tahap dua A dan dua B. “Tahap dua A kita akan kirim dari WHO sebanyak satu juta, kemudian kita masih dalam proses menyediakan 14,5 juta lagi antigen yang akan kita kirim ke puskesmas-puskesmas untuk memperbaiki proses tracing,” ujar Budi.

Budi melanjutkan, untuk mendukung peningkatan kemampuan pelacakan dan isolasi, Kemenkes juga mengerahkan Babinsa dan Bhabinkamtibnas sebagai tracer atau petugas yang melacak kontak erat, melakukan swab hingga memantau saat isolasi. Hal ini juga sesuai petunjuk dari WHO, yakni pelacakan harus dilakukan di 15-30 kontak erat dalam tempo 72 jam.

“Kita sudah putuskan untuk menggunakan Babinsa dan Bhabinkantibmas di bawah koordinasi puskesmas agar bisa kejar target ini,” ujar Menkes.

Zona kuning

Gubenur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan, 42 persen kabupaten/kota di daerahnya sudah masuk zona kuning. Dengan kata lain, 16 wilayah di Jatim sudah berkategori risiko rendah Covid-19. 

Khofifah juga menyebut kini di Jatim sudah tidak ada zona merah Covid-19. "Ini menunjukkan bahwa penerapan PPKM Mikro ini sudah di jalur yang benar," ungkap Khofifah di Gedung DPRD Kabupaten Malang, Senin (8/3).

Melihat situasi tersebut, pelaksanaan PPKM Mikro pun akan diperpanjang di Jatim, akan dimulai pada 9 Maret hingga 22 Maret 2021. Hal ini juga berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 5 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. 

Berdasarkan evaluasi, intervensi PPKM Mikro terbukti efektif untuk menurunkan penyebaran Covid-19 di Jatim. Hal ini dibuktikan pada awal Januari terdapat delapan zona merah. Seiring waktu, jumlah zona tersebut terus menurun.

Tenaga kesehatan melakukan tes usap pada warga yang melanggar saat operasi yustisi penegakan protokol kesehatan di depan Posko PPKM Mikro Kelurahan Ampel, Surabaya, Jawa Timur, Senin (1/3/2021). Operasi yustisi yang digelar oleh TNI, Polri dan Pemda tersebut juga menyiapkan tes Covid-19 bagi warga yang kedapatan tidak memakai masker. - (MOCH ASIM/ANTARA FOTO)

SHARE    

Hasil signifikan juga tampak pada penurunan jumlah pasien Covid-19 yang dirawat di Ruang Isolasi Biasa maupun ICU. Selama PPKM tahap 1 dan 2 serta PPKM Mikro tahap 1 dan 2, BOR isolasi biasa di Jatim telah turun, yakni dari 79 persen menjadi 35 persen.

BOR ICU juga telah turun dari 72 persen menjadi 52 persen. Artinya, keterisian rumah sakit di Jatim sudah sesuai syarat dari WHO. "Yakni di bawah 60 persen," jelasnya.

Khofifah menargetkan semua daerah di Jatim bisa masuk zona kuning bahkan hijau. Untuk mencapainya masih diperlukan upaya lebih besar untuk dapat menurunkan penyebaran Covid-19 melalui perpanjangan PPKM Mikro. Khofifah mendorong seluruh masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Gubernur Khofifah juga berpesan kepada beberapa kepala daerah yang mampu menekan laju penyebaran Covid-19. Mereka diharapkan bisa memberikan rekomendasi strategis sehingga dapat diadaptasi oleh daerah lain. "Ini penting sebagai rekomendasi untuk upaya optimalisasi pelaksanaan PPKM Mikro tahap selanjutnya di Jatim," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat