JAKARTA – Program vaksinasi gotong royong yang dilakukan mandiri oleh perusahan tidak boleh diperjualbelikan. Pemerintah mengatur vaksinasi gotong royong ini menjadi tanggung jawab sebuah perusahaan yang harus memberikannya secara gratis kepada karyawan tanpa harus ada pemotongan gaji.

“Yang penting, prinsipnya harus gratis diberikan. Yang namanya vaksin gotong royong sumbernya adalah perusahaan, mereka yang mencarikan vaksin, dan harus gratis untuk seluruh karyawan dan keluarganya,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Ahad (28/2).

Vaksin gotong royong telah diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Jenis Vaksin Covid-19 untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong juga harus berbeda dengan jenis vaksin Covid-19 yang digunakan untuk vaksinasi program pemerintah, agar tidak mengganggu jalur distribusi vaksin nasional.

“Mereknya tidak boleh sama supaya tidak terjadi saingan rebutan suplai. Jadi dipastikan suplainya adalah tambahan dari sumber-sumber produsen vaksin di seluruh dunia di luar empat yang pemerintah sudah dapat,” kata Budi.

Menkes bersyukur pemerintah Indonesia bisa mendapatkan empat jenis vaksin Covid-19 dari negara produsennya. Dia menyebut langkah Indonesia tergolong baik bisa mendapatkan empat vaksin yang tersedia, menilik banyak negara belum bisa memperoleh suplai antivirus Covid-19 tersebut.

“Vaksin pemerintah ada empat, yaitu Sinovac, AstraZeneca dari London Inggris, Pfizer Jerman-Amerika, Novavac Amerika. Empat vaksin ini masalah pada suplainya, seluruh dunia rebutan. ASEAN belum semua dapat, Australia baru dapat, Jepang baru mulai, tetangga kita belum mulai,” kata dia.

Budi mengatakan, untuk vaksinasi di luar pemerintah atau melalui swasta diperbolehkan selama mendapatkan legalitas keamanan dari otoritas terkait, seperti dari Badan Kesehatan Dunia WHO dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selama lulus uji keamanan dari otoritas terkait, Menkes mempersilakan untuk dipakai. “Pesan saya selama lulus WHO, BPOM, pakai saja. Semakin cepat semakin baik,” ujar dia.

Dia menambahkan, saat ini pemerintah masih belum menetapkan harga vaksin mandiri atau gotong royong Covid-19 karena Bio Farma belum menemukan produsen yang sesuai. “Jadi vaksin gotong royong atau mandiri akan dilakukan oleh BUMN Bio Farma. Dan mereka yang menentukan produsen mana yang digunakan,” kata Budi.

Menurut dia, harga vaksin mandiri atau gotong royong ini baru akan ditetapkan setelah adanya pertemuan antara pihak Bio Farma dan produsen vaksin. Jika kedua belah pihak telah sepakat dengan harga yang diajukan, maka pemerintah akan menetapkan besaran harga batas atas dan bawah vaksin mandiri atau gotong royong tersebut.

“Sehingga pemerintah belum bisa menentukan harga batas atas dan bawah dari vaksin tersebut,” ujar Menkes.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmidzi mengatakan, perusahaan yang akan melakukan vaksin gotong royong harus melaporkan jumlah karyawan atau karyawatinya berserta anggota keluarganya pada Kemenkes. Namun,  pihaknya belum mendapatkan informasi pasti mengenai hal ini dari perusahaan.

 

Sampai hari ini penutupan terakhir tahap pertama sudah ada lebih dari tujuh ribu perusahaan yang daftar.

 

 

SHARE    

Wakil Ketua Umum bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, program vaksin gotong royong mendapat sambutan positif dari pengusaha. Shinta mencatat telah ada tujuh ribu perusahaan dengan 6,7 juta karyawan yang mendaftar program vaksin gotong royong.

"Sampai hari ini penutupan terakhir tahap pertama sudah ada lebih dari tujuh ribu perusahaan yang daftar. Kami akan evaluasi bersama pemerintah apakah lanjut (buka pendaftaran) atau tidak,” ujar Shinta kepada Republika.

Shinta mengatakan, rencana target vaksin gotong royong mencapai 20 juta karyawan. Perusahaan swasta disebut sangat antusias membiayai vaksin gotong royong untuk para karyawan maupun keluarga karyawan. Pembiayaan vaksin lebih hemat ketimbang perusahaan terus menerus melakukan tes Covid-19 untuk para pekerja.

“Pemerintah mengatakan mulai Maret ini sudah bisa mulai jalan, kapan persisnya tergantung vaksinnya ada, kami masih menunggu tepatnya kapan,” ujar Shinta.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat