JAKARTA --  Lobi-lobi yang dilakukan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi guna menyelesaikan persoalan politik Myanmar kian gencar. Menlu mengiyakan telah berada di Thailand untuk melakukan pembicaraan tiga pihak bersama menlu Thailand dan Myanmar, kemarin.

Dilansir Bangkok Post, menlu yang ditunjuk militer Myanmar, Wunna Maung Lwin telah melakukan kunjungan ke Bangkok, Thailand pada Rabu (24/2). Kunjungan menteri luar negeri sehubungan upaya Indonesia mendorong pertemuan khusus para menlu dari 10 negara ASEAN untuk membahas situasi Myanmar.

Menlu RI tak menyangkal pertemuan tersebut. Ia mengatakan, mulanya melakukan pertemuan dengan Menlu Thailand Don Pramudwinai membahas rencana pertemuan komisi bersama tahun ini yang bertepatan dengan 70 tahun hubungan kedua negara.

Selain itu, krisis Myanmar juga dibahas. “(Hal ini karena) Thailand memiliki posisi yang khusus karena berbatasan darat sepanjangan 2.400 kilometer dengan Myanmar dan sekitar dua juta orang Myanmar tinggal di Thailand,” ujar Retno dalam konferensi pers semalam.

Pengunjuk rasa membentangkan poster menolak pemilihan umum ulang dalam aski unjuk rasa di dekat Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon, Myanmar, Selasa (23/2).  - (AP/STR)

SHARE    

Retno mengakui, ada rencana bertolak ke Naypyitaw, ibu kota Myanmar setelah dari Bangkok untuk menemui pihak militer Myanmar maunpun pemerintahan sipil Committee of Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH). Namun rencana tersebut terpaksa ditunda. 

Meski begitu, Menlu akhirnya menemui Wunna Maung Lwin di Bandara Don Muang. Dalam pertemuan itu, Retno menyampaikan sikap Indonesia. “Keselamatan warga Myanmar adalah prioritas nomor satu. Oleh karena itu, kita meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan untuk menghindari terjadinya korban dan pertumpahan darah,” kata Retno.

Ia tak menjelaskan soal dukungan atau penentangan terhadap pemilu ulang yang direncanakan militer Myanmar. Meski begitu, Menlu menekankan bahwa “Keinginan rakyat Myanmar harus didengarkan”.

Wunna Maung Lwin diangkat oleh militer untuk menggantikan Aung San Suu Kyi sebagai menteri luar negeri de facto. Posisi itu dijabat Suu Kyi sebagai kanselir negara sebelum ditangkap militer dalam kudeta pada 1 Februari lalu. 

Menteri Luar Negeri Myanmar U Wunna Maung Lwin (kiri) berbincang dengan delegasi saat menunggu acara pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika 2015 yang dibuka Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (22/4/2015).  - (ANTARA FOTO/Panca Syurkani)

SHARE    

Sebelum kabar pertemuan itu, Kedutaan Besar RI (KBRI) di Yangon digeruduk pengunjuk rasa penolak kudeta militer. Mereka meradang sehubungan kabar bahwa Indonesia mendukung pemilihan umum ulang yang dijadwalkan militer. Para pengunjuk rasa, pemilu pada November 2020 yang memangkas perolehan kursi militer di parlemen Myanmar, absah.

Sejauh ini, Indonesia memang terkesan menjadi pendorong utama agar ASEAN ikut menyelesaikan krisis di Myanmar. Terlebih, setelah pertemuan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Muyiddin Yassin lima hari setelah kudeta militer terjadi di Naypyitaw. 

Kedua kepala negara menyampaikan sikap kekhawatiran bersama saat itu. Keduanya juga mendesak dilakukan pertemuan tingkat menteri luar negeri terkait isu tersebut. Menlu Retno kemudian menyikapi sikap tersebut dengan meraih dukungan Brunei Darussalam dan Singapura untuk pertemuan tersebut. 

Menlu juga semalam menyatakan telah menghubungi pihak Vietnam sebagai ketua ASEAN, Filipina, Laos, Kamboja, serta utusan khusus sekjen PBB. “Pagi ini saya berbicara dengan acting assistant under secretary AS. Besok rencananya akan kembali komunikasi dengan menlu Inggris dan dengan Sekjen PBB,” ujarnya. 

Selain itu, ia juga telah menghubungi menlu Australia, Jepang, AS, Cina, Inggris, dan India, dan merencanakan pembicaraan dengan PM Australia Scott Morrison yang sekarang menjadi Ketua Global Leadership Forum dan Asia Society. “Indonesia memilih untuk tidak berdiam diri. To do nothing is not an option,” Kata Menlu.

Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishman sebelumnya menyatakan, pertemuan para menteri luar negeri ASEAN akan menjadi kesempatan baik guna menyelesaikan persoalan di Myanmar. Meski begitu, ia juga menekankan bahwa keputusan akhir nantinya harus dicapai secara mufakat yang juga melibatkan Myanmar.

ASEAN sementara ini terikat dengan prinsip nonintervensi terkait persoalan di negara-negara anggota organisasi tersebut. Selain itu, sikap bersama yang harus dicapai secara konsensus kerap menghambat penyelesaian masalah karena memungkinan veto dari negara tertentu.

Sejak kudeta militer berlangsung sikap negara-negara ASEAN tak seragam. Pemerintah Vietnam, Kamboja, dan Thailand seluruhnya menahan diri dari melayangkan kecaman dan menegaskan tak akan ikut campur dalam urusan Myanmar. Sementara Indonesia, Malaysia, dan Singapura telah secara terbuka menyatakan kerisauan atas kudeta militer di Myanmar. 

Pengunjuk rasa berkumpul di Hledan Junction in Yangon, Myanmar, Rabu (24/2/2021). Massa berunjuk rasa terkait kabar bahwa Indonesia mendukung pemilu ulang di Myanmar. - (EPA-EFE/NYEIN CHAN NAING)

SHARE    

Buat Indonesia dan Malaysia terutama, perkembangan di Myanmar jadi penting karena akan berkelindan juga dengan nasib etnis Rohingya. Seperti kebanyakan warga Indonesia dan Malaysia, etnis tersebut kebanyakan Muslim.

Sejak 2017 silam, penindasan dan penganiayaan yang dialami etnis tersebut dari pihak militer Myanmar yang kini berkuasa telah memicu gelombang pengungsian yang meluber hingga ke Malaysia dan Indonesia. Berbagai pihak di Indonesia juga telah menyampaikan kekhawatiran atas kelanjutan program bantuan Indonesia di Negara Bagian Rakhine, kampung halaman etnis Rohingya di Myanmar.    

Upaya negara tetangga Myanmar untuk membantunya menyelesaikan krisis muncul seiring meningkatnya keprihatinan internasional. Negara-negara kaya Kelompok Tujuh (G-7) pada Selasa (23/2) mengutuk intimidasi dan penindasan terhadap kelompok yang menentang kudeta."Siapapun yang menanggapi protes damai dengan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban," kata Menteri Luar Negeri G-7 dalam pernyataan, kemarin.

Negara-negara Barat berusaha meningkatkan tekanan pada junta dengan peringatan Uni Eropa sedang mempertimbangkan sanksi yang akan menargetkan bisnis yang dimiliki oleh tentara. Sedangkan Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada dua anggota junta lagi dan memperingatkan mereka dapat mengambil tindakan lebih lanjut.

Pada Rabu (24/2) sebanyak 130 lembaga nonpemerintahan telah mengirimkan surat ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB). Merema memohon DK PBB memberlakukan embargo penjualan senjata ke Myanmar "Penjualan perlengkapan militer apapun bisa digunakan menindas rakyat Myanmar," tulis pernyataan itu. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat