JAKARTA – Beberapa hasil survei menunjukkan masih tingginya masyarakat yang menolak vaksin dengan berbagai alasan. Untuk meyakinkan masyarakat, pemerintah menjamin keamanan sekaligus siap mengantisipasi berbagai kemungkinan yang ditimbulkan pascavaksinasi dilakukan.

“Vaksinasi aman. Kalau pun terjadi risiko berat yang tidak diharapkan, pemerintah siap antisipasi,” kata juru bicara vaksinasi Reisa Broto Asmoro dalam konferensi virtual pada Senin (22/2).

Reisa mengatakan, setiap pelayanan kesehatan sudah memiliki penanggung jawab atau contact person yang selalu ada di meja observasi pada setiap pos vaksinasi. Selain itu, pada kartu vaksinasi juga selalu ada nama dan detail contact person petugas kesehatan.

Berdasarkan Survei Parameter Politik Indonesia yang dilakukan dengan responden sebanyak 1.200 orang menemukan, yang bersedia disuntik jika vaksin Covid tersedia sekitar 54,8 persen. Sementara yang menolak ada 22,4 persen walaupun diberikan secara gratis oleh pemerintah.

“Ada 32,2 persen yang tidak yakin vaksin dapat mengembalikan kehidupan seperti sedia kala,” kata Direktur Eksekutif Paramater Politik Adi Prayitno. Ia mendorong pemerintah terus menyosialisasikan vaksin agar tingkat bersedia masyarakat untuk divaksin makin meningkat.

Temuan yang hampir sama juga ada dalam hasil survey yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi mengatakan masalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksin tidak hanya soal teknis kesehatan.

Dari survei terhadap 1.200 responden pada 1-3 Februari, sekitar 53,5 persen yang percaya vaksin dapat mencegah Covid-19. Sementara, ada 30,3 persen yang menyatakan tidak percaya dan sisanya tidak menjawab.

Berdasarkan agama, survei Indikator menemukan orang non-Muslim lebih percaya efektivitas vaksin dengan persentase 78,5 persen. Sedangkan orang beragama Islam sebesar 50 persen dengan tingkat ketidakpercayaan sebesar 33 persen.

“Orang non-Muslim lebih percaya efektivitas vaksin ketimbang orang Islam, artinya segmennya kita harus targetkan lagi buat sosialiasi vaksin,” kata Burhanudin.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan akan mendorong kerja sama dengan tokoh agama untuk sosialisasi vaksinasi Covid-19 di Jabar. “Saya akan tingkatkan peran-peran ulama untuk memberikan fatwa-fatwa penguatan terhadap vaksin,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.

Emil mengatakan, tantangan Jabar adalah infrastruktur atau titik pemberian vaksin. Dengan jumlah penduduk yang tersebar di 27 kabupaten/kota dan 5.312 desa, Jabar hanya memiliki 1.094 puskesmas terlatih program vaksinasi. “Saya sudah hitung ketidakcukupan infrastruktur yang menjadi ancaman,” ujar dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat