JAKARTA — Presiden Joko Widodo melantik jajaran Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2). Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 37 P Tahun 2021 dan Nomor 38 P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Masa Jabatan 2021-2026.

Seusai dilantik, Direksi BPJS Kesehatan yang baru membeberkan ada sejumlah fokus yang ingin ditingkatkan. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan, salah satu fokus BPJS di bawah kepemimpinannya masih meningkatkan kualitas layanan kepada seluruh peserta. Salah satu peningkatan ini dilakukan dengan memanfaatkan inovasi teknologi.

“Kami juga ingin meningkatkan dan fokus kepada kualitas layanan sehingga kualitas akan meningkat keseluruhan. Customer journey akan kita tingkatkan dengan inovasi teknologi interface sistem informasi sehingga antrian tidak lagi sekitar enam jam, tapi bisa lebih cepat,” ujar Ali Ghufron usai pelantikan jajaran direksi BPJS Kesehatan di Istana Negara, Jakarta, Senin (22/2).

Selain itu, jajaran direksi yang baru juga berupaya untuk meningkatkan jumlah kepesertaan serta keterlibatan seluruh pihak. Baik di pusat, daerah, asosiasi, perguruan tinggi, dan juga pengamat dalam menjalankan program-program BPJS Kesehatan. “Untuk bersama-sama memiliki BPJS atau jaminan kesehatan nasional dan Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS,” ujarnya.

Ali Ghufron juga menyampaikan, jajarannya ingin meningkatkan sustainabilitas sistem jaminan kesehatan nasional dengan dana yang cukup dan meningkatkan pengelolaan keuangan menjadi lebih baik. “Yang kemarin sudah disampaikan ada surplus sekitar Rp 18 triliun, tapi di saat yang sama dari sisi laporan nett asset kita masih defisit sekitar Rp 7 triliun,” ujar Ali Ghufron.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto mengaku, akan tetap melanjutkan kebijakan dan program yang dirasa baik oleh jajaran dewas dan direksi BPJS Kesehatan sebelumnya. "Tantangan yang kita hadapi semakin kompleks bukan saja terkait dengan penyakit pandemi yang sekarang kita hadapi, tetapi juga memang permasalahan kesehatan secara mendasar kita masih memiliki banyak pekerjaan," ujar Yuri di Istana Negara, Senin.

Sebelumnya, Ketua Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyampaikan, surplus BPJS Kesehatan disebabkan kenaikan iuran sebesar Rp 27,96 triliun. Yakni, kenaikan iuran penerima bantuan iuran (PBI) APBN sebesar Rp 12,84 triliun dan PBI APBD sebesar Rp 3,54 triliun. Ditambah peserta penerima upah badan usaha (PPU BU) naik Rp 5 triliun.

Menurut dia, surplus ini juga dikontribusi oleh turunnya biaya manfaat karena kunjungan ke RS turun sebesar 17.055.836 kunjungan sehingga terjadi penurunan biaya manfaat sebesar Rp 12,94 triliun. Dengan kondisi tersebut maka aset bersih akhir periode menjadi minus Rp 6,4 triliun, turun drastis dari minus Rp 50,99 triliun pada 2019.

“Tentu sekarang sudah bagus ya mencapai 80 persen, tapi tetap harus ditingkatkan,” katanya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat