Jakarta
Pemprov DKI Jakarta Melantik Walkot Jakpus-Jakut
DPRD DKI Jakarta menolak dua calon walkot Jaksel usulan Anies.
JAKARTA -- Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta. Dhany Sukma telah menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) sebagai calon wali kota Jakarta Pusat (Jakpus) di gedung DPRD DKI pada 8 Desember 2020.
Dhany pun sudah melakukan pemaparan program kepada legislator jika nantinya terpilih sebagai walkot Jakpus. Namun, dua bulan berlau, Dhany hingga kini belum juga dilantik.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengaku, belum mendapat kabar jadwal pelantikan Dhany. Dia menduga, Dhany dilantik bersamaan dengan pelantikan walkot Jakarta Utara (Jakut). "Barengin aja kayaknya (pelantikan Dhany Sukma dan Ali Maulana Hakim)," kata Taufik saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (17/2).
Dhany menjadi calon tunggal walkot Jakpus untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Bayu Meghantara sejak 24 Oktober 2020. Bayu dicopot dari jabatannya terkait kasus yang menjerat Habib Rizieq Shihab, yang melanggar protokol kesehatan akibat mengadakan acara yang memicu kerumunan di Markas Front Pembela Islam (FPI), Petamburan, Kecamatan Tanah Abang.
Adapun posisi walkot Jakpus mulai 28 November 2020, diemban Irwandi yang sekarang menjadi wakil walkot. Dia ditunjuk sebagai pelaksana tugas harian (plh) walkot Jakpus sampai terpilih walkot definitif.
Ketika usai menjalani uji kepatutan dan kelayakan, Dhany mengaku dicecar pertanyaan seputar kondisi wilayah yang akan dipimpinnya. Hal itu karena Jakpus merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi. Karena itu, ia dituntut anggota dewan untuk bisa bekerja keras dan menghadapi permasalahan yang terjadi.
"Yang pasti Jakpus itu pusat pemerintahan, pusat ekonomi, kemudian tempat parwakilan negara-negara (lain) di Jakarta, sehingga standarnya internasional dan itu membuat energi harus besar mengurusnya," kata Dhany saat ditemui di gedung DPRD DKI kala itu.
Posisi walkot kosong juga terjadi di Jakarta Utara (Jakut), setelah Sigit Wijatmoko digeser menjadi asisten pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) DKI. Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan pun menunjuk Ali Maulana Hakim sebagai calon tunggal walkot Jakarta Utara (Jakut). Ali saat ini menjabat sebagai wakil kepala Dinas Kebersihan DKI. Ali pun sudah menjalani uji kepatutan dan kelayakan di gedung DPRD DKI pada Selasa (16/2).
Saat dikonfirmasi, Ali mengaku, memiliki target yang harus dikerjakan jika memang dipercaya menjadi walkot Jakut. Dia menegaskan, siap mengemban amanah yang diberikan dengan menyelesaikan secara sungguh-sungguh.
"Amanah harus siap kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Ada kegiatan-kegiatan strategis di Jakut yang harus kita tuntaskan sesuai target RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah)," ujar Ali.
View this post on Instagram
Ditolak
Berbeda dengan di Jakpus dan Jakut, proses pemilihan walkot Jakarta Selatan (Jaksel) berlangsung tidak mulus. Dua nama yang diajukan Anies, yaitu Wakil Walkot Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko dan Wakil Walkot Jaksel Isnawa Adji ditolak anggota DPRD DKI.
Padahal, dua nama itu disiapkan untuk menggantikan posisi Marullah Matali, yang dilantik menjadi sekretaris daerah (sekda) DKI per 18 Januari 2021. Adapun posisi walkot Jaksel sementara ini, diemban Isnawa yang ditunjuk Anies sebagai pelaksana tugas (plt).
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengatakan, ada pertimbangan tersendiri mengapa dewan menolak dua nama yang diusulkan Anies. Prasetio menjelaskan, DPRD DKI menolak Isnawa karena dinilai tidak kapabel dalam menangani banjir.
Dia merujuk komentar Isnawa beberapa waktu lalu, yang meminta masyarakat mengungsi ke masjid dan kembali ke rumah ketika banjir surut dalam merespons banjir di Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jaksel.
"Harusnya kan cari solusi, entar kita buat perencanaan anggaran, apa kita beresin dan mengimbau ke masyarakat supaya jangan membuang sampah sembarangan," kata politikus PDIP itu. Prasetyo menambahkan, Isnawa selaku eks kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI harusnya paham banjir. Sehingga, tidak sepatutnya berkomentar seperti itu.
Adapun penolakan Yani Wahyu, Prasetyo menambahkan, karena punya rekam jejak yang kurang baik saat menjadi camat Penjaringan. Dia mendapat laporan, Yani pernah menodongkan senjata jenis airsoft gun kepada kerabatnya. "Kami tolak nama Yani karena ada beberapa permasalahan," ujar Prasetio.
Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria siap membuka ruang diskusi dengan mitranya di DPRD DKI untuk kembali mengajukan dua calon walkot Jaksel. “Semua ada proses sesuai dengan kepangkatan, administrasi harus dipenuhi, tentu integritas, kompetensi, semua harus dipenuhi semua," kata Riza.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.