NAYPYITAW -- Pengunjuk rasa berkumpul, Rabu (17/2), dalam aksi terbesar sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021. Aksi menuntut pembebasan ketua partai National League for Democracy (NLD), Aung San Suu Kyi, terus berlanjut.

Pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia (HAM) di Myanmar, Tom Andrews, mengkhawatirkan terjadinya eskalasi kekerasan di negara tersebut. Andrews mengungkapkan dia telah menerima laporan pergerakan pasukan di seluruh Myanmar.

Dia khawatir warga yang berpartisipasi dalam unjuk rasa menentang kudeta militer menghadapi bahaya nyata. Kekhawatiran Andrews muncul karena dua hal, yakni protes massal yang direncanakan dan adanya pergerakan atau pengerahan pasukan.

"Kita bisa berada di tebing di mana militer melakukan kejahatan yang lebih besar terhadap rakyat Myanmar," ujarnya.

Para biksu Buddha iktu berunjuk rasa melawan kudeta militer di Yangon, Myanmar, Rabu (17/2). - (AP/STR)

SHARE    

Kekhawatiran serupa turut disampaikan International Crisis Group (ICG). Mereka menyebut pendekatan pasukan keamanan bisa berubah menjadi lebih "gelap" dengan cepat.

"Tentara dan kendaraan lapis baja mulai memperkuat garis polisi. Jika para jenderal menjadi tidak sabar dengan status quo, itu dapat dengan mudah menjadi ujung yang tajam dari tindakan keras berdarah, seperti yang telah terjadi di masa lalu," kata ICG dalam pernyataannya, Rabu.

Para demonstran memang telah menyerukan aksi unjuk rasa yang lebih besar pada Rabu. Hal itu guna meruntuhkan klaim militer yang menyebut mereka memiliki dukungan luas untuk melakukan kudeta pada 1 Februari lalu.

Pada konferensi pers pada Selasa (16/2), para jenderal Myanmar mengkliam bahwa mereka tidak melakukan kudeta. Tindakan pada 1 Februari lalu perlu diambil karena adanya kecurangan pemilu.

Pengunjuk rasa membawa poster pimpinan militer Mynmar yang diimbuhi tanda silang dalam aksi melawan kudeta militer di Yangon, Myanmar, Rabu (17/2). - (AP/STR)

SHARE    

Militer Myanmar juga telah menegaskan akan menggelar pemilu baru. Namun, mereka tak menjelaskan kapan hal itu bakal dilaksanakan.

Suu Kyi belum tampil di muka publik sejak ditahan pada 1 Februari lalu. Kepolisian Myanmar telah menambahkan dakwaan baru padanya. Hal itu memungkinkan dia ditahan tanpa batas waktu, tanpa pengadilan.

Pada 1 Februari lalu, militer Myanmar melancarkan kudeta terhadap pemerintahan sipil di negara tersebut. Militer menangkap Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa tokoh senior NLD.

Upaya ASEAN

Isu Myanmar mengemuka dalam pertemuan Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dan Menlu Brunei Darussalam, Rabu (17/2). Keduanya berupaya mencari solusi dari ASEAN yang diibaratkan sebagai satu keluarga.

Pengunjuk rasa melakukan aksi teatrikal melawan kudeta militer di Yangon, Myanmar, Rabu (17/2). - (AP/AP)

SHARE    

“Prinsip-prinsip yang kita pahami untuk membantu Myanmar yaitu tetap menghormati non-interference, mengutamkan pendekatan konstruktif, dan mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar,” ujar Retno dalam pengarahan secara virtual dari Brunei Darussalam, Rabu.

“Dan berkontribusi untuk mencari solusi terbaik bagi rakyat Myanmar termasuk membantu transisi demokrasi yang melibatkan semua pemangku kepentingan, atau transisi demokrasi secara inklusif,” ujar Retno menambahkan.

Piagam ASEAN pada pasal 1 ayat 7 dari Piagam ASEAN menyebutkan bahwa memperkuat demokrasi, meningkatkan pemerintahan yang baik dan supremasi hukum dan mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dengan Menlu Brunei Darusalam Datuk Eriwan dan kunjungan kehormatan kepada Sultan Brunei Darusalam Hassanal Bolkiah, Rabu (17/2). - (Dok Kemenlu RI)

SHARE    

“Pasal inilah yang dirujuk oleh pernyataan Indonesia mengenai perkembangan situasi di Myanmar,” ujar Retno.

Retno menegaskan, Indonesia yakin bahwa mekanisme ASEAN adalah mekanisme yang paling tepat untuk membantu Myanmar saat ini. Dukungan dan dorongan internasional terhadap ASEAN juga sangat tinggi, antara lain, tercantum dalam keterangan resmi Dewan Keamanan PBB dan resolusi sesi khusus Dewan HAM PBB.

Dukungan lain datang dari sejumlah negara melalui menlu mereka, misalnya, Amerika Serikat, Inggris, Australia, India, dan Jepang. Brunei saat ini memegang jabatan sebagai ketua ASEAN. Negara tersebut telah melakukan pertemuan virtual dengan Myanmar pada 11 Februari 2021. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat