JAKARTA -- Pemerintah akan kembali memfokuskan anggaran dana desa 2021 pada program-program pengentasan kemiskinan akibat pandemi Covid-19. Dari total pagu anggaran dana desa sebesar Rp 72 triliun, sebanyak Rp 37 triliun dialokasikan untuk program padat karya tunai desa (PKTD). Sedangkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dianggarkan sebesar Rp 29,1 triliun.

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Senin (15/2) menyarankan pemerintah untuk memberikan perhatian ekstra kepada penduduk miskin di perdesaan. Meskipun penambahan jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih sedikit dibandingkan perkotaan per September 2020, namun indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di perdesaan lebih tinggi. Persentase jumlah penduduk miskin desa juga masih dua digit.

Mengacu pada data BPS, per September 2015 atau pada tahun dimana program dana desa mulai digulirkan, tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 14,09 persen. Adapun pada September 2020 sebesar 13,20 persen. Padahal dana desa sudah mengucur ratusan triliun rupiah.

Menteri Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, alokasi dana desa sebesar Rp 37,08 triliun untuk PKTD akan menciptakan 203 juta hari orang kerja. Berdasarkan pengalaman pada 2020, kata dia, PKTD dapat membuat seorang warga desa bekerja selama delapan hari untuk satu jenis kegiatan dan mendapatkan kesempatan kerja kumulatif selama enam bulan.

Selain itu, lanjut dia, ada pula PKTD berbentuk ekonomi produktif melalui BUMDes. Lewat skema itu, Abdul menyebut pendapatan warga setara dengan yang didapatkan saat diberdayakan untuk membangun infrastruktur desa.

"Artinya, PKTD sudah lebih mirip seperti kerja rutin ketimbang kerja insidental bagi warga desa," kata dia dalam konferensi pers Kompetensi Pendamping Desa dan Mengefektifkan Dana Desa, Selasa (16/2)

Mendes mengatakan, target serapan kerja melalui PKTD sebanyak 4,2 juta warga desa. Warga akan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan rutin selama menjalankan PKTD setiap bulan hingga enam bulan ke depan.

"Dengan kondisi tersebut dan dari pengalaman di 2020, PKTD dan dana desa menjadi salah satu faktor penting dalam menahan kemiskinan di desa dan menahan jumlah pengangguran di desa," ungkapnya.

Berdasarkan data BPS, kata dia, penambahan penduduk miskin per September 2020 lebih tinggi di perkotaan dibandingkan perdesaan. Di perdesaan, jumlah penduduk miskin bertambah 250 ribu jiwa dari pada periode Maret-September 2020. Di perkotaan bertambah 876,5 ribu orang. Sedangkan secara nasional, penduduk miskin bertambah 1,13 juta orang menjadi 27,55 juta orang.

Ia menambahkan, desa juga mampu menahan penambahan jumlah pengangguran terbuka dibandingkan di kota selama pandemi Covid-19. "Sebagaimana data BPS di survei angkatan kerja nasional pada Februari hingga Agustus 2020, angka pengangguran di kota terjadi penambahan 69 persen. Sedangkan di desa hanya terdapat penambahan pengangguran 0,79 persen," katanya.

Ia menambahkan, penanganan kemiskinan di desa juga akan lebih sistematis. Kemendes membangun basis data di Sistem Informasi Desa (SID). Sistem tersebut, kata dia, akan mencantumkan nama dan alamat warga miskin.

Warga yang masuk ke dalam sistem tersebut akan ditangani menggunakan dana desa, baik itu melalui PKTD maupun BLT dana desa. "Sehingga, mereka bisa keluar dari garis kemiskinan," katanya.

Terkait penyaluran dana desa, Abdul menyampaikan, data per 16 Februari 2021 menunjukkan bahwa dana desa sudah tersalurkan ke 5.646 desa dari total 74.961. "Nilai yang sudah tersalurkan Rp 1,68 triliun atau 2 persen. Dari sisi waktu, jelas ini lebih cepat dari penyaluran pada 2020," katanya.

Warga berjualan di depan rumahnya yang semi permanen di pinggir rel Pejompongan, Jakarta, Selasa (2/2). - (Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO)

SHARE    

Kepala BPS Suhariyanto pada Senin memaparkan, namun indeks kedalaman serta keparahan kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Suhariyanto memaparkan, indeks kedalaman kemiskinan di pedesaan tercatat sebesar 2,39. Angka itu lebih tinggi dibandingkan perkotaan yang sebesar 1,26.

Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilainya, berarti jaraknya semakin jauh yang berarti upaya untuk mengangkat masyarakat miskin untuk menjadi tidak miskin akan semakin berat.

Dari sisi indeks keparahan kemiskinan, kondisi kemiskinan di pedesaan juga lebih parah dengan berada pada level 0,68. Sedangkan, indeks keparahan di kota dan nasional atau akumulasi perkotaan dengan pedesaan masing-masing sebesar 0,31 dan 0,47.

Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020. - (BPS.go.id)

SHARE    

Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangannya, yang berarti upaya pemerintah untuk mengurangi masyarakat miskin semakin berat.

Bertambahnya jumlah penduduk miskin akibat pandemi Covid-19 membuat dinas sosial di daerah melakukan perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sebab, dengan bertambahnya angka kemiskinan, maka ada penduduk yang harus dimasukkan ke dalam DTKS.

"DTKS masih mengacu pada 2018. Sekarang mau ada pendataan lagi. Karena sekarang bantuan itu kan harus melalui DTKS," kata Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Nana, kepada Republika, Selasa (16/2).

Nana mengatakan, verifikasi DTKS di Kota Tasikmalaya kemungkinan akan dilakukan pada kuartal kedua 2021. Dalam prosesnya, pihaknya juga akan melibatkan pihak kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW. "Karena yang mengetahui masyarakatnya adalah pihak RT," kata dia.

Berdasarkan data BPS Kota Tasikmalaya, angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya per Maret 2020 naik 9,15 ribu jiwa menjadi 86,13 ribu jiwa terhadap Maret 2019. "Pantauan di lapangan, pandemi Covid-19 memang cukup berpengaruh dalam menambah angka kemiskinan," kata Nana.

Ia mencontohkan, banyak warga Kota Tasikmalaya yang semula memiliki usaha, tapi pendapatannya turun karena pandemi. Tak hanya itu, warga lainnya juga banyak yang terdampak.

Kementerian Sosial (Kemensos) belum mengeluarkan pernyataan mengenai peningkatan penduduk miskin. Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos Asep Sasa Purnama ketika dikonfirmasi pada Senin (15/2) enggan berkomentar sebelum ada arahan dari Menteri Sosial Tri Rismaharini. Segala pertanyaan pun diminta ditujukan kepada Mensos melalui surat resmi.

Sebelumnya, Risma dalam beberapa kesempatan, termasuk saat raker dengan Komisi VIII pertengahan Januari lalu, mengakui ada penambahan jumlah masyarakat miskin akibat Covid-19. Atas alasan itulah, Kemensos sedang melakukan penambahan warga miskin ke dalam DTKS. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat