JAKARTA — Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menargetkan inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3-5 persen sepanjang tahun ini. Kebijakan ini ditetapkan untuk menjaga inflasi dalam rentang 2-4 persen, sesuai dengan target pemerintah maupun bank sentral. 

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah dan BI menyepakati lima strategi yang akan dilakukan dalam upaya pengendalian inflasi pada 2021. "Inflasi yang rendah dan stabil diharapkan bisa mendukung pemulihan perekonomian serta pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkesinambungan menuju Indonesia Maju," kata Airlangga Hartarto dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (12/2).

Guna menjaga kestabilan inflasi bahan pangan, kata dia, empat pilar strategi akan diperkuat pada masa pandemi Covid-19, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif (4K). Termasuk, menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi terutama dalam mengantisipasi kenaikan permintaan menjelang Ramadhan dan Idul Fitri pada April dan Mei 2021 serta hari besar keagamaan nasional (HBKN) lainnya. 

Implementasi strategi difokuskan menjaga kesinambungan pasokan sepanjang waktu dan kelancaran distribusi antardaerah antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan kerjasama antardaerah. 

Mempertahankan inflasi bahan pangan merupakan satu dari lima langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi. Kesepakatan ini diambil dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang digelar secara daring pada Kamis (11/2) lalu. 

Langkah kedua yang disepakati yaitu memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi. Ketiga, memperkuat sinergi antarkementerian atau lembaga (K/L) dengan dukungan pemerintah daerah dalam rangka menyukseskan program TPIP 2021. 

Selain itu, memperkuat ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan produksi antara lain melalui program food estate. Langkah terakhir, menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP) dalam program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH). Hal ini untuk mendukung pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Pemerintah dan bank sentral juga menyepakati sasaran inflasi tiga tahun ke depan sebagai tindak lanjut akan berakhirnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 124/010/2017 tentang Sasaran Inflasi Tahun 2019, 2020, dan 2021. 

Sasaran inflasi 2022 dan 2023 masih sama dengan tahun ini, yakni tiga plus minus satu persen atau dalam rentang dua sampai empat persen. Sementara itu, pada 2024, target inflasi adalah 2,5 plus minus satu persen, atau 1,5 hingga 3,5 persen. Target ini akan ditetapkan melalui PMK. 

Airlangga mengatakan, sasaran inflasi tersebut diharapkan bisa menjangkar pembentukan ekspektasi inflasi masyarakat ke depan. "Terutama dalam mendukung proses pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural," katanya.

Center of Reform on Economics (Core) Indonesia memprediksi tingkat inflasi tahun ini masih lebih rendah atau sama dengan dua persen. Direktur Eksekutif CORE Hendri Saparini menyampaikan hal tersebut masih wajar karena permintaan belum banyak pulih.

"Kemungkinan iya di bawah dua persen, karena memang pool demand-nya belum pulih terbentuk,” kata Hendri kepada Republika.

Kecuali jika ekonomi mulai pulih dan membaik pada semester II 2021 maka tingkat inflasi bisa meningkat. Hendri mengatakan, target inflasi pada tahun-tahun setelahnya sebaiknya di atas dua persen dan bisa mencapai tiga persen.

Dengan tingkat inflasi yang lebih tinggi, ekonomi bisa mulai bergerak. Menurut Hendri, pemerintah tidak perlu menekan atau menahan inflasi ditingkat yang rendah. "Dengan inflasi yang lebih tinggi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga lima persen,” ujar Hendri.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto mengumumkan indeks harga konsumen mengalami inflasi sebesar 0,26 persen pada Januari 2021 atau melambat secara bulanan dan tahunan karena masih dibayangi pandemi Covid-19.

BPS mencatat perkembangan inflasi pada bulan pertama 2021 di 90 kota di Tanah Air, sebanyak 75 kota di antaranya mengalami inflasi dan 15 kota mengalami deflasi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat