OLEH RIZKY JARAMAYA

Otoritas Palestina (PA) akan mulai menggunakan kode pos sendiri untuk memudahkan pengiriman paket di wilayah pendudukan yang dikuasai Israel. Selain itu, kode pos tersebut merupakan langkah untuk menegaskan kedaulatan Palestina.

Saat ini surat internasional yang dikirim dari atau ke Tepi Barat yang diduduki harus melalui Yordania atau Israel. Surat yang dikirim ke wilayah Tepi Barat yang diduduki harus mendapatkan persetujuan dari Israel yang mengontrol masuknya barang dan bea cukai ke wilayah pendudukan.

Pada Ahad (7/2) lalu, PA meminta Universal Postal Union untuk memberikan informasi kepada negara-negara anggotanya bahwa kode pos Palestina mulai berlaku. Menurut PA, kode pos akan membantu membangun sistem yang akan memfasilitasi pengiriman surat dari atau ke Palestina.

Ini merupakan komponen penting dari infrastruktur yang akan memungkinkan sektor publik dan swasta untuk menyediakan layanan dengan cara yang bergantung pada lokasi geografis.

"Mulai April, kiriman pos yang tidak memiliki kode pos Palestina tidak akan diproses. Ini untuk menegaskan hak-hak Palestina," ujar Menteri Komunikasi Palestina Ishaq Sidr, dilansir Aljazirah, Senin (8/2).

Warga Israel menerobos tembok keamanan Israel di Hebron, Tepi Barat, 31 Januari lalu. Para pekerja itu mengabaikan larangan melintas terkait pandemi Covid-19. - (EPA-EFE/ABED AL HASHLAMOUN)

SHARE    

Sidr mengatakan, kode pos akan meningkatkan layanan pengiriman paket, penyortiran pos, layanan logistik, serta layanan darurat dan ambulans. Kode pos Palestina juga akan membantu mengakhiri penyitaan pengiriman dari luar negeri.

Sidr mengatakan, pada 2018 enam ton paket untuk Palestina telah ditahan di Yordania. Dia menuding Israel telah menghalangi pengiriman barang untuk Palestina.

Kepala Hubungan Internasional di Palestine Post, Imad al-Tumayzi, mengatakan, penggunaan kode pos akan mencegah Israel menyita barang-barang yang dikirim untuk Palestina. Selain itu, kode pos akan membantu membuat layanan menjadi lebih efisien.

"Pada 2020, kami mencatat lebih dari 7.000 pelanggaran peralatan pos di pihak Israel, baik dengan membuka paket, menyita, maupun memanggil pemiliknya untuk diselidiki," kata al-Tumayzi.

Warga Israel menerobos tembok keamanan Israel di Hebron, Tepi Barat, 31 Januari lalu. Para pekerja itu mengabaikan larangan melintas terkait pandemi Covid-19. - (EPA-EFE/ABED AL HASHLAMOUN)

SHARE    

Pada 2008, Israel setuju untuk memberikan lebih banyak otonomi untuk layanan pos Palestina. Ini berarti bahwa beberapa surat internasional dapat diterbangkan ke Yordania dan kemudian ditransfer ke wilayah Palestina. Namun, perjanjian tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Pada 2010, barang-barang yang seharusnya dikirim ke Palestina tertahan dan menumpuk di Yordania selama delapan tahun, sebelum akhirnya Israel memprosesnya untuk memasuki Tepi Barat yang diduduki. Barang-barang yang tertahan itu, antara lain, surat, parsel, dan kursi roda.

Pada saat itu, seorang petugas pos Palestina yang bekerja di kantor pos Jericho mengatakan, barang-barang tersebut tampaknya telah diblokir oleh Israel dengan alasan keamanan atau administratif. Warga Palestina terpaksa merogoh kocek lebih dalam dengan menggunakan layanan kurir pribadi untuk mengirim atau menerima barang.

Kantor berita resmi PA, WAFA, mengatakan, sekitar setengah juta bangunan di Tepi Barat yang diduduki telah diberi kode pos. Peluncuran kode pos akan segera diperluas ke Jalur Gaza, yang telah berada di bawah blokade Israel sejak 2007.

Di Tepi Barat yang diduduki, seorang pekerja pos Palestina mengatakan, kode pos baru itu "lebih simbolis daripada praktis". "Kode pos hanya dapat benar-benar diterapkan ketika Otoritas Palestina mengontrol pelabuhan atau bandara," kata pekerja pos yang tidak mau disebutkan namanya itu. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat