YANGON -- Puluhan ribu warga Myanmar turun ke jalan di Kota Yangon, Ahad (7/2). Mereka memprotes kudeta militer pada 1 Februari lalu. Semangat warga tampaknya bangkit setelah layanan internet kembali dibuka setelah sempat diblokir pada Sabtu (6/2).

Aksi massa terus bertambah besar dan kian berani sejak kudeta terjadi. Namun, aksi yang umumnya digelar tanpa kekerasan ini sebagai bentuk dukungan kepada pemimpin partai National League for Democracy (NLD), Aung San Suu Kyi, dan Presden Win Myint. Keduanya ditahan bersama politisi lain sejak 1 Februari.

Aksi-aksi digelar terpisah di berbagai sudut Kota Yangon. Mereka kemudian bergerak ke Sule Pagoda, yang terletak di tengah putaran jalan. Para pengunjuk rasa berteriak yang artinya kurang lebih, "Hidup Ibu Suu" dan "Tumbangkan kediktatoran militer".

Di salah satu lokasi di Yangon, sekurangnya 2.000 anggota serikat pekerja dan mahasiswa berkumpul di perempatan besar dekat Yangon University. Mereka berpawai di sepanjang jalan utama. Para pengemudi membunyikan klakson sebagai bentuk dukungan mereka.

Polisi dengan peralatan anti huru-hara memblokir jalan masuk ke universitas. Sedangkan dua meriam air terparkir di dekat lokasi.

Demonstran memegang poster bertuliskan "Bebaskan Aung San Suu Kyi" saat aksi protes menentang kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Ahad (7/2/2021). Puluhan ribu warga Myanmar beraksi memprotes kudeta militer pada 1 Februari lalu. - (EPA-EFE/NYEIN CHAN NAING)

SHARE    

Laporan di media sosial dan sejumlah layanan berita menyebutkan, unjuk rasa juga terjadi di berbagai tempat di seantero Myanmar. Salah satu pertemuan besar terjadi di pusat Kota Mandalay.

Pada Sabtu, aksi yang semula dalam jumlah ratusan orang meningkat menjadi ribuan. Pada hari itu, layanan internet juga sebagian besar diputus militer. Namun, firewall militer memungkinkan layanan internet masih menyala dan membocorkan berita keluar.

Kondisi ini diikuti dengan kekhawatiran berita dari dalam Myanmar akan terputus sama sekali. Pada Ahad, pengguna internet di Yangon kemudian melaporkan bahwa layanan di telepon seluler mereka sudah mulai berfungsi kembali.

Media sosial seperti Facebook dan Twitter sebelumnya diblokir, Namun, sebagian masih dapat diakses. Platform media sosial menjadi sumber berita independen serta sarana untuk mengatur aksi.

Polisi antihuru-hara memblokade jalan utama saat aksi protes menentang kudeta militer, di Yangon, Myanmar, Ahad (7/2/2021). Puluhan ribu warga Myanmar beraksi memprotes kudeta militer pada 1 Februari lalu. - (EPA-EFE/NYEIN CHAN NAING)

SHARE    

Dalam kudeta 1 Februari lalu, militer menuding Suu Kyi dan partainya melakukan kecurangan dalamm pemilihan umum (pemilu) yang digelar November 2020. Militer tak mengindahkan pernyataan komite pemilu bahwa mereka tidak menemuka bukti untuk mendukung klaim kecurangan.

Protes warga Myanmar seakan menjadi pengingat bagi sejarah panjang berliku negeri ini menuju demokrasi. Transformasi dimulai 2011 setelah lima dekade Myanmar dipimpin langsung militer.

NLD memenangkan pemilu 2015. Myanmar untuk pertama kalinya dipimpin sipil, meski masih banyak pembungkaman karena Myanmar masih diatur konstitusi yang disusun militer.

Pada masa lalu, saat Myamar dalam isolasi, Sule Pagoda menjadi titik temu aksi politik. Aksi paling terkenal adalah pada perlawanan 1988 dan 2007 yang dipimpin para bhiksu Buddha.

Sejumlah massa yang tergabung dalam Jakarta Urban Poor Consortium melakukan aksi damai di depan Kedutaan Besar Myanmar, Jakarta, Jumat (5/2). Aksi tersebut menyerukan agar demokrasi dapat dikembalikan di Myanmar dan pengembalian kekuasaan pemerintahan ke sipil setelah terjadinya kudeta oleh militer. Republika/Putra M. Akbar - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Seruan Paus

Pada Ahad, Paus Fransiskus terang-terangan menentang kepemimpinan militer di Myanmar. Dalam misa di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, ia menyampaikan solidaritas dengan rakyat Myanmar dan meminta para pemimpin untuk berbuat kebaikan serta mencitakan harmoni yang demokratis.

"Pada saat yang sulit ini, saya kembali ingin memastikan kedekatan spiritual, doa dan solidaritas saya dengan rakyat Myanmar," ujar Paus Fransiskus.

"Saya berdoa semoga mereka yang ada dalam posisi sebagai penanggung jawab negeri itu menunjukkan keinginan tulus untuk berbuat baik, mendukung keadilan sosial dan stabilitas nasional demi hidup saling berdampingan yang harmonis dan demokratis," kata Paus.

Tatmadaw, Sang Penguasa

Militer telah menjadi institusi paling kuat di Myanmar sejak negara tersebut merdeka dari Inggris pada 1948. Jenderal Aung San, yang merupakan ayah dari pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, adalah arsitek di balik kemerdekaan negara tersebut.

Jenderal Aung San mendirikan Tentara Nasional Burma dengan bantuan Jepang pada awal 1940-an. Namun, dia dibunuh pada 1947. Tatmadaw (nama populer dari militer Myanmar), menikmati warisannya dan terus mendapatkan dukungan publik yang kuat di tahun-tahun mendatang. Hal itu karena militer dipandang sebagai pihak yang membebaskan Myanmar dari penindasan kolonial.

Dilaporkan laman Aljazirah, sejak awal Tatmadaw menikmati kontrol yang tak terbatas atas kancah politik negara. Sejarawan terkemuka Myanmar, Thant Myint-U, dalam bukunya "The Hidden History of Burma: Race, Capitalism, and the Crisis of Democracy in the 21st Century" menyebut negara modern Burma --nama lain sebelum menjadi Myanmar-- lahir sebagai pendudukan militer.

Setelah periode semidemokrasi yang singkat, militer yang dipimpin Jenderal Ne Win menguasai Myanmar melalui kudeta pada 1962. Setelah kudeta, militer segera melarang semua partai oposisi dan menasionalisasi industri serta bisnis utama negara tersebut. Ia juga memperkenalkan "Jalan Burma Menuju Sosialisme", sebuah ideologi yang mengakibatkan kehancuran ekonomi dan nyaris mengisolasi Myanmar secara total dari komunitas internasional.

Para guru dan dosen mengacungkan tiga jari saat menggelar aksi di depan Yangon Education University di Yangon, Myanmar, Jumat (5/2). Mereka memprotes kudeta militer pada 1 Februari. Tulisan yang mereka bawah dapat diartikan, "Pembangkangan Sipil para Guru Myanmar". - (Associated Press)

SHARE    

Pada 1988, rakyat Burma, yang dipimpin para aktivis mahasiswa, melakukan protes nasional. Militer Myanmar menindak aksi demonstrasi secara brutal dan menyebabkan sekitar 5.000 orang tewas.

Militer memang berhasil menghentikan protes dan demonstrasi. Namun mereka tak dapat membungkam seruan yang terus berkembang untuk demokrasi. Pada tahap ini, militer kehilangan hampir semua dukungan publik. Pada tahun yang sama, Aung San Suu Kyi mendirikan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Menyerah pada tekanan domestik dan internasional, militer akhirnya mengadakan pemilu dan dimenangkan telak oleh NLD. Namun, junta menolak mengakui hasil tersebut dan malah menempatkan Aung San Suu Kyi sebagai tahanan rumah.

Tatmadaw berjanji untuk mengadakan pemilu baru dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil setelah menyusun konstitusi baru. Namun hal itu urung dilakukan selama 18 tahun.

Pada 2008, Tatmadaw, tanpa melibatkan pihak lain, menyusun konstitusi baru Myanmar. Mereka kemudian menggelar referendum konstitusional yang kontroversial tanpa partisipasi kelompok oposisi.

Aung San Suu Kyi (kanan) bersalaman dengan Jenderal Min Aung Hlaing saat keduanya bertemu di Naypyitaw, Myanmar, 02 Desember 2015. - (EPA-EFE/LYNN BO BO)

SHARE    

NLD menghujat referendum tersebut dengan menyebutnya "culas". Komunitas internasional juga mempertanyakan legitimasinya. Kendati muncul banyak kritik, Tatmadaw mengumumkan bahwa draf konstitusi diterima dengan dukungan publik yang luar biasa. Tak menunggu lama, Tatmadaw segera menerapkannya.

Di bawah konstitusi tersebut, militer Myanmar dijamin memperoleh seperempat kursi parlemen. Dalam pasal 436, militer diberi hak untuk memveto reformasi konstitusi. Konstitusi juga memberikan wewenang kepada militer untuk mengontrol kementerian keamanan utama, termasuk urusan pertahanan dan dalam negeri.

Konstitusi juga menjadi tembok bagi Aung San Suu Kyi untuk menjadi presiden. Sebab konstitusi yang dirancang militer melarang calon presiden yang menikah dengan pasangan asing dan memiliki anak. Suu Kyi diketahui memiliki dua putra dari mendiang suaminya yang merupakan akademisi Inggris, Michael Aris.

Dengan konstitusi ini, militer juga mempertahankan kendali atas pertambangan, industri minyak, dan gas negara, sehingga memastikan aliran sumber daya yang berkelanjutan. Pengaturan ini memberi Tatmadaw kemerdekaan finansial penuh dan memungkinkannya dengan mudah menolak seruan internasional serta domestik untuk reformasi selama bertahun-tahun.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat