YANGON -- Junta militer Myanmar memblokir Facebook dan platform media sosial lain pada Kamis (4/2) untuk membungkam aktivis dan pembangkang di dunia maya. Kementerian Komunikasi dan Perhubungan Myanmar mengatakan, pelarangan berlaku hingga 7 Februari 2021.

"Saat ini orang yang mengganggu stabilitas negara... menyebarkan berita palsu dan penyimpangan informasi melalui Facebook serta menyebabkan salah paham di antara rakyat," demikian isi pernyataan kementerian yang dikutip Aljazirah.

Kelompok pembangkang dan aktivis Myanmar menggunakan platform Facebook untuk menentang pemerintahan militer. Separuh dari 53 juta populasi Myanmar adalah pengguna Facebook. Facebook merupakan platform media sosial utama yang digunakan untuk mendukung komunikasi bisnis dan pemerintah.

NetBlocks, yang memonitor layanan daring seluruh dunia, melaporkan pemblokiran berlaku untuk Instagram, Messenger, dan WhatsApp. Laman Aljazirah menyebutkan, pemblokiran dilakukan MPT sebagai penyedia layanan internet milik pemerintah, lalu menyebar ke penyedia layanan lain. Namun, orang menggunakan VPN untuk mengakali pemblokiran ini.

Warga memukul-mukul nampan sebagai protes atas kudeta militer di Yangon, Myanmar, Rabu (3/2/2021). Militer Myanmar membokir medsos sebagai upaya meredam aktivis - (EPA-EFE/NYEIN CHAN NAING)

SHARE    

"Produk Facebook kini terlarang bagi berbagai penyedia layanan internet di #Myanmar karena para operator tunduk pada perintah pemblokiran," cicit Netblocks di Twitter. Perusahaan Facebook yang juga memiliki platform Instagram dan WhatsApp, mengonfirmasi pmblokiran ini.

Operator jaringan seluler terkemuka di Myanmar, Telenor Asa tidak punya pilihan selain mematuhi arahan untuk memblokir Facebook. "Meskipun arahan tersebut didasarkan pada hukum Myanmar, Telenor tidak percaya bahwa permintaan tersebut didasarkan pada kebutuhan dan proporsionalitas, sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional," katanya.

Juru bicara perusahaan Facebook, Andy Stone, mendesak pihak berwenang untuk memulihkan konektivitas sehingga orang-orang Myanmar dapat berkomunikasi dengan keluarga dan teman serta mengakses informasi penting.

Sekitar 20 pengunjuk rasa menggelar aksi di jalanan di Kota Mandalay, Kamis. Ini adalah aksi protes turun ke jalan pertama yang menentang kudeta militer. Sekurangnya tiga orang dilaporkan ditahan dalam aksi ini.

Junta yang dipimpin oleh Panglima Angkatan Darat Jenderal Min Aung Hlaing telah mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun. Dia berjanji akan mengadakan pemilihan umum yang adil.

Suu Kyi beserta tokoh politik Myanmar lainnya ditangkap oleh militer pada Senin (1/2). Militer melakukan penggulingan dengan dalih ada kecurangan hasil pemilihan umum yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi, National League for Democracy (NLD).

Pada Rabu (3/2), Suu Kyi resmi dituntut karena polisi menemukan enam radio walkie-talkie saat menggeledah rumah Suu Kyi di Naypyidaw. Peraih hadiah Nobel Perdamaian pada 1991 itu dinilai melanggar hukum karena alat komunikasi tersebut diimpor secara ilegal dan digunakan tanpa izin. Sebuah dokumen terpisah menunjukkan polisi menuntut Presiden Win Myint yang digulingkan, karena ia dinilai melanggar aturan tentang penanganan penyebaran virus korona.

Ketua Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia Charles Santiago mengatakan, tuduhan terhadap Suu Kyi sangat tidak masuk akal. "Ini adalah langkah absurd oleh junta untuk mencoba melegitimasi perebutan kekuasaan ilegal mereka," ujar Santiago. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat