YANGON -- Warga Myanmar mulai menjalankan permintaan Kanselir Negara Aung San Suu Kyi untuk melakukan aksi menolak kudeta militer yang terjadi pada Senin (1/2) lalu. Warga melakukan perlawanan dengan menyuarakan bebunyian hingga mogok kerja.

Di antara yang menggelar mogok massal adalah staf dan dokter di 70 rumah sakit dan departemen medis di 30 kota di seluruh Myanmar. Pada Rabu (3/2), mereka menghentikan pekerjaan untuk memprotes kudeta yang ditandai dengan penangkapan Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint serta tokoh politik lain.

Pernyataan dari Gerakan Pembangkangan Sipil Myanmar yang baru dibentuk mengatakan, tentara telah menempatkan kepentingannya di atas populasi rentan yang menghadapi kesulitan selama pandemi Covid-19. Sekurangnya lebih dari 3.100 jiwa meninggal karena Covid-19 di seluruh Myanmar.

"Kami menolak untuk mematuhi perintah apa pun dari rezim militer tidak sah yang menunjukkan bahwa mereka tidak menghormati pasien kami yang malang," kata sebuah pernyataan dari kelompok protes itu. 

Empat dokter yang tak bersedia ditulis identitasnya mengonfirmasi bahwa mereka telah berhenti bekerja. "Saya ingin tentara kembali ke asrama mereka dan itulah mengapa kami para dokter tidak pergi ke rumah sakit," kata seorang dokter berusia 29 tahun di Yangon kepada Reuters. "Saya tidak memiliki kerangka waktu berapa lama saya akan terus melakukan teguran ini. Itu bergantung pada situasi."

Kelompok pelajar dan pemuda juga bergabung dalam kampanye pembangkangan sipil. Dalam protes publik terbesar terhadap kudeta sejauh ini, orang-orang di pusat komersial Yangon meneriakkan, "Pergilah kejahatan." 

Puluhan orang membunyikan klakson mobil dan menggedor panci serta wajan pada Selasa (2/2) malam. Gerakan itu direncanakan hanya berlangsung beberapa menit, tetapi diperpanjang menjadi lebih dari seperempat jam di beberapa lingkungan Yangon. 

Teriakan terdengar menyatakan harapan pemimpin yang ditahan, Aung San Suu Kyi, dalam keadaan sehat dan menyerukan kebebasan. "Memukul genderang dalam budaya Myanmar seperti kita mengusir setan,” kata salah satu peserta yang menolak menyebutkan namanya karena takut akan ancaman militer.

Warga Myanmar di Jepang menggelar aksi unjuk rasa menolak kudeta militer Myanmar di Tokyo, Rabu (3/2).  - (EPA-EFE/FRANCK ROBICHON)

SHARE    

Beberapa kelompok prodemokrasi sempat meminta masyarakat membuat keributan pada pukul 20.00 waktu setempat untuk menunjukkan penentangan terhadap kudeta. Seorang politisi senior dan orang kepercayaan dekat Suu Kyi juga mendesak warga untuk menentang militer melalui pembangkangan sipil.

"Kutukan kudeta berakar di negara kita dan inilah alasan mengapa negara kita masih tetap miskin. Saya merasa sedih dan kesal untuk sesama warga kita dan untuk masa depan mereka," kata pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), Win Htein.

Htein menyatakan, semua pemilih yang mendukung NLD dalam pemilu 2020 harus mengikuti instruksi Aung San Suu Kyi untuk melakukan pembangkangan sipil. Sehari sebelumnya, catatan yang diunggah di Facebook menyerukan hal yang sama.

Mantan tahanan politik itu pun mengkritik keras para jenderal karena kudeta akan berdampak pada upaya untuk melindungi kehidupan. "Orang-orang ini, mereka sangat gila melakukan ini. Virusnya masih ada, dan orang-orang berjuang keras. Prioritas mereka hanyalah kekuatan dan keinginan pribadi mereka," ujarnya.

Ia juga menyoroti tertundanya distribusi vaksin, perekonomian yang memburuk, dan potensi tekanan negara lain. Militer Myanmar di bawah pimpinan Jenderal Aung Min Hlaing merebut kekuasaan pada Senin (1/2).

Tindakan itu memotong transisi demokrasi dengan dalih telah terjadi kecurangan dalam pemilihan umum November lalu yang dimenangkan secara telak oleh NLD pimpinan Suu Kyi. Kudeta tersebut menuai kecaman dari Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. 

Untuk memperkuat kekuasaannya, junta meluncurkan dewan pemerintahan baru, termasuk delapan jenderal dan dipimpin oleh Panglima Militer Jenderal Min Aung Hlaing. Langkah itu mirip junta sebelumnya yang telah memerintah Myanmar selama hampir setengah abad hingga 2011. 

Di Ibu Kota Naypyidaw, pasukan bersenjata ditempatkan di luar asrama untuk anggota parlemen. Seorang anggota parlemen NLD menggambarkannya sebagai pusat penahanan terbuka. Meskipun begitu, beberapa politisi mengatakan mereka bebas bepergian pada malam hari. 

Sebuah pernyataan di halaman Facebook terverifikasi NLD menyerukan pembebasan Suu Kyi serta Presiden Win Myint dan semua anggota partai yang ditahan. NLD juga menuntut militer mengakui hasil yang dikonfirmasi dari pemilu 2020. 

Pada sore hari, seorang petugas partai mengatakan bahwa tidak ada kontak langsung dengan Suu Kyi meskipun seorang tetangga melihatnya ada di kediamannya di Naypyidaw. "Dia kadang berjalan di kompleks rumahnya untuk memberi tahu orang lain bahwa dia dalam keadaan sehat," kata petugas pers NLD Kyi Toe.

Jenderal Senior Min Aung Hlaing - (AP/Aung Shine Oo)

SHARE    

Buka suara

Pemimpin kudeta Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing mengeklaim bahwa pengambilalihan kekuasaan di Myanmar oleh militer tidak terelakkan dan sesuai dengan hukum. Hal itu dikatakan dalam komentar publik perdananya pada pertemuan pertama pemerintahan baru setelah kudeta, Selasa (2/2) waktu setempat.

Jenderal Min Aung Hlaing mengatakan, pengambilalihan militer dilakukan karena pemerintah gagal menanggapi keluhannya atas kecurangan pemilu. "Setelah banyak permintaan, cara ini tak terhindarkan bagi negara dan itulah mengapa kami harus memilihnya," katanya dalam rapat kabinet pertama, menurut pidato yang diunggah di akun Facebook resmi militer, Rabu (3/2).

Jenderal Min Aung Hlaing diberi kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif melalui kudeta militer. Pernyataan Min Aung Hlaing keluar setelah Amerika Serikat secara resmi menetapkan pengambilalihan militer itu sebagai kudeta.

Klasifikasi tersebut berarti AS hanya dapat menyalurkan bantuan kepada entitas nonpemerintah di Myanmar. Militer Myanmar sementara ini sudah di bawah sanksi AS karena kampanye brutal mereka terhadap minoritas Rohingya.

Suu Kyi Didakwa

Pada Rabu (3/2), Aung San Suu Kyi didakwa atas kepemilikan sejumlah alat komunikasi walkie-talkie impor yang dikategorikan ilegal. Dakwaan ini membuat ia dapat ditahan hingga 15 Februari. Jika di pengadilan dinyatakan bersalah, ia dapat terancam dihukum penjara dua tahun. 

Berkas perkara menyebutkan, walkie-talkie yang dimaksud adalah alat komunikasi tim penjaga Suu Kyi. Alat komunikasi tersebut tidak terdaftar.

Kyi Toe, juru bicara Partai NLD mengonfirmasi dakwaan terhadap Suu Kyi, sang ketua NLD. Ini diungkapkan di laman Facebook. Presiden Myanmar Win Myint yang juga ditahan militer kini didakwa melanggar aturan tentang penanganan bencana alam. Kantor berita Associated Press menyatakan, polisi dan pejabat pengadilan di ibu kota, Naypyidaw, belum berhasil dihubungi. 

Suu Kyi dan Win Myint ditahan militer Myanmar pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing mulai Senin (1/2). Militer Myanmar merebut kekuasaan setelah menuding NLD melakukan kecurangan dalam pemilu. Min Aung Hlaing kini merebut kursi kepemimpinan Myanmar. Pada Selasa (2/2), ia menyatakan akan mengusut dugaan kecurangan pemilu. 

Militer Myanmar telah mengumumkan keadaan darurat yang bakal berlangsung satu tahun. Sepanjang periode itu, militer akan mengontrol jalannya pemerintahan. Pemilu bakal digelar kembali setelah keadaan darurat usai. 

Aung San Suu Kyi saat menjalani tahanan rumah pada 2010.  - (EPA-EFE/NYEIN CHAN NAING)

SHARE    

Hingga berita ini ditulis, Suu Kyi tidak pernah terlihat keluar dari rumahnya. Ia diyakini menjalani tahanan rumah. Status ini pernah dijalaninya selama 15 tahun pada kurun 1989 hingga 2010. 

Menanggapi hal ini, perusahaan media sosial Facebook memperlakukan situasi di Myanmar sebagai keadaan darurat. Separuh dari 53 juta populasi Myanmar menggunakan Facebook.

"Kami memantau dengan cermat peristiwa politik di Myanmar saat terjadi dan mengambil langkah tambahan untuk menghentikan misinformasi serta konten yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut saat ini," kata Direktur Kebijakan Publik Facebook untuk Asia Tenggara, Rafael Frankel, Selasa (2/2).

Negara-negara maju yang tergabung dalam G-7 mengecam kudeta militer di Myanmar. "Kami, Menteri Luar Negeri G-7, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat dan Perwakilan Uni Eropa bersatu mengecam kudeta di Myanmar," kata G-7 dalam pernyataannya, Rabu.

"Kami sangat khawatir dengan penahanan pemimpin-pemimpin politik dan aktivis masyarakat sipil, termasuk Kanselir Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, dan media yang menjadi target," ujar G-7 menambahkan.

Aung San Suu Kyi (kanan) menemui Presiden Cina Xi Jinping (L) saat masih menjabat sebagai kanselir negara Myanmar. - (EPA-EFE/NYEIN CHAN NAING )

SHARE    

Pada Selasa, Cina memblokir Dewan Keamanan (DK) PBB mengeluarkan pernyataan untuk mengecam kudeta militer di Myanmar. Cina adalah satu dari lima anggota tetap DK PBB dengan hak veto yang dapat menjegal resolusi. 

Laman BBC melaporkan, Cina tidak sepakat untuk mengecam kudeta Myanmar. Cina mitra perdagangan dan salah satu sekutu terdekat Myanmar. Bersama Rusia, mereka berkali-kali melindungi Myanmar dari tekanan PBB atas penindakan keras terhadap masyarakat Muslim Rohingya.

Namun, Cina menolak anggapan telah mendukung kudeta militer di Myanmar. Beijing pun membantah dugaan bahwa mereka diam-diam merestui kudeta.

“Teori-teori terkait tidak benar. Sebagai negara tetangga Myanmar yang bersahabat, kami berharap semua pihak di Myanmar dapat menyelesaikan perbedaan mereka dengan tepat dan menegakkan stabilitas politik dan sosial," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wenbin dalam konferensi pers pada Rabu. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat