Nasional
BKKBN Mulai Fokus pada Kualitas SDM
BKKBN perlu melakukan kampanye dan pendekatan yang lebih kreatif dan berbasis digital.
JAKARTA -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan mulai fokus pada kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam berbagai programnya. Hal itu menyusul melambatnya laju pertumbuhan penduduk Indonesia dalam satu dekade terakhir.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, jumlah penduduk Indonesia per 2020 sebanyak 270,2 juta jiwa atau bertambah 32,56 juta jiwa dalam kurun 10 tahun terakhir. Artinya, rerata laju pertumbuhan penduduk periode 2010-2020 sebesar 1,25 persen per tahun. Angka itu melambat dibanding periode 2000-2010 sebesar 1,49 persen.
Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo menyampaikan, kondisi ini menunjukkan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) cukup efektif. Karenanya, dalam dekade mendatang, BKKBN perlu fokus pada kualitas manusia Indonesia, tak lagi pada kuantitasnya.
"Ke depan harus berorientasi kepada kualitas SDM, tidak terpaku pada kuantitas. Termasuk di dalamnya program penurunan stunting," ujar Hasto dalam pembukaan Rakornas Program Bangga Kencana di Istana Negara, Kamis (28/1).
Hasto mengatakan, tahun ini BKKBN memulai pemutakhiran data penderita stunting. Pengumpulan data dilakukan sejalan dengan pendataan keluarga yang rutin dilakukan BKKBN. "Sekaligus di dalamnya melaksanakan pendataan tentang keluarga yang risiko tinggi melahirkan anak stunting," ujar Hasto.
Pemerintah mematok target penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024, dari 27,6 persen tahun 2019. Risiko peningkatan angka stunting membayangi pada 2020-2021 karena pandemi Covid-19 masih berlangsung. "Kami didukung penyuluh KB (Keluarga Berencana) yang ada di desa dan juga kader KB di seluruh wilayah di Indonesia siap untuk menurunkan target penurunan stunting menjadi 14 persen di tahun 2024," ujar Hasto.
Menteri Koorditor Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy sempat menyebutkan, sebanyak 54 persen dari angkatan kerja di Indonesia saat ini adalah penyintas stunting.
Seluruh anggaran penanganan stunting di 20 kementerian/lembaga (K/L) akan difokuskan kepada beberapa K/L yang punya perpanjangan tangan ke akar masalah. "Diputuskan ketua pelaksana program penanganan stunting ini di bawah BKKBN," kata Muhadjir.
Sementara, Presiden Jokowi meminta BKKBN melakukan pendekatan yang berbeda untuk menyosialisasikan programnya kepada generasi muda, terutama milenial. Presiden mengingatkan, fakta mayoritas penduduk Indonesia saat ini adalah kelompok usia muda tak boleh dikesampingkan.
Dengan potensi bonus demografi pada kurun waktu 2025-2035 mendatang, maka BKKBN perlu melakukan kampanye dan pendekatan yang lebih kreatif dan berbasis digital. "Karena kelompok sasaran utama binaan bapak/ibu adalah generasi muda, keluarga-keluarga muda yang lebih berkarakter digital. Semuanya punya gawai, gadget, HP, dan sering melihat HP dan aktif di media sosial. Metode komunikasi BKKBN juga harus berubah. Harus berkarakter kekinian," ujar Jokowi.
Jokowi juga meminta BKKBN menyampaikan informasi melalui platform dan media yang dijangkau generasi muda. Cara promosi yang lama serta pelaksanaan program yang kurang relevan diminta diperbarui. "Sehingga sampai pesan itu ke sasaran yang kita inginkan," kata presiden.
Menanggapi itu, Hasto mengaku telah melakukan rebranding terhadap empat hal di lingkungan instansinya. Di antaranya, perubahan slogan 'dua anak cukup' diganti menjadi 'dua anak lebih sehat'.
"Dua anak lebih sehat ini sangat objektif. Dan hasil penelitian di seluruh dunia hasilnya menyimpulkan dua anak lebih sehat," kata Hasto.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.