JAKARTA -- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menargetkan akan menurunkan persentase kehamilan tak terencana pada 2021 dari 12 persen menjadi 8,3 persen. Target penurunan tingkat kehamilan tak terencana menjadi bagian dari program Bangga Kencana 2021 yang Rapat Koordinasinya (Rakornas) secara resmi akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Istana Presiden, Kamis (28/1) hari ini.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo ada beberapa target BKKBN yang akan menjadi fokus program Bangga Kencana pada 2021. Salah satunya mengurangi persentasi kehamilan tak terencana. Hasto menyebutkan, saat ini sebanyak 12 persen pasangan suami istri di Indonesia memiliki anak tanpa terencana. "Menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) menjadi 8,30 persen," ujar Hasto acara Pra-Rakornas BKKBN 2021 di Jakarta, Rabu (27/1).

Kemudian target dari program Bangga Kencana 2021 lainnya adalah meningkatkan kepesertaan KB bagi pasangan subur. Kepesertaan Keluarga Berencana (KB) pada 2019 di angka 54 persen, naik pada 2020 sebanyak 56 persen. "Kita target meningkatkan prevalensi pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate) menjadi sebesar 62,16 persen," ujarnya.

Calon akseptor memperlihatkan kartu peserta KB layanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Balai Penyuluh KB Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, Rabu (20/1). - (ARDIANSYAH/ANTARA FOTO)

SHARE    

BKKBN juga menargetkan akan menurunkan angka kelahiran total (total fertility rate) menjadi 2,24 per-WUS (wanita usia subur) dan angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun menjadi 24 kelahiran per seribu WUS usia 15-19 tahun. Selain itu juga meningkatkan median usia kawin pertama perempuan menjadi 22 tahun dan meningkatkan Indeks Pembangunan Keluarga menjadi 55.

Hasto mengaku masih banyak yang harus dibenahi untuk mencapai target itu tahun ini. Antara lain: rebranding BKKBN, perubahan struktur kelembagaan, transformasi jabatan administrasi menjadi jabatan fungsional, hingga pelayanan sejuta akseptor.

Pra Rapat Koordinasi Nasional pada Rabu (27/1) dibuka secara resmi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo. Dalam amanatnya, Tjahjo berpesan perlunya penyederhanaan birokrasi. Ia mengaku pemerintah telah melakukan percepatan pelayanan publik dan perizinan, meningkatkan responsivitas birokrasi dan meningkatkan kualitas output birokrasi.

"Sebagai ASN, kita harus memiliki impian dan gagasan sehingga memiliki konsep untuk menangani persoalan misalnya seperti stunting. Melalui pra rakornas hingga rakornas nanti, saya harap akan diperoleh konsep dan perencanaan yang akan bisa dilaksanakan kedepan, karena kerja BKKBN adalah menggerakan dan mengorganisir masyarakat," tutur Tjahjo.

Rakornas Bangga Kencana 2021 meliputi tiga kegiatan besar, yaitu pra-rakernas pada R 27 Januari 2021. Sebagai hari puncak rakornas akan dilaksanakan 28 Januari yang akan dibuka secara langsung Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) yang melibatkan seluruh mitra kerja BKKBN. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat