Warga melintasi genangan banjir meggunakan perahu di Perumahan Jatibening Permai, Bekasi, Jawa Barat, Ahad (24/1). Banjir terjadi akibat hujan deras yang mengguyur sejak pagi mengakibatkan Kali Cakung meluap hingga menggenangi permukiman tersebut setinggi | Prayogi/Republika.

Kabar Utama

Waspada, Banjir dan Longsor Masih Mengintai

26 Jan 2021, 03:00 WIB

BMKG memperkirakan cuaca ekstrem yang memicu bencana banjir dan longsor masih akan terjadi.

BATU -- Bencana hidrometeorogi seperti banjir dan longsor masih terjadi di berbagai daerah. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca ekstrem yang memicu bencana-bencana tersebut masih akan terjadi ke depannya.

Terkini terjadi di Jalan Pura Luhur Giri Arjuno, RT 03, RW 11, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur, Senin (25/1) pukul 02.00 WIB.

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kota Batu menerangkan, longsor di Giri Arjuno disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur Desa Tulungrejo. "Kemudian, material longsor menutupi saluran seluruh badan jalan," kata Pusdalops PB Kota Batu dalam pernyataan resmi yang diterima Republika, Senin (25/1).

Lebih detail, bagian yang mengalami longsor terdapat pada tebing di lokasi kejadian. Tebing tersebut berdimensi panjang 15 meter, lebar 4 meter, dan tinggi 12 meter. BPBD memastikan tidak ada korban jiwa atau luka akibat kejadian tersebut.

Sehari sebelumnya, BPBD Kota Batu juga telah menerima kejadian serupa di Jalan Raya Sumberbrantas, RT 05, RW 06, Dusun Jurangkuali, Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Hujan intensitas tinggi menyebabkan tanah longsor, lalu mengakibatkan plengsengan nonteknis ambrol, Ahad (24/1) pukul 15.30 WIB.

Peristiwa tersebut telah menyebabkan rumah kediaman warga ikut terdampak. Tidak ada korban jiwa atau luka atas kejadian tersebut.

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas 1 Juanda, Jawa Timur, mengimbau masyarakat di daerah dataran tinggi lebih waspada di tengah musim hujan. Hal itu karena wilayah tersebut berpotensi mengalami banjir bandang dan tanah longsor.

Kasi Data dan Informasi BMKG Klas I Juanda Surabaya, Teguh Tri Susanto, mengatakan, saat ini seluruh daerah di Jatim telah memasuki musim hujan. Berdasarkan histori dan prakiraan, musim hujan mulai terjadi di Jatim pada Desember 2020 sampai Februari 2021. "Potensi curah hujan yang terjadi bisa cukup intens, hampir merata di wilayah Jatim," kata Teguh.

Warga memperlihatkan kondisi rumahnya yang terdampak longsor di Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (23/1). Hujan deras yang terjadi selama beberapa jam pada Jumat (23/1) siang hingga sore hari, menyebabkan banjir dan longsor di delapan kecamatan di Kota Manado. - (ANTARA FOTO/Adwit B Pramono)

Selain di Jawa Timur, pada waktu bersamaan terjadi juga banjir di Paniai, Papua; Bekasi, Jawa Barat; DKI Jakarta; dan sejumlah daerah lainnya.

Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fachri Rajab mengingatkan warga Jabodetabek, dalam tiga hari ke depan curah hujan berpotensi masih tinggi. Menurut dia, puncak musim hujan memang menjadi salah satu pengaruh kemungkinan tersebut. Namun, kemungkinan itu ia klaim semakin tinggi dengan adanya periode la nina.

"Seperti kita rilis Oktober lalu, tahun 2020-2021 ini ada periode la nina. Dan, saat ini masih berlangsung di seluruh wilayah indonesia, termasuk Jabodetabek. Dengan adanya la nina ini, intensitas hujan akan semakin meningkat," ujar dia.

BMKG, kata dia, selalu mengukur curah hujan dalam 24 jam terakhir. Hasilnya, memang selalu ada peningkatan, khususnya di Manado dan Kalimantan Selatan yang curah hujannya bisa mencapai 250 mm per hari.

BMKG memperingatkan skenario terburuk di mana fenomena iklim terjadi bersamaan saat ini sedang berlangsung dan juga bersamaan dengan puncak musim hujan. Kondisi ini dapat berdampak pada cuaca di wilayah Indonesia sehingga perlu diwaspadai peningkatan potensi bencana hidrometeorologi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya mencatat sebanyak 197 bencana terjadi di seluruh wilayah Indonesia sejak 1 hingga 23 Januari 2021. Dikutip dari keterangan resmi BNPB dalam laman Twitter, pada Sabtu (23/1), mayoritas bencana tersebut merupakan bencana hidrometeorologi.

Bencana banjir menjadi yang mendominasi yakni sebanyak 134 kejadian, disusul tanah longsor 31 kejadian, dan puting beliung sebanyak 24 kejadian. Serangkaian bencana pada awal 2021 menyebabkan 184 orang meninggal dunia, lebih dari 2.700 orang mengalami luka-luka, dinyatakan hilang sebanyak 9 orang, dan mereka yang menderita dan mengungsi mencapai 1,9 juta orang.

Foto udara kondisi sebuah desa yang luluh lantak akibat banjir bandang di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Ahad (24/1). Berdasarkan data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan pada Ahad (24/1), bencana alam banjir di 11 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan mengakibatan sebanyak 113.420 warga mengungsi serta berdampak pada 628 sekolah, 609 tempat ibadah, 75 jembatan, 99.258 rumah dan 46.235 hektare lahan sawah. - (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S)

Jika dibanding dengan periode yang sama pada Januari 2020, BNPB mencatat ada 297 bencana. Namun, di sisi lain, bencana awal tahun ini lebih banyak merenggut nyawa dibandingkan sejumlah bencana pada Januari 2020 yang menewaskan 91 orang.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Semarang telah mengeluarkan imbauan peringatan dini guna mengantisipasi risiko bencana alam di daerahnya. Peringatan dini ditujukan kepada masyarakat yang tinggal di sejumlah kawasan rawan bencana alam banjir dan tanah longsor di sejumlah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Semarang ataupun seluruh pemangku kepentingan kebencanaan.

Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Semarang Heru Subroto menyatakan, puncak musim hujan tahun ini diprediksi bakal berlangsung pada Januari hingga Februari 2021 nanti.

Terkait hal ini, perlu diwaspadai oleh masyarakat yang tinggal atau berada di daerah potensi bencana. “Khususnya, mereka yang tinggal di lereng- perbukitan, di pinggir sungai agar waspada,” kata dia, di Ungaran.

Relawan Sarana Komunikasi Timur (Sakti) Kota Bogor bersiap melakukan simulasi penanggulangan korban banjir yang hanyut di aliran sungai Ciliwung, Kali Baru, Kelurahan Katulampa, Kota Bogor, Jawa Barat, Ahad (24/1). Kegiatan simulasi tersebut bertujuan untuk melatih kesiapsiagaan relawan SAKTI dalam menanggulangi korban banjir di saat puncak musim hujan pada bulan Januari dan Februari. - (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah)

Antisipasi ini, ia menambahkan, penting karena potensi bencana tanah longsor ataupun banjir bandang (banjir luapan sungai) saat intensitas hujan tinggi perlu diantisipasi guna menghindari jatuhnya korban jiwa massal.

Heru menegaskan, di wilayah Kabupaten Semarang ada sejumlah wilayah kecamatan yang menjadi prioritas perhatian BPBD Kabupaten Semarang. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Banyubiru, Kecamatan Jambu, Kecamatan Sumowono, Kecamatan Getasan, serta wilayah Kecamatan Ungaran Timur, yang memiliki karakteristik permukiman di lereng-lereng perbukitan.

Sementara untuk wilayah dengan potensi bencana banjir luapan, antara lain, meliputi sejumlah desa yang berada di sekitar danau Rawapening di (Kecamatan Tuntang, Bawen dan Banyubiru).

Sejumlah bocah bermain air saat banjir menggenangi kawasan Jakarta Selatan, Senin (25/1). Banjir di sejumlah wilayah Ibu Kota disebabkan intensitas hujan yang tinggi serta buruknya drainase. - (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Kemudian juga permukiman yang berada di sekitar aliran sungai, seperti di wilayah Kecamatan Pringapus, Kecamatan Bancak, dan Kecamatan Ungaran Barat, yang pada musim hujan tahun sebelumnya juga terdampak banjir luapan.

Lebih lanjut, Heru juga menyampaikan, sejauh musim hujan kali ini berlangsung, bencana tanah longsor sudah terpantau pada sejumlah desa di wilayah Kabupaten Semarang, seperti di Desa Kaligawe, Kecamatan Ungaran Timur, dan Desa Blimbing, Kecamatan Susukan. Kendati skalanya masih ringan hingga sedang dan hanya mengakibatkan kerugian harta benda, bisa menjadi peringatan agar kewaspadaan ditingkatkan dalam menghadapi puncak musim hujan kali ini.

Kebijakan Satu Peta Mendesak

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah untuk menyegerakan revisi peraturan presiden kebijakan satu peta. Hal ini agar bencana alam hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor, yang kerap terjadi dapat berkurang.

Tercatat ada 168 kejadian bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor sejak awal tahun 2021 hingga hari ini, yang terjadi di beberapa lokasi, seperti Sumedang, Bojonegoro, Tuban, Manado, Aceh Tamiang, Gayo, dan yang terbesar di provinsi Kalimantan Selatan dengan dampak luas dan melumpuhkan aktivitas sosial ekonomi di 11 kabupaten atau kota di provinsi ini.

Foto udara bencana tanah longsor di Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (12/1). Tim SAR gabungan masih mencari sedikitnya 24 korban hilang yang telah terdata akibat bencana tanah longsor yang terjadi pada Sabtu (9/1) lalu. - (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Hingga 21 Januari 2021, BNPB menyatakan, akibat dari bencana banjir dan longsor di Provinsi Kalimantan Selatan, ada 21 orang meninggal dunia, 483.324 jiwa terdampak bencana, dengan total kerusakan kerugian sebesar Rp1,127 triliun.

Kejadian bencana di Kalsel dan di daerah lainnya ini merupakan satu potret fakta bencana hidrometeorologi, yang terus berulang dan menghantui rakyat Indonesia. Pendapat banyak pihak menyatakan, bencana hidrometeorogis yang terjadi disebabkan oleh kegiatan ekstraktif manusia, yang terus mengurangi kemampuan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Oleh karena itu, Walhi menilai, sesungguhnya bencana ini sebuah keadaan yang mampu untuk dicegah oleh para pengurus negara melalui kebijakan ruang dan pembangunan yang berpihak pada keselamatan sosial ekologi.

Ach Rozani, manajer Tata Ruang dan GIS Walhi Nasional, mengatakan kejadian bencana yang terus berulang tidak dapat dilepaskan dari produk politik dan kebijakan pemerintah. "Ini terus mengorbankan infrastruktur sosial ekologi yang ada, bahkan ini diperparah lagi ada motif komodifikasi terhadap bencana yang selama ini terjadi," ujar Rozani dalam rilis yang diterima Republika, Senin (25/1).

Penjual jamu berjalan melintasi banjir yang menggenangi kawasan Jakarta Selatan, Senin (25/1/2021). Banjir di sejumlah wilayah Ibu Kota disebabkan intensitas hujan yang tinggi serta buruknya drainase. - (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Senada dengan itu, Kepala Divisi Advokasi Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Imam Hanafi mengatakan, sesuai dengan tujuannya, keberadaan kebijakan satu peta (one map policy) bisa menjadi rujukan awal dalam pengelolaan ruang yang berwawasan lingkungan, selain sebagai dasar bagi proses penyelesaian konflik ruang melalui proses sinkronisasinya.

Saat ini kebijakan satu peta, yang sudah sampai pada tahap sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) dan menetapkan Peta Indikatif Tumpang Tindih IGT (PITTI), yang ada di 17 provinsi (Riau, Sulawesi Selatan, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua Barat), yang dalam pelaksanaannya hanya untuk memfasilitasi kompromi tumpang tindih sektor IGT, yang ada di kementerian dan lembaga.

Tidak adanya informasi geospasial dari masyarakat (lokal/adat) tentang ruang sebagai bentuk partisipasi masyarakat, dalam wujud Peta Partisipatif dalam Kebijakan Satu Peta seperti hilangnya Walidata IGT Wilayah Adat. Ini berdampak terhadap tidak adanya nomenklatur 'wilayah adat' dalam Kebijakan Satu Peta.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat