JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memutuskan untuk menunda pelaksanaan asesmen nasional (AN). AN yang ditargetkan dapat dilakukan antara Maret-Agustus 2021 diputuskan mundur menjadi September dan Oktober 2021.

“Karena ada situasi pandemi yang relatif meningkat, kami memutuskan untuk menunda pelaksanaan AN. Target jadwal baru, yaitu September dan Oktober 2021,” kata Mendikbud Nadiem Makarim dalam rapat kerja virtual bersama Komisi X DPR RI, Rabu (20/1).

Nadiem menjelaskan, Kemendikbud memutuskan untuk menunda agar protokol kesehatan, termasuk kebutuhan logistik dan infrastruktur di sekolah, terpenuhi dengan baik. Kepastian keamanan di sekolah penting agar siswa dan guru tidak terganggu kesehatannya akibat pandemi.

Menurut dia, AN harus tetap dilakukan pada 2021 meskipun sepanjang tahun ini pembelajaran relatif tidak optimal akibat pandemi. AN tetap penting dilakukan karena Kemendikbud membutuhkan informasi mengenai kondisi pendidikan nasional untuk dasar pemberian bantuan.

Seorang guru Bahasa Inggris Subakir (56 tahun), berada di ruang kelas yang kosong di SMAN 108 Jakarta, Jakarta, Rabu (25/11). - (Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO)

SHARE    

Nadiem mengatakan, jika hasil pembelajaran selama satu tahun terakhir tidak diasesmen, sulit untuk mengetahui kondisi pendidikan Indonesia. Menurut dia, pelaksanaan asesmen dibutuhkan untuk mengetahui ada di mana pendidikan nasional dan bagaimana dampak pandemi terhadap pembelajaran di sekolah.

Strategi bantuan untuk sekolah diperlukan agar bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah tersebut. Fokus utama Kemendikbud, kata Nadiem, untuk mengetahui mana sekolah dan daerah yang paling butuh bantuan, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Baik itu berupa bantuan anggaran, pelatihan, maupun dukungan lainnya.

“Kalau tidak bisa mengetahui sekolah yang tertinggal, kita tidak bisa membuat strategi bantuan untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan. Inilah alasan harus ada asesmen nasional pada 2021,” kata Nadiem.

Nadiem menambahkan, saat ini jumlah sekolah yang melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) sebanyak 15,5 persen dari total seluruh sekolah. Hal ini, menurut Nadiem, menunjukkan pemerintah daerah masih berhati-hati dengan melakukan PTM.

Sejumlah siswa mengikuti proses belajar mengajar di ruang terbuka di Taman Hijriah Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Selasa (19/1). Sekolah di daerah tersebut melaksanakan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan. - (SYIFA YULINNAS/ANTARA FOTO)

SHARE    

“Penyesuaian SKB empat menteri itu masih saja mempertimbangkan keselamatan dan keamanan. Itulah mengapa kita membuat check list yang cukup berat, supaya persiapan itu dilakukan secara serius, dengan berbagai macam perizinan yang harus dilakukan mulai dari orang tua, komite sekolah, sampai pemdanya sendiri,” kata Nadiem.

Adapun perincian sekolah yang telah melakukan pembelajaran tatap muka berdasarkan jenjang, yakni SD 13,5 persen, SMP 19,8 persen, SMA 19 persen, dan SMK 17,5 persen. Nadiem menyebut, untuk kota-kota besar yang memiliki klaster Covid-19 paling tinggi, sebagian besar belum melakukan PTM.

Dalam rapat yang sama, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi menilai, kebijakan peta jalan pendidikan (PJP) dirumuskan dengan landasan konsep yang belum jelas dan kurang berbasis pada bukti. Akibatnya, menurut dia, PJP melahirkan banyak program baru yang muncul tiba-tiba.

Unifah menyebut, penyusunan PJP tidak memuat latar belakang pemikiran yang jelas, landasan berpikir filosofis, historis, dan yuridis yang telah berkembang lama dan mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. “Ini penting untuk memahami bangsa Indonesia yang beragam dengan kondisi pendidikan dan masyarakat yang berbeda pula,” ujar dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat