JAKARTA -- Anggota DPR secara kilat mengesahkan rancangan revisi Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Selasa (17/9). Setelah mengetahui isi draf rancangan revisi tersebut, pihak KPK kian meyakini bahwa mereka sedang dilemahkan.

"Jika dokumen yang kami terima via `hamba Allah' (karena KPK tidak diikutkan dalam pembahasan dan belum dikirimi secara resmi oleh DPR atau pemerintah), banyak sekali norma-norma pasal yang melemahkan penin dak an di KPK," kata Wa kil Ketua KPK Laode M Syarif kepada Republika, Selasa (17/9).

Ia kemudian menjabarkan beberapa poin yang melemahkan penin dakan KPK. Di antaranya, komisioner KPK bukan lagi sebagai penyi dik dan penuntut umum. Selanjutnya, penyadapan, penggeledahan, penyitaan harus dengan izin dewan pengawas. "Dewan pengawas diangkat oleh presiden, komi sioner bukan lagi pimpinan tertinggi di KPK dan status kepegawaian KPK berubah dras tis dan harus melebur menjadi ASN," tutur Syarif.

Hal-hal tersebut, kata Syarif, berpotensi besar untuk mengganggu independensi KPK mengusut kasus korupsi. Selain itu, menurut dia, masih banyak lagi detail-detail lain yang sedang diteliti dan semuanya jelas akan memperlemah penindakan KPK.

Terkait pengesahan RUU KPK kemarin, ratusan orang mengikuti aksi simbolis di gedung KPK semalam.Aksi itu berlangsung sejak pukul 18.30 WIB dimulai dengan sejumlah pegawai KPK dan aktivis yang keluar gedung mengibarkan bendera kuning sebagai lambang kematian. Suasana sendu terasa dalam aksi itu.

"Hanya koruptor yang akan tertawa melihat KPK menjadi lemah seperti ini. Mereka seolah- olah menemukan kebebasan sete lah 16 tahun dalam ketakutan aki bat bayang-bayang OTT KPK,"kata Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Mewakili para pegawai KPK, ia mengatakan, dengan revisi ini, KPK tidak akan seperti dulu lagi. Gedung tetap ada, namun nilai-nilainya tergerus," kata dia.

Revisi UU KPK sedianya sudah mulai diwacanakan sejak 2010 namun terus ditunda pemba hasannya di DPR.Penundaan yang terkini, pada 2016 lalu.

Dalam rapat Badan Legislatif (Baleg) DPR pada 3 September lalu, Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PPP, Fraksi PKB, dan Fraksi Nasdem kembali mengusul kan pembahasan revisi tersebut. Pada rapat paripurna dua hari kemudian, seluruh fraksi me nyepakati usulan pemba hasan revisi. Saat itu, draf RUU KPK sudah jadi dengan sejumlah poin yang berbeda dari draf-draf sebe lumnya.

Di tengah penolakan dari KPK, akademisi, pegiat antikorup si, dan berbagai kalangan lain nya, Presiden Joko Widodo mengirimkan surat pre si den menye tujui keikutsertaan pemerintah dalam pembahasan itu pada 11 Sep tember. Keesokan harinya, Pre siden menyatakan bahwa peme rintah hanya menyetujui sebagi an draf RUU KPK.

Pada Kamis (12/9), DPR mulai membahas RUU KPK dengan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Yason na Laoly dan Men pan-RB Syafruddin. Pada Senin (16/9), Baleg DPR menyepakati RUU KPK termasuk poin yang diusulkan pemerintah untuk dibawa ke paripurna.

Hanya beberapa jam setelah rapat Baleg DPR itu, DPR menge tok palu mengesahkan RUU KPK menjadi undang-undang pa da rapat paripurna ke-9 Masa Per sidangan I 2019-2020, Selasa (17/9). "Apakah pembicaran ting kat dua pengambilan keputusan terhadap RUU perubahan ran cangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi dapat disetujui dan disahkan menjadi undang- undang?" kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parle men, Senayan, diikuti kata "setuju" oleh anggota yang hadir.

Sebelum disahkan, Ketua Baleg Supratman Andi Agtas me nyampaikan laporannya. Supratman mengatakan, berdasarkan pembicaraan di tingkat pertama, tujuh fraksi menyepakati secara bu lat revisi UU KPK tersebut. Sementara dua fraksi, yaitu PKS dan Gerindra, juga sepakat dengan revisi UU KPK, hanya saja de ngan sejumlah catatan, sedangkan Fraksi Demokrat abstain.

Dalam rapat paripurna ke marin, Presiden JokoWidodo melalui Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan pan dang an pemerintah yang mengindikasikan persetujuan atas revisi UU KPK tersebut. Kita semua mengharapkan agar rancangan undang-undang atas UU 30 Tahun 2002 tentang KPK bisa disetujui bersama agar pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan efektif tanpa mengabaikan hak asasi manusia," kata Yasonna.

Ia kemudian menerangkan sejumlah pokok materi yang dimasukkan dalam revisi UU KPK. Poin pertama terkait ke lem bagaan KPK. Hal itu tercan tum dalam pasal 1 Revisi UU KPK, yang menyatakan KPK adalah lem baga negara dalam rumpun kekuasa an eksekutif namun bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Kedua, dalam pasal 40 dijelas kan, KPK berwenang menghen tikan penyidikan dan penuntutan ter ha dap perkara tipikor yang penyi dikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka paling lama dua tahun. Penghentian penyi dik an dan penuntutan sebagai ma na dimaksud harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat satu minggu sejak dike luar kannya surat dan harus diumum kan KPK kepada publik.

Penghentian bisa dicabut apa bila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan. Sedangkan dalam pasal 12B dise but kan, penyadapan dapat dilak sa nakan setelah mendapat izin tertulis dari Dewan Pengawas di mana izin itu harus diberikan paling lambat satu kali 24 jam. Penyadapan da pat dilakukan selama enam bulan dan dapat diperpanjang.


Ber dasarkan pasal 24, disebutkan pegawai KPK merupakan anggota Korps Profesi pegawai ASN. Oleh karena itu, keten tuan tata cara pengangkatan pe gawai KPK di lak sanakan se suai ketentuan per aturan perundang- undangan.

Adapun dalam pasal 37A dise but kan, dalam rangka mengawasi pe laksanaan tugas dan wewenang KPK, maka dibentuk Dewan Pe ngawas yang merupakan lembaga nonstruktural. Anggota Dewan Pengawas berjumlah lima orang dan memegang jabatan selama empat tahun serta dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.Dewan Pengawas disebut setara dengan pimpinan KPK.


Dewan Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberi atau tidak memberi izin atas kerja penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan oleh KPK, termasuk mengevaluasi kinerja pimpinan KPK pertahun.


Dalam pasal 37E disebutkan, Ketua dan anggota Dewan Pengawas dipilih DPR RI berdasarkan calon anggota yang diusulkan presiden melaui panitia seleksi yang terdiri atas unsur pemerintah pusat dan masyarakat.

Selanjutnya, presiden akan menyampaikan nama calon Dewan Pengawas sebanyak dua kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada DPR. DPR kemudian memilih dan mene tapkan lima calon yang dibu tuhkan. (nawir arsyad ed: fitriyan zamzami)

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat