Internasional
WHO Kritik Distribusi Vaksin
Tim panel menyebut WHO dan Cina lambat bertindak tegas sejak awal.
JENEWA -- Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, dunia berada di ambang kegagalan moral yang parah dalam berbagi vaksin Covid-19. Dia mendesak negara dan produsen mendistribusikan vaksin secara lebih adil ke seluruh dunia.
"Ini dapat menunda pengiriman Covax dan menciptakan skenario yang dirancang untuk dihindari Covax, dengan penimbunan, pasar yang kacau, respons yang tidak terkoordinasi dan gangguan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan," katanya dalam pertemuan Dewan Eksekutif WHO, Senin (18/1).
Covax adalah program yang diinisiasi WHO. Misinya menyediakan 20 persen vaksin Covid-19 gratis bagi negara-negara berpenghasilan rendah.
Ghebreyesus mengatakan, pendekatan "saya lebih dulu" dalam memperoleh vaksin membuat negara-negara miskin dan paling rentan risiko. “Pada akhirnya tindakan ini hanya akan memperpanjang pandemi,” ujar Ghebreyesus seraya mendesak negara-negara untuk menghindari kesalahan serupa selama pandemi H1N1 dan HIV.
Ghebreyesus mengatakan, lebih dari 39 juta dosis vaksin telah didistribusikan di 49 negara berpenghasilan tinggi. Sementara itu, hanya 25 dosis telah diberikan di satu negara miskin. Seorang delegasi dari Burkina Faso, atas nama kelompok Afrika, menyatakan keprihatinan pada pertemuan Dewan Eksekutif WHO. Ia menyebut beberapa negara telah 'menyedot' sebagian besar persediaan vaksin.
Dapat kritik
Sementara itu, sebuah tim panel independen mengkritik penanganan pandemi oleh WHO dan Cina. Tim panel ini dipimpin mantan perdana menteri Selandia Baru, Helen Clark, dan mantan presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf.
Menurut tim, Cina seharusnya bisa menerapkan tindakan penanganan kesehatan masyarakat yang lebih tegas pada Januari 2019. Saat itu, kasus awal muncul dan diperlukan tindakan tegas untuk mencegah penyebaran.
Tim juga mengkritik WHO yang tidak segera mendeklarasikan darurat internasional. Status darurat itu baru diumumkan 30 Januari 2019.
Menanggapi kritik, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying mengakui bahwa Cina seharusnya bertindak lebih baik. Namun, kata dia, itu bukan berarti Cina tidak cukup baik dalam bertindak.
"Tentu saja kami seharusnya menanggapi lebih baik, seperti hal juga seharusnya dilakukan negara-negara lain seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Jepang," kata Hua dalam paparan rutin, Selasa.
Saat ini, tim WHO sedang berada di Wuhan, Cina, tempat kasus awal Covid-19 ditemukan. Pada Senin (18/1), AS menyerukan agar Cina mengizinkan tim tersebut mewawancarai perawat, mantan pasien, dan petugas laboratorium di Wuhan. Semua ini diungkap dalam telekonferensi antara tim Cina dan tim WHO yang saat ini sedang menjalani karantina setibanya di Cina pada 14 Januari.
"Kita memiliki kewajiban mulia untuk memastikan bawah investigasi penting ini kredibel dan dilakukan secara objektif dan transparan," ujar kepala delegasi AS, Garrett Grigsby. Ia mengacu pada variasi virus korona yang ada di Inggris, Afrika Selatan, dan Brasil.
Grigsby menuntut Cina berbagi data penelitian mereka tentang sampel hewan, manusia, dan lingkungan yang diambil dari pasar Wuhan. Virus korona diyakini berawal dari pasar tersebut.
Sementara Sun Yang, direktur jenderal National Health Commission, mengatakan, "Penelitian asal mula virus adalah hal yang bersifat ilmiah. Kita memerlukan koordinasi, kerja sama. Kita harus menghentikan tekanan politis apa pun."
Pada 15 Januari lalu, Kepala Badan Darurat WHO, Mike Ryan, mengaku tak yakin kunjungan tim WHO ke Cina akan membuahkan hasil. "Ini tugas sulit untuk menetukan sepenuhnya asal muasal (virus) dan kadang membutuhkan dua, tiga, atau empat kali untuk mampu menentukannya," kata Ryan.
Saat ini, Cina sedang menghadapi rekor kasus terbanyak sejak Maret 2020. Pada Selasa, Cina menghadapi lebih dari 100 kasus per hari dalam tujuh hari terakhir.
Di Provinsi Jilin, misalnya, terdapat 43 kasus baru. Penyebaran terjadi dari seorang pria terinfeksi yang bekerja sebagai tenaga pemasaran Ia pulang-pergi ke Provinsi Heilongjiang, tempat kluster infeksi berada.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.