JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) setuju pondok pesantren diprioritaskan mendapatkan vaksin Covid-19. Hal ini karena pesantren menyelenggarakan pembelajaran tatap muka, meski di lingkungan terbatas.  

"Saya setuju kalau pesantren diprioritaskan (mendapat vaksin Covid-19)," ujar Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama (Kemenag), Waryono Abdul Ghafur, melalui pesan singkat kepada Republika, Kamis (14/1).

Terkait hal itu, sebelumnya Waryono juga pernah mengatakan, pihaknya akan berupaya agar ada prioritas vaksinasi bagi kalangan pondok pesantren. "Saya akan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan, apakah ada afirmasi untuk vaksin pesantren. Saya secara pribadi dan institusi, kalau ada vaksinasi gratis untuk pesantren, saya sangat mendukung," kata dia.

Meski begitu, Waryono mengakui, jika melihat jumlah dosis vaksin tahap pertama yang hanya tiga juta, sulit bagi santri yang jumlahnya hampir 5 juta jiwa untuk diprioritaskan. "Jika jumlahnya banyak dan ada afirmasi, tentu saya responsif," katanya.

Terlepas dari prioritas vaksinasi, Waryono menilai, yang dibutuhkan kalangan pondok pesantren adalah penyediaan infrastruktur atau fasilitas untuk mencegah penyebaran Covid-19.

 

Pencegahan lebih penting, menurut saya, untuk pesantren. Misalnya pemenuhan masker, hand sanitizer, dan disinfektan.

 

WARYONO, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pesantren Kemenag

 

SHARE    

Kemenag mencatat, sebanyak 6.279 santri tertular Covid-19 di 81 ponpes di 52 kabupaten/kota sejak awal pandemi hingga 13 Desember lalu. Dari jumlah itu, sebanyak 6.237 berhasil sembuh. Kendati demikian, klaster-klaster penularan di ponpes hingga saat ini masih terus bermunculan.

Sebagaimana diketahui program vaksinasi Covid-19 dimulai pada Rabu (13/1). Presiden Joko Widodo sebagai orang pertama yang disuntik vaksin. Pemerintah selanjutnya menetapkan tenaga kesehatan (nakes) sebagai prioritas untuk tahap awal program vaksinasi.

Para penerima vaksin Covid-19 tahap pertama telah mendapatkan SMS pemberitahuan sejak 21 Desember 2020. Para nakes sebagai prioritas dapat mengecek status dirinya apakah termasuk penerima vaksin tahap pertama atau tidak.

Harapan Rabithah Ma'ahid 

Ketua Rabithah Maahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) KH. Abdul Gaffar Rozin berharap para ulama dan pengajar pesantren memperoleh prioritas dalam pemberian vaksin Covid-19. Ia berharap vaksinasi dapat dilakukan kepada para ulama dan ustaz setelah vaksinasi terhadap tenaga medis selesai. 

"Kami berharap para kiai dan asatiz yang berisiko mendapatkan prioritas vaksin sebagai pelayanan publik, semoga setelah nakes," kata kiai Rozin kepada Republika,co.id Kamis (14/1). 

Hal ini mengingat banyaknya santri dan pengurus pesantren yang sempat terinfeksi Covid-19. Gus Rozin mengatakan RMI NU juga terus mendorong setiap pesantren terus mentaati protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Gus Rozin mengatakan saat ini pihaknya memberdayakan satgas pesantren dengan pendampingan RMI NU. Selain itu RMI NU dan Perhimpunan Dokter NU juga menyiagakan 90 dokter sukarelawan untuk mendampingi pesantren san menerima konsultasi kesehatan santri dan pengurus pesantren  baik secara langsung maupun daring. 

"Sampai saat ini sudah 260 kyai-nyai wafat selama pandemi. Tentu tidak semua diakibatkan covid, tapi angka ini sungguh tinggi sekali," katanya.

Sementara itu meski vaksin Covid-19 sudah didistribusikan, Gus Rozin berharap para santri di lingkungan pesantren tetap menerapkan protokol kesehatan hingga beberapa bulan ke depan.

"Walaupun vaksin sudah didistribusikan, tetapi RMI tidak boleh berharap para santri akan divaksin dalam waktu dekat. Kami masih mengedepankan penguatan protokol setidaknya sampai 8-12 bulan ke depan. Tapi kami berharap para kyai dan asatidz yang beresiko mendapatkan prioritas vaksin," katanya.

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH. Marzuki Mustamar menegaskan seluruh komponen NU hingga pondok pesantren di bawah naungannya siap mendukung program vaksinasi Covid-19. PWNU Jatim juga diakuinya telah mengeluarkan imbauan terkait program vaksinasi tersebut.

"Secara umum seluruh kader, pengurus, kyai, Ponpes dan lembaga di bawah naungan NU Jatim, sejalan dan satu sikap dalam program vaksinasi ini," kata Marzuki di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (14/1).

Dalam imbauannya, PWNU Jatim meminta kepada seluruh pengurus dan warga NU se-Jatim untuk berperanserta dan membantu kelancaran pelaksanaan vaksinasi Covid- 19. Imbauan bernomor 818/PW/A11/L/1/2021 itu mengacu pada hasil Bahtsul Masa'il PWNU Jatim tentang diperbolehkannya penggunaan vaksin yang sudah teruji kemanfaatannya untuk menambah kekebalan kesehatan dan imunitas tubuh di masa pandemi. 

Selian itu, juga mengacu pada Fatwa MUI No 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life ScienceCo. LTD China dan PT. Bio Farma (Persero). Serta Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementrian Kesehatan RI Nomor H1K.02.02/4/1/2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pimpinan Pondok Pesantren Sabiilul Rosyad, Gasek, Malang itu mengaku belum mengetahui terkait adanya informasi Ponpes di Jatim yang menolak vaksinasi. "Kami belum tahu ponpes apa itu yang menolak vaksinasi. Artinya itu pondok NU atau bukan," kata Marzuki.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur (Jatim), KH. Hasan Mutawakkil Alallah pun menegaskan pihaknya mendukung penuh vaksinasi Covid-19. Ia pun mengajak masyarakat untuk turut serta mensukseskan prosea vaksinasi tersebut sebagai ikhtiar dalam upaya pengendalian penularan Covid-19.

"Saya berharap masyarakat Jawa Timur agar selalu menjaga kesehatannya pada masa pandemi Covid-19 dengan mematuhi protokol kesehatan dan mendukung program pemerintah," kata dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat