JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) mengeklaim pihaknya tengah mengebut perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Di hadapan anggota Komisi VIII DPR pada Rabu (13/1), Risma menjanjikan perbaikan DTKS selesai pekan ketiga Januari ini.

Mensos mengakui, sudah banyak masukan terkait perbaikan DTKS. Misalnya, dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang melaporkan adanya data penerima bantuan yang tidak mengambil bantuan tiga kali sejak 2020 karena meninggal dunia. Pada pekan kedua Januari, data tersebut diperbaiki dan dikembalikan ke daerah untuk dievaluasi. 

Ia menargetkan perbaikan ini selesai pekan ketiga Januari. “Kita berharap setelah dikembalikan ke daerah di pekan ketiga ini DTKS sudah bisa selesai,” ujar Risma saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu (13/1). Mensos menambahkan, saat ini pembaruan data sudah mencapai 87 persen. 

Ia merujuk laporan bank Himbara pekan kemarin yang langsung dilakukan evaluasi di Kementerian Sosial serta langsung disempurnakan di daerah. "Intinya kalau ada penerima yang meninggal, kita akan lihat apakah ahli warisnya berhak menerima atau tidak. Kalau berhak menerima, akan dilanjutkan ke ahli warisnya," kata Mensos.

Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) bersiap mengikuti rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Rapat kerja tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020. - (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

SHARE    

Begitu juga bagi penerima yang sudah tiga kali tidak mengambil bantuan tunai, apakah penerima lansia, sakit atau difabel, bukan meninggal dunia. Karena itu, Risma meminta kepada daerah untuk melihat kembali penerima yang satu sampai tiga kali tidak mengambil bantuan. "Jadi, kita berharap daerah kembali cepat memperbaiki data ini dan paling lambat Kamis pekan ini," ujarnya menegaskan.

Selain evaluasi DTKS, Risma juga akan merumuskan kembali parameter masyarakat miskin. Ia melihat tidak bisa menyamakan parameter masyarakat miskin di daerah yang berbeda. Mensos mengaku sudah bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi untuk memperbaiki parameter tersebut. “Saya berusaha mengajak pihak lain untuk perbaikan parameter dan mengecek DTKS ini," ujar Risma.

Bahkan, ia mengaku sudah memerintahkan jajaran Kemensos untuk mengecek kembali data 96 juta DTKS dengan kondisi riil di lapangan. Kemensos akan mulai melakukan evaluasi setiap dua bulan terkait DTKS ini, tidak seperti sebelumnya yang dilakukan enam bulan sekali.

Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron (kanan) dan juru bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding (kiri) saat memberikan keterangan pers usai mengunjungi KPK, di Jakarta, Senin (11/1/2021). Kedatangan Risma ke KPK untuk berkoordinasi terkait hasil kajian pengelolaan bantuan sosial yang di lakukan KPK. - (ANTARA FOTO/ Reno Esnir)

SHARE    

Saran wakil rakyat

Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Wachid, mengingatkan agar perbaikan DTKS bukan hanya untuk memverifikasi masyarakat yang saat ini tergolong miskin. Ia mengingatkan, dampak pandemi Covid-19 berpotensi membuat masyarakat rentan miskin menjadi miskin. “Ini juga harus mendapat perhatian, penambahan jumlah rakyat miskin yang mereka berada di batas tersebut menjadi miskin karena pandemi,” ujarnya.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Golkar, John Kenedy Azis, menyarankan Mensos Risma membuat gebrakan untuk menyelesaikan perbaikan DTKS. Menurut dia, Risma harus fokus menyelesaikan persoalan ini di awal kepemimpinannya. “Sehingga ke depan tidak ada lagi mendengar bantuan yang salah sasaran atau bantuan yang diselewengkan,” kata Aziz menegaskan. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat