JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Sosial segera memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengaku pihaknya menemukan 16,7 juta orang tidak ada Nomor Induk Kependudukan (NIK) tapi ada di DTKS. KPK sudah merekomendasikan agar 16 juta yang masuk DTKS tersebut dihapus terlebih dahulu.

"Diganti saja dengan data dari Dukcapil (Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri) karena dia punya Kartu Keluarga tapi yang masuk ke DTKS hanya satu orang yaitu dia sendiri tapi anak istrinya tidak masuk, jadi ada yang dihilangkan karena tidak ada NIK tapi ada yang masuk karena tercatat di Dukcapil tapi hanya sendirian saja, jadi kami sepakat mempercepat pemadanan," ujar Pahala, Senin (11/1).

Menurut Pahala, Ditjen Dukcapil Kemendagri sangat kooperatif dan menawarkan pemadanan data secara daring sehingga data yang terus berubah misalnya lahir, meninggal, menikah, cerai, keluar daerah atau masuk daerah juga dapat diperbaharui secara otomatis. "Selain 16 juta data tidak ada NIK, ada juga 1,06 juta NIK ganda dan kami lihat juga 234 ribu orang sudah meninggal masih ada di DTKS, itu hasil pemadanan Dukcapil berdasar kajian KPK," tegasnya.

Dari DTKS yang sudah padan dengan NIK, masih teridentifikasi 17.783.885 anggota keluarga inti lainnya baik kepala keluarga, suami, istri, anak yang justru tidak termasuk dalam DTKS. "Jadi seharusnya 17 juta ini dipindahkan ke DTKS Kemensos maka DTKS rasanya akan lebih baik kualitasnya. Kami sepakat mendorong DTKS online sehingga pendataan tidak harus per bulan tapi langsung real time," tambah Pahala.

Sementara, Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menyambangi KPK pada Senin (11/1) juga mengaku meminta KPK untuk ikut membantu kementeriannya memperbaiki DTKS. Kemensos terbuka terhadap rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan KPK beberapa waktu lalu terkait data yang menjadi basis pemberian bantuan sosial (bansos) ini.

DTKS Kemensos pada bulan Juni 2020 diketahui sebanyak 97,204 juta penduduk yang dikategorikan miskin. Dalam pertemuan dengan KPK, Risma menyebutkan ada sejumlah perbaikan yang dilakukan untuk mencegah orang yang tidak dikategorikan miskin ikut mendapat bantuan. Ia mengatakan pihaknya menyiapkan software penerima harus connect dengan data.

"Kami minta foto wajah karena kalau hanya minta tanda tangan takutnya tidak terkoneksi dengan data kependudukan. Kami juga minta sidik jari supaya connect dengan data kependudukan. Jadi itu untuk mengawal supaya penerima itu betul," kata Risma di Gedung KPK, Jakarta, Senin.

 

Kami juga minta sidik jari supaya connect dengan data kependudukan.

TRI RISMAHARINI

 

SHARE    

Kemensos juga mengirimkan kembali data ke daerah untuk memperbaiki data yang salah atau bermasalah di NIK. Perubahan data juga termasuk perubahan domisili meski orang tersebut masih tetap masuk kategori miskin sehingga layak mendapat bantuan.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak Kementerian/Lembaga (K/L) melakukan koordinasi pemutakhiran DTKS. Ia berharap, terkait pemutakhiran data, kelurahan dapat melakukan verifikasi dan update data dengan mekanisme yang sama yang dilakukan desa. "Libatkan Pemerintah Tingkat II dan Tingkat I, karena meskipun menggunakan agen-agen jaringan dari Kementerian," kata Tito.

Temuan KPK Terkait DTKS: 

DTKS tak memiliki NIK: 16,7 juta orang.

DTKS NIK Ganda: 1,06 juta orang.

DTKS sudah meninggal: 234 ribu orang.

Total: 97,204 juta orang

Sumber: KPK

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat