JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengungkap gagasan terkait perlunya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai kewajiban vaksin Covid-19. Hal ini disampaikan KH Ma'ruf saat menerima laporan tim Komisi Fatwa MUI mengenai kehalalan Vaksin Sinovac, Sabtu (9/1).

"Tadi ada gagasan dari Wapres untuk ada fatwa berikutnya terkait dengan kewajiban untuk vaksin. Kalau memang pemerintah menganggap ini sesuatu yang seharusnya (wajib vaksinasi), kewajibannya itu menjadi penuh. Kata Wapres begitu," ujar Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi, dalam keterangannya pada Ahad (10/1).

Namun, Masduki menjelaskan, gagasan fatwa tentang vaksin itu masih harus dikaji  kemungkinannya. MUI, kata Masduki, perlu membahas penting atau tidaknya mengeluarkan fatwa kewajiban vaksin. "Kemungkinannya, tapi itu masih akan dibahas oleh MUI karena MUI itu sebagai sebuah lembaga independen untuk mengeluarkan fatwa atau tidak," katanya.

Sebab, menurut Masduki, MUI merupakan mitra kritis pemerintah yang perlu mengkaji kebutuhan fatwa dan apa dampak jika dikeluarkan fatwa kewajiban vaksin. Selain itu, gagasan itu baru akan dibahas kemungkinannya menunggu izin BPOM terhadap vaksin Sinovac keluar.

"Jadi, itu akan dikritisi, akan dianalisis. Dengan demikian, itu ke depannya itu, 'Oh iya ini kayaknya karena berhubungan langsung dengan kebangkitan ekonomi, vaksin wajib'. Misalnya ya. Itu yang akan dibahas terlebih dahulu nanti oleh MUI," kata Masduki yang juga ketua MUI tersebut.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Komisi Fatwa MUI itu, KH Ma'ruf atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas respons cepat MUI mengeluarkan fatwa halal vaksin Sinovac. Ia mengatakan, MUI selama ini telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang mendukung penanganan Covid-19.

Meski begitu, KH Ma'ruf mengingatkan, vaksinasi vaksin Covid-19 masih harus menunggu izin penggunaan darurat (emergency use authorization/EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengimbau pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait vaksinasi. Sosialisasi vaksin dinilai perlu dilakukan secara masif agar tidak menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat.

Pemerintah dinilai perlu menyampaikan mengenai tujuan dan manfaat dari vaksinasi. Selain itu, kata dia, perlu juga disampaikan mengenai efek samping yang ditimbulkan vaksin Covid-19 dan cara mengatasinya. "Dan baiknya, sosialisasi ini juga perlu melibatkan para ahli dari perguruan tinggi yang memang bidangnya terkait dengan masalah tersebut," ujarnya. 

Ia juga menekankan perlu kerja sama antarsemua pihak untuk menyebarluaskan kehalalan vaksin Covid-19 dari kalangan ormas Islam dan para pendakwah. Hal ini dinilai penting dilakukan agar masyarakat menerima dan mau melakukan vaksinasi ini bukan karena dipaksa dan terpaksa. 

Ketua PP Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad mengatakan, keraguan masyarakat untuk melakukan vaksinasi merupakan suatu yang wajar. Hal ini mengingat kurangnya informasi dan makin banyaknya berita miring terkait vaksin yang makin meningkatkan kebimbangan masyarakat untuk mengambil vaksin. 

“Saya akan mengimbau untuk menunggu keputusan BPOM sebagaimana pernyataan MUI,” kata Dadang Kahmad saat dihubungi Republika, Ahad (10/1). 

Dia meyakini, lambat laun meyakinan atas vaksin akan muncul di tengah-tengah masyarakat. Terlebih, telah banyaknya pejabat negara dan tokoh masyarakat yang telah melakukan vaksinasi. 

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Marsudi Syuhud mengatakan, vaksinasi merupakan bagian dari perintah agama Islam untuk menghindari penyebaran penyakit. "Vaksin adalah untuk menjaga jiwa, jiwa kita sendiri dan orang lain. Maka, vaksin dengan tetap mengikuti anjuran dokter adalah ajaran agama kita. Maka sebaiknya untuk menjauhkan mudharat yang lebih besar untuk diri sendiri dan orang lain. Maka baiknya ikut vaksin," kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah berupaya program vaksinasi Covid-19 bisa dilaksanakan secepat mungkin. Menyusul 3 juta dosis vaksin yang sudah tiba di Indonesia, sebanyak 15 juta dosis vaksin berbentuk bahan baku akan tiba pekan depan. 

Petinggi MUI saat menyampaikan kehalalan vaksin Sinovac, pekan lalu.- (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Target vaksinasi 

Presiden Joko Widodo menyampaikan, sampai Maret 2021 nanti setidaknya 49,5 juta penduduk akan divaksin Covid-19. Perinciannya, sebanyak 5,8 juta orang akan menjalani vaksinasi pada Januari, 10 juta orang pada Februari, dan 13,3 juta orang pada Maret. Kemudian, dilanjutkan dengan vaksinasi untuk 20,4 juta orang pada April. 

"Hingga nantinya di akhir tahun ini atau awal tahun depan insya Allah sudah tiba semuanya 426 juta dosis vaksin," ujar Presiden dalam sambutannya pada peringatan HUT ke-48 PDIP, Ahad (10/1). 

Sebanyak 426 juta dosis vaksin akan diberikan kepada kurang lebih 182 juta penduduk dengan frekuensi vaksinasi sebanyak dua kali setiap orang. Angka tersebut dihitung berdasarkan perhitungan bahwa jumlah minimal penduduk yang perlu divaksin demi mencapai kekebalan komunal atau herd immunity adalah sebanyak 70 persen penduduk atau 182 juta orang. 

"Jadi, dalam waktu kurang lebih 15 bulan, tapi tetap saya tawar kepada menkes agar bisa menjadi kurang dari satu tahun. Insya Allah ini akan bisa kita selesaikan," kata Presiden. Menurut jadwal, vaksinasi Covid-19 perdana akan dilakukan Rabu, 13 Januari 2021, pekan ini. Namun, presiden menegaskan bahwa vaksinasi tetap harus menunggu EUA dari BPOM.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat