JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)pada Jumat (8/1). Kedatangan dua menteri tersebut untuk melakukan audiensi terkait perkembangan pengadaan dan rencana vaksinasi Covid-19.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengakui pertemuannya dengan KPK guna meminta lembaga antirasuah tersebut untuk mengawasi pengadaan vaksin Covid-19. Dia meminta KPK untuk melihat risiko apa yang mungkin ada agar pelaksanaan program vaksinasi bisa berjalan maksimal.

"Kami ke KPK untuk membicarakan mengenai pengadaan vaksin dan sedikit mengenai proses vaksinasi sehingga bisa berjalan transparan dan mengindari risiko sejak awal," kata Budi Gunadi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta, Jumat (8/1).

Dia menjelaskan, pembelian vaksin dibeli secara khusus mengingat jumlah perusahaan yang memproduksi vaksin tidak banyak di dunia. Hal itu mengakibatkan proses pengadaan biasa seperti tender hingga bidding sulit dilakukan.

Begitu juga negosiasi soal harga mengingat jumlah vaksin yang terbatas untuk seluruh dunia. "Jadi benar-benar berebut vaksin ini. Jadi karena terbatas proses pengadaan dan harga juga berbeda," katanya.

Budi mengatakan, proses pengadaan vaksin juga dilakukan dengan dua mekanisme. Pertama, pembelian langsung ke perusahaan produsen. Kedua, menggunakan cara multilateral melalui badan internasional yang terafiliasi.

Budi menjelaskan, cara ini dilakukan dengan melakukan kerja sama internasional. Namun vaksin yang dibeli sama dengan mekanisme pembelian langsung. "Jadi barang sama, tapi ada dua mekanisme sehingga ada perbedaan harga, makanya kami bicarakan juga dengan KPK," katanya.

Dia melanjutkan, hal lain yang dibicarakan bersama KPK adalah distribusi dan pemberian vaksin ke masyarakat. Tidak menutup kemungkinan, katanya, vaksin yang diberikan gratis ini berpotensi dijual gelap di pasaran. "Makanya itu kami bicarakan sehingga risiko-risiko yang muncul bisa dimitigasi," katanya.

Menteri BUMN Erick Thohir menambahkkan, rencananya semua vaksin yang didistribusikan ke publik bisa dipantau secara detail. Menurutnya, program vaksinasi ini sekaligus membuka peluang bagi negara untuk memperbaiki tata kelola dan data kependudukan.

Nantinya, data masyarakat akan terkumpul terstruktur dan transparan agar program pemerintah ke depan semisal pemberian bantuan, vaksinasi, BLT hingga desa mikro tepat sasaran. "Ini saya senang sekali KPK menyambut baik dan langsung mendampingi dari program pembentukan satu data ini," katanya.

 

Ini saya senang sekali KPK menyambut baik dan langsung mendampingi dari program pembentukan satu data ini.

ERICK THOHIR 

 

SHARE    

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya sepakat memperkuat tim bersama antara Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, LKPP, BPKP, KPK kejaksaan dan kepolisian. Dia mengatakan, tim akan diperkuat dengan mengundang stakeholder lain yang relevan.

Misalnya, kata Pahala, akan ada Kementerian Dalam Negeri untuk distribusi dan penggunaan NIK. Kedua, KPK juga akan ikut serta dalam tim kecil untuk pusat data. "Pada intinya kita ingin tata kelola pemberian vaksin itu juga dijaga," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat