JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku heran dengan keberadaan tunawisma yang ditemukan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini saat melakukan blusukan di Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta. Menurut Ariza, selama tinggal di Ibu Kota sejak dirinya kecil, ia baru baru pertama kali mendengar adanya tunawisma di kawasan pusat Jakarta.

"Saya sendiri sudah hidup di Jakarta sejak umur empat tahun baru dengar ada tunawisma di Jalan Sudirman Thamrin," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/1).

Ariza mengungkapkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun langsung merespons temuan tersebut. Dia menyebut, Anies segera meminta Kepala Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta untuk mengecek kebenaran hal tersebut.

"Pak Gubernur langsung perintahkan kepada Kadinsos untuk mengecek siapa orangnya, kenapa ada di situ," ungkapnya.

Ariza pun tidak membantah bahwa di Jakarta pun masih ada tunawisma. Namun, ia menilai, keberadaan para tunawisma itu tidak ditemukan di Jalan Sudirman-Thamrin. Sebab, kata dia, lokasi itu merupakan jalan protokol yang cukup panjang dan terbuka.

"Setahu kami Jalan Sudirman-Thamrin itu cukup jauh, kalau ada (tunawisma) di pinggiran-pinggiran (kota) ada betul, kalau ada di kolong jembatan betul masih ada," kata dia.

Menurut dia, kolong jembatan menjadi lokasi yang paling sering ditinggali oleh para tunawisma. Sebab, Ariza menyebut, tempat itu kemungkinan menjadi tempat yang paling nyaman untuk berteduh karena tidak memiliki rumah.

"Di seluruh Indonesia di kota ada orang yang belum memiliki rumah mencari tempat berteduh tinggal di tempat paling enak, di antaranya tempat paling enak bagi tunawisma ya di kolong jembatan," ujarnya.

Di sisi lain, Ariza menambahkan, kehadiran tunawisma pasti terjadi di seluruh kota yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Dia menuturkan, hal itu terjadi karena tunawisma menjadi masalah sosial yang masih terjadi hingga kini, bahkan di negara maju sekalipun.

"Kalau kita ke kota-kota di seluruh Indonesia, bahkan negara maju juga ada tunawisma yang tinggal berteduh di kolong jembatan," tuturnya.

Blusukan Risma

Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan aksi blusukan dan menemui beberapa tunawisma di pedestrian Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta pada Senin (4/1). Aksi tersebut pun menjadi pembicaraan di media sosial dan menuai beragam komentar. Salah satunya yang menarik adalah di Twitter. Warganet justru merasa heran dengan kehadiran tunawisma di kawasan Sudirman-Thamrin.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tentunya membela Risma. Partai berlogo kepala banteng moncong putih itu mengatakan, bahwa hal tersebut merupakan karakter kepemimpinan Risma.

"Jadi karakter kepemimpinan Bu Risma setiap kunjungan ke daerah itu turun dan menyapa rakyat khususnya mereka yang miskin yang terpinggirkan yang diperlakukan tidak adil," kata Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan, Rabu (6/1).

Dia mengatakan, Risma melakukan blusukan bukan hanya akan di Jakarta tapi juga di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan wilayah kerjanya sebagai menteri sosial. Ungkapnya, Risma sempat berkunjung ke Ponorogo untuk bertemu penyandang disabilitas pada akhir tahun lalu.

Menurut Hasto, apa yang dilakukan Risma itu cara membangun harapan bahwa wong cilik tidak akan lagi merasa tertinggalkan. Dia mengatakan, tradisi blusukan serupa juga biasa dilakukan Presiden Jokowi sebelumnya ketika menduduki kursi Gubernur DKI Jakarta.

"Sehingga ini harus menjadi bagian kultur kepemimpinan nasional kita, seorang pemimpin yang menyatu dengan rakyat," katanya.

Dia menegaskan, pengalaman Risma sebagai Wali Kota Surabaya faktanya mampu membawa kemajuan dan juga keberpihakan bagi rakyat kecil di Kota Pahlawan. Menurutnya, apa yang dilakukan Risma merupakan pelaksanaan semangat konstitusi terkait bagaimana keadilan sosial dikedepankan.

"Karena itulah apa yang dilakukan Bu Risma justru menunjukkan beginilah sosok pemimpin yang terus bergerak dan berdedikasi bagi kepentingan rakyat itu, karena rakyat sebagai sumber legitimasi dan legalitas dari kepemimpinan itu," katanya.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai memang tidak ada salahnya dengan aksi blusukan Risma. Namun, ia menyarankan lebih baik mantan Wali Kota Surabaya ini membenahi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih carut marut.

Menurut Agus, sebenarnya ada hal lebih penting yang bisa dilakukan Mensos saat ini. Ia mengambil pelajaran dari kasus yang menjerat mantan Mensos Juliari Batubara yang telah ditahan KPK awal Desember lalu karena kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos).

"Ketimbang blusukan di Jakarta, ada dua hal yang penting dilakukan Bu Risma yang saat ini statusnya Menteri, pertama perbaiki dulu itu semua data sosial. Kedua 'kocok ulang' bawahan pejabat di eselon I dan eselon II di Kemensos," kata Agus dalam komunikasi telpon kepada wartawan, Selasa (5/1).

Menurut Agus, model blusukan seperti itu perlu bila dilakukan kepala daerah, seperti saat Risma menjadi Wali Kota. Sedangkan saat menjadi Menteri, ia menyarankan lebih banyak bekerja di wilayah kebijakan dan pembenahan Kemensos secara keseluruhan.

Ia menyebut bukan berarti menteri tidak boleh blusukan, namun yang dilakukan Risma di Jakarta justru bisa jadi bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Karena itu Agus meminta alangkah baiknya Mensos Risma fokus pada perbaikan data sosial (DTKS), yang selama ini jadi sumber penyelewengan berbagai bansos.

 

Fokus saja perbaikan data sosial, buat jadi lebih detail agar bantuan semakin tepat sasaran.

 

AGUS PAMBAGIO Pengamat kebijakan publik.

 

SHARE    

Kedua, kata Agus, Risma perlu melakukan pembersihan secara menyeluruh di Kemensos. Pembersihan ini, menurut dia, untuk melihat mana bawahan betul-betul berintegritas dan mana yang tidak.

"Belajar dari kasus mantan Mensos Juliari kemarin, 'kocok ulang' pejabat eselon I dan II disana. Cari yang Bu Risma anggap bisa mengikuti ritme kerja beliau dan memiliki integritas yang tinggi," kata Agus menambahkan.

Untuk itu, ia menyarankan, Risma sudah lebih baik fokus pada perbaikan data sosial dan sistem di internal Kemensos yang diperbaiki integritasnya secara menyeluruh. Kalaupun perlu melakukan blusukan bisa dilakukan, namun jangan sampai terlihat seperti kelasnya kepala daerah, karena kewenangan Menteri jauh lebih besar daripada itu.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat