JAKARTA – Program subsidi kuota internet yang diberikan kepada siswa, guru, mahasiswa dan dosen selama masa pandemi Covid-19 tahun lalu akan dilanjutkan. Namun, sampai saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belum menentukan skema maupun jumlahnya.

“Di tahun 2021, alokasi kuota internet ini masih akan dilakukan. Namun, tentu kita akan berusaha untuk menempuh dengan cara yang lebih baik,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ainun Naim dalam telekonferensi, Selasa (5/1).

Dia mengatakan, saat ini Kemendikbud sedang merumuskan besaran dan juga cakupan pemberian subsidi ini. Situasi pandemi di tahun 2021 yang diperkirakan akan ada perubahan dengan dilakukannya vaksinasi menjadi pertimbangan.

Selain itu, kebijakan subsidi ini akan dipengaruhi dengan situasi sekolah, di mana ada daerah yang masih melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ), pembelajaran tatap muka (PTM), atau campuran antara tatap muka dan jarak jauh.

Pada tahun 2020, subsidi kuota internet diberikan kepada peserta didik PAUD sebesar 20 GB. Untuk siswa SD, SMP, SMA diberikan sebesar 35 GB dan mahasiswa sebesar 50 GB. Sementara untuk tenaga pendidik PAUD, SD, SMP, SMA, diberikan subsidi kuota 42 GB dan dosen mendapat 50 GB.

Sejumlah murid SMP mengerjakan tugas yang diberikan oleh relawan saat bimbingan belajar di Jalan Liogenteng, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung, Selasa (5/1). - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

Mulai Januari 2021, Kemendikbud telah memberi lampu hijau bagi sekolah untuk melaksanakan PTM. Namun, keputusan akhir diserahkan kepada pemda, apakah akan melakukan PTM atau melanjutkan PJJ. Kemendikbud mengakui, dari laporan yang masuk sampai Selasa (5/1), sebagian besar masih memilih PJJ.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dasmen) Kemendikbud, Jumeri, mengatakan, sebanyak 16 provinsi belum melakukan PTM alias masih memilih PJJ. Sementara sebanyak empat provinsi akan melakukan pembelajaran campuran daring dan tatap muka atau blended learning.

Kemendikbud mencatat, sebanyak 14 provinsi memutuskan melakukan PTM pada Januari 2021. PTM di 14 provinsi tersebut akan dilakukan secara bertahap di masing-masing kota/kabupaten ataupun kecamatan. “Meskipun setiap daerah itu tidak ada yang mutlak, tidak ada yang 100 persen siap betul,” kata Jumeri.

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memutuskan, PTM bakal dilaksanakan jika kasus penyebaran Covid-19 di Solo mengalami penurunan signifikan. Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menyatakan, PTM akan dilakukan di Solo jika kasus Covid-19 harian tidak lebih dari orang.

Guru melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan sistem daring pada hari pertama sekolah usai libur semester ganjil di Palembang, Sumsel, Senin (4/1). Melihat masih tingginya penyebaran Covid-19 Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan melalui Dinas pendidikan setempat menginstruksikan sekolah untuk menunda pembelajaran tatap muka hingga 11 Januari 2021. - (FENY SELLY/ANTARA FOTO)

SHARE    

“Sudah diputuskan, kurang dari 10 yang terpapar Covid-19 selama dua pekan berturut-turut baru dilaksanakan pembelajaran tatap muka,” kata dia.

Nantinya, kata Hadi, hasil rapat dengan berbagai pemangku kepentingan itu akan dituangkan dalam surat edaran (SE). SE dievaluasi setiap dua pekan seperti yang dilakukan selama ini. Penghitungannya dimulai pada Senin (4/1) sampai dua pekan ke depan. Jika terjadi kasus Covid-19 di atas 10 orang per hari, maka penghitungan dimulai dari awal.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat