JAKARTA – Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk penyaluran program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo menyampaikan, program bansos disalurkan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

“Artinya, bantuan ini kita mulai hari ini disalurkan kepada 34 provinsi,” kata Jokowi saat meluncurkan bantuan tunai se-Indonesia tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1/2021).

Bantuan sosial ini terdiri atas program keluarga harapan (PKH), program sembako, dan bantuan sosial tunai (BST) yang akan disalurkan dalam beberapa tahapan. PKH akan disalurkan dalam empat tahap melalui bank Himbara, program sembako akan disalurkan pada Januari hingga Desember 2021, dan program BST diberikan selama Januari hingga April.

Ia juga menegaskan, bantuan akan disalurkan kepada keluarga penerima secara utuh tanpa potongan melalui bank Himbara maupun Kantor Pos. Jokowi pun menginstruksikan menteri dan gubernur agar mengawal proses penyaluran bansos sehingga dapat tepat sasaran.

“Dan tadi diawasi, tidak ada potongan-potongan apa pun sehingga dampak ekonomi bisa segera muncul dan menumbuhkan perekonomian kita,” kata dia.

Tahun ini, Kementerian Sosial telah mengalokasikan anggaran untuk PKH sebesar Rp 28,7 triliun kepada 10 juta keluarga, kartu sembako sebesar Rp 45,12 triliun kepada 18,8 juta keluarga, dan bansos tunai sebesar Rp 12 triliun kepada 10 juta keluarga penerima.

Menteri Sosial Tri Rismaharini menuturkan, total anggaran bansos yang akan disalurkan pada Januari 2021 sebesar Rp 13,93 triliun. Terdiri atas PKH sebesar Rp 7,17 triliun, Kartu Sembako sebanyak Rp 3,76 triliun, dan BST Rp 3 triliun. 

Risma menjelaskan, penyaluran PKH akan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Yaitu, pada Januari, April, Juni, dan Oktober. Program sembako akan disalurkan dalam bentuk bantuan pangan tunai senilai Rp 200 ribu per bulan per keluarga. BST senilai Rp 300 ribu per bulan per keluarga di luar penerima PKH dan Kartu Sembako. 

“Peluncuran bantuan tersebut untuk PKH dan Kartu Sembako dilakukan oleh bank-bank milik negara, yakni BNI, BRI, Mandiri, dan BTN,” ujar Risma. Sedangkan bagi penerima yang tengah sakit, lansia, dan juga menyandang disabilitas berat, bansos akan disalurkan langsung ke tempat tinggal masing-masing.

Warga mengantre untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos) Provinsi Jawa Barat Tahap ke-IV di Kantor Pos Bandung, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa (29/12/2020). Pemprov Jawa Barat mulai mendistribusikan bansos Rp 100 ribu dalam bentuk tunai - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

Pengawasan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan berkoordinasi dengan Risma ihwal penyaluran bansos. Terlebih, pemerintah mengubah skema bansos untuk wilayah Jabodetabek, dari semula berbentuk sembako menjadi BST mulai Januari 2021.

"Kami akan melanjutkan koordinasinya. Apalagi, mensos yang baru, Bu Risma akan mengubah bentuk bantuan sosialnya jadi bantuan langsung tunai lewat PT Pos langsung ke penerimanya," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Alex berharap perubahan skema bansos dapat tepat sasaran, baik secara kualitas maupun penerimanya. Untuk pengawasan KPK sudah memiliki aplikasi Jaga Bansos terkait pengelolaan bansos sembako. Ia berharap, BST nanti tidak ada pengurangan kualitas maupun target penerima bantuan sosial sendiri.

Bansos 2021:

PKH: Rp 28,7 triliun untuk 10 juta KK

Kartu Sembako: Rp 45,12 triliun untuk 18,8 juta KK

BST: Rp 12 triliun untuk 10 juta KK

Kartu Prakerja: Rp 10 triliun 

BLT Dana Desa: Rp 14,4 triliun

Diskon Listrik: Rp 3,78 triliun

Total: Rp 114 triliun 

Sumber: Pusat Data Republika

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat