JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini dan menteri terkait lainnya untuk mempercepat pencairan bantuan sosial pada tahun anggaran 2021. Presiden meminta agar seluruh jenis bansos mulai disalurkan pada awal Januari demi mengungkit daya beli masyarakat. 

Tidak hanya itu, Jokowi juga meminta agar jajarannya memastikan akuntabilitas dan transparansi penyaluran bantuan sosial agar kasus pengutipan dana bansos seperti yang sempat terjadi tidak terulang. Demi menghapus celah korupsi, pemerintah memang mengubah seluruh skema bantuan yang tadinya mencakup bantuan sembako menjadi bantuan tunai seluruhnya melalui bank dan PT Pos Indonesia. 

"Ini saya sudah ulang-ulang, jangan sampai ada potongan-potongan apa pun seperti kejadian di bansos Jabodetabek. Betul-betul kirim ke akun rekening penerima manfaat. Proses digitalisasi data bansos diintegrasikan dengan banking system," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Selasa (29/12). 

Presiden agaknya merujuk ke kasus korupsi dana bansos yang menjerat politikus PDIP Juliari P Batubara saat menjabat sebagai menteri sosial beberapa waktu lalu. KPK menetapkan Juliari sebagai tersangka karena mengutip fee senilai Rp 10 ribu per paket bansos penanganan Covid-19. Total dana yang masuk ke kantong Juliari, menurut perhitungan KPK, senilai Rp 17 miliar dari dua periode pembagian bansos di Jabodetabek.

Sementara itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan akan memperluas cakupan sampling dalam mengaudit anggaran penanganan pandemi Covid-19 milik pemerintah. Kebijakan itu diambil setelah kasus korupsi bansos terjadi.

Anggota III BPK, Achsanul Qosasi, menjelaskan, cakupan baru yang dimaksud adalah perusahaan rekanan dalam pemberian bansos Covid-19. "Ada beberapa perusahaan, termasuk tiga perusahaan, yang masuk dalam sampling pemeriksaan kita," tuturnya dalam diskusi virtual, Selasa (29/12).

Achsanul belum menjelaskan perkembangan audit secara mendetail. Ia berjanji akan memberikan informasi kepada publik setelah menyelesaikan pemeriksaan dan membahasnya di internal BPK.

Achsanul menjelaskan, perusahaan rekanan menjadi fokus karena proses pemilihannya tanpa melalui tender. Cara itu diambil pemerintah untuk mempercepat penyaluran bantuan ke masyarakat karena kebijakan dilakukan di tengah situasi darurat.

Secara umum, Achsanul mengatakan, fokus pemeriksaan BPK terhadap bansos ditujukan pada kualitas bansos dan distribusinya. Di dalamnya termasuk menilai kualitas bansos sudah sesuai atau tidak dengan yang dijanjikan dalam peraturan pemerintah melalui Kemensos dan layak untuk dikonsumsi masyarakat.

Meski ada perluasan cakupan pemeriksaan terhadap kinerja bansos, Achsanul memastikan, target penyelesaian audit anggaran pandemi Covid-19 akan rampung sesuai target, yakni akhir Januari. "Ada juga hasil pemeriksaan terkait Covid-19 di luar area bansos," katanya.

Bantuan tunai

Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan, seluruh bantuan yang akan disalurkan pada 2021 mendatang tidak lagi berwujud barang. Pemerintah akan menyalurkan bantuan dalam bentuk tunai, itu pun diantar langsung oleh petugas PT Pos demi mengurangi celah penyelewengan.

"Kita dengan PT Pos akan menyalurkannya kurang lebih mulai tanggal 4 Januari. Kita berharap satu pekan itu bisa kelar di seluruh Indonesia (seluruh jenis bantuan, termasuk Jabodetabek—Red). Tapi, memang ada yang khusus seperti Papua dan mungkin mekanismenya sangat berbeda," kata Risma dalam keterangan pers di Kantor Presiden, Selasa (29/12).

Risma menyampaikan, bantuan reguler dan bantuan sebagai perlindungan sosial Covid-19 akan disalurkan secepatnya pada awal Januari 2021. Percepatan penyaluran ini dilakukan, menurut dia, agar masyarakat bisa sesegera mungkin melakukan belanja dan berujung pada peningkatan daya beli masyarakat.

Bantuan pemerintah memang dianggap memiliki efek yang cukup besar dalam mendongkrak konsumsi rumah tangga. Risma menyebutkan, untuk bantuan sembako saja, pemerintah menganggarkan sekitar Rp 3,76 triliun per bulan. Artinya, terjadi perputaran uang sekitar Rp 60 miliar di setiap kabupaten/kota di Indonesia.

Melalui APBN tahun 2021, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 110 triliun untuk melanjutkan program perlindungan sosial. Dari sejumlah anggaran tersebut, sebanyak Rp 45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing Rp 200 ribu per bulan.

Warga mengantre untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos) Provinsi Jawa Barat Tahap ke-IV di Kantor Pos Bandung, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa (29/12). - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

Kemudian, untuk Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah menyiapkan Rp 28,7 triliun untuk 10 juta KPM selama empat kuartal. Selanjutnya, untuk bansos tunai, pemerintah menyiapkan Rp 12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp 300 ribu selama empat bulan. Selanjutnya, program Kartu Prakerja sebesar Rp 10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) dana desa Rp 14,4 triliun, dan diskon listrik selama enam bulan dengan nilai total Rp 3,78 triliun. 

Jenis bantuan pertama yang akan segera disalurkan pada awal 2021, ujar Risma, adalah bantuan pangan non-tunai (BPNT) atau program sembako. Dana itu akan diberikan mulai Januari sampai Desember tahun depan.

"Kami akan menyiapkan tools untuk mengetahui uang itu dibelanjakan untuk apa saja. Jangan kemudian karena beli rokok dan kemudian menjadi sakit," kata Risma.

Bantuan kedua adalah bantuan sosial tunai (BST). Bantuan itu akan disalurkan melalui PT Pos dengan indeks angka Rp 300 ribu per KPM. "Itu diberikan Januari sampai April selama empat bulan. Jadi, tidak utuh selama satu tahun seperti PKH," kata Risma.

Untuk bantuan PKH, penyalurannya akan menggandeng bank-bank pemerintah alias Himbara. Penggunaannya untuk ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan warga lanjut usia. Bantuan PKH akan diberikan setiap tiga bulan sekali, yakni Januari, April, Juli, dan Oktober.

Khusus untuk bantuan sembako, ujar Risma, Kemensos juga akan menjaring masukan dari keluarga penerima manfaat. "Karena ada feedback, bukan saja kami berikan bantuan, namun ada pelaporan dari penerima bantuan, sehingga tidak ada lagi yang berusaha memotong," kata Risma.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat