Pegawai melintas di dekat karangan bunga di kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (14/12). Karangan bunga berisi pesan dukungan dan penyemangat untuk Komnas HAM yang tengah mengusut peristiwa meninggalnya 6 Anggota FPI | Prayogi/Republika
20 Dec 2020, 23:23 WIB

Hukum Tegak, Persatuan Jangan Terkoyak

Untuk mencegah keretakan menjadi perpecahan, hukum mesti ditegakkan seadil-adilnya.

Kasus meninggalnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI) rentan menyulut terjadinya perpecahan. Aksi saling tunjuk dengan versi yang berbeda pun mengundang pertanyaan besar di tengah masyarakat. Untuk mencegah keretakan menjadi perpecahan, hukum mesti ditegakkan dengan seadil-adilnya. Karena nyawa satu manusia terlalu mahal harganya. 

Sejumlah perwakilan elemen warga dari Kesatuan Aktivis Muslim Sukabumi (Kamus) mendatangi Mapolres Sukabumi Kota, Rabu (16/12/2020). Mereka menyampaikan aspirasi agar kasus meninggalnya enam anggota laskar FPI diusut tuntas dengan adil.

Kedatangan perwakilan massa Kamus ini diterima Kapolres Sukabumi Kota AKBP, Sumarni. "Alhamdulillah, kedatangan kami dalam menyampaikan aspirasi disambut baik Ibu Kapolres," ujar Koordinator Kamus H Fathurrahman kepada wartawan.

Dalam aksi tersebut, perwakilan Kamus menyatakan sikap di depan Kapolres. Pertama, mengutuk keras dengan terjadinya penembakan hingga meninggal dunia sebanyak enam anggota laskar FPI yang dinilai tidak berperikemanusiaan. Selain itu, kata Fathurrahman, tindakan ini melanggar hak asasi manusia (HAM). Mereka memohon agar kasus tersebut diusut hingga tuntas dan seadil-adilnya.

Terkait

Sejak pekan lalu, sejumlah pihak mendatangi kantor polisi di beberapa daerah untuk menanyakan tentang tewasnya enam anggota laskar FPI. Di Ciamis, Jawa Barat, massa FPI mendatangi kantor Polres Ciamis meminta untuk ikut ditahan sebagaimana Habib Rizieq Shihab (HRS).

photo
Massa mendatangi Polres Ciamis, Ahad (13/12). Kedatangan mereka untuk menyerahkan diri kepada aparat kepolisian untuk menggantikan HRS yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan polisi. - (Istimewa.)

Pengunjuk rasa juga menyambangi kantor Polres Bekasi. Mereka meminta agar HRS dibebaskan. Aksi serupa digelar di Bogor, Bandung, Cianjur, hingga Makassar. Mereka menuntut pengusutan enam laskar FPI dan pembebasan HRS dari tahanan.

Insiden penembakan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di tol Karawang Barat hingga penetapan status tersangka dan penahanan terhadap Muhammad Rizieq Shihab menjadi pemberitaan utama berbagai media massa arus utama lebih dari sepekan terakhir.

Pro-konta pun terjadi di tengah masyarakat. Ada yang mendukung langkah polisi menahan Habib Rizieq terkait pelanggaran protokol kesehatan dan ujaran kebencian. Namun, ada juga yang mengkritik kepolisian karena dinilai tidak adil dalam menjatuhkan hukuman terkait pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil turut berkomentar menyikapi maraknya massa pendukung HRS ke kantor polisi. Emil, sapaan akrabnya, mengimbau semua pihak untuk mengedepankan dialog.

"Saya imbau kita mengedepankan dialog dan mengedepankan aspirasi secara damai. Jadi, saya imbau warga di seluruh Jabar untuk menahan diri dan serahkan semuanya kepada proses hukum," ujar dia saat menyambangi Polda Jabar, Rabu (16/12).

Emil mengatakan, seorang gubernur Jabar pun hadir baik-baik ke Polda Jabar. Karena itu, dia mengimbau, penyampaian aspirasi harus dilakukan dengan cara yang baik.

Dengan demikian, Jabar yang kondusif bisa dijaga walaupun ada tafsir berbeda dalam proses hukumnya. "Mudah-mudahan itu bisa dipahami dan saya imbau jangan lagi mendatangi lagi polres, ya. Kita ikuti saja karena itu kewenangannya ada di pemerintah pusat, sudah ditarik ke Polri pusat. Kita ikuti dan kita yakini bahwa hukumlah yang akan menentukan keadilan secara proporsional," papar dia.

photo
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Rabu (16/12). Ridwan Kamil menjalani pemeriksaan sebagai saksi oleh Ditreskrimum Polda Jabar terkait kegiatan kerumunan massa yang dihadiri Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab saat pandemi Covid-19 di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor beberapa waktu lalu - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

Tahan diri

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof KH Didin Hafidhuddin mengajak semua pihak untuk menahan diri dan tidak terprovokasi dalam merespons masalah yang terjadi. Karena itu, ia pun meminta para tokoh dan ulama aktif membimbing umat agar tak terprovokasi dan melakukan tindakan yang dapat menimbulkan perpecahan.

Didin juga berharap tegaknya keadilan dalam penyelesaian insiden penembakan terhadap anggota FPI. "Harus ada perhatian pemerintah bahwa masyarakat ingin keadilan ditegakkan dengan sebaik-baiknya jangan sampai ada diskriminasi dalam pelaksanaannya," kata Kiai Didin kepada Republika, beberapa waktu lalu.

"Semua pihak harus memandang soal ini secara serius dengan hati nurani dan perasaan yang dalam. Kita dorong pemerintah supaya melaksanakan tugasnya dengan baik dan adil agar masyarakat tenang dan tidak gaduh. Kalau ada kegaduhan, maka yang merugi kita semua," kata Kiai Didin.

 
Semua pihak harus memandang soal ini secara serius dengan hati nurani dan perasaan yang dalam.
PROF KH DIDIN HAFIDHUDDIN 
 

Cendekiawan Muslim yang juga Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof Azyumardi Azra juga menyerukan agar setiap orang menahan diri dengan tidak melakukan aksi dan mengeluarkan pernyataan yang dapat meningkatkan kegaduhan dan kekerasan. Ia berharap pemerintah, aparat, hingga ormas dapat menjaga kedamaian.

Menurutnya, pers harus menegaskan agar aparat tidak melakukan unjudicial killing. Polri harus jujur mengungkapkan jika ada penggunaan kekerasan berlebihan.

"Polisi agar menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan tidak terkendali yang dapat mengorbankan nyawa. Para pimpinan FPI agar mengendalikan massanya dan mengikuti ketentuan hukum agar NKRI tetap dalam ketertiban dan ketenteraman. Semua pihak, pemerintah, aparat keamanan atau penegak hukum, ormas warga wajib menjaga NKRI tetap aman, damai, rukun dan bersatu," kata dia.

Tetap Tenang

Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia Prof KH Ahmad Satori Ismail meminta semua pihak tetap tenang dan tidak menambah kegaduhan. Ketenangan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi kunci dalam membangun sistem ekonomi dan pandidikan sebuah bangsa.

"Jadi, kaitannya dengan masalah ketenangan umat ini adalah suatu yang sangat penting," kata Kiai Satori saat dihubungi, Selasa (15/12).

Menurut dia, umat Islam jangan sampai terpancing dengan dinamika yang terjadi antara Habib Rizieq dan pihak kepolisian. Dia pun meminta masyarakat menunggu hingga hukum dan keadilan benar-benar ditegakkan. Dia menegaskan, semua amal perbuatan baik dan buruk akan ada balasannya.

"Allah SWT sebagai Pencipta alam semesta tak pernah alpa terhadap suatu amal perbuatan hamba-Nya. Kalau ada yang dizalimi pasti akan dibalas oleh Allah. Kalau ada yang terzalimi doanya akan mustajab sehingga bisa memberikan satu ancaman kepada orang yang menzalimi," kata dia.

 
Kalau ada yang dizalimi pasti akan dibalas oleh Allah. Kalau ada yang terzalimi doanya akan mustajab.
PROF KH AHMAD SATORI ISMAIL
 

Untuk itu, ia pun meminta kepada segenap Muslim untuk mengadukan semua yang terjadi di negeri ini dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT. Tujuannya, agar negeri ini aman sentosa. Dia meminta agar umat Islam jangan menjadi aktor dan juga korban propaganda pihak- pihak yang tak senang Islam damai.

"Indonesia jangan sampai diadu domba," kata dia.

Dia pun berpesan, saat menjadi seorang pemimpin, Muslim harus berperilaku adil baik di pusat maupun daerah. Pemimpin tersebut mesti membuat masyarakat yang dipimpinnya tenang dan tentram dalam menjalani kehidupan bernegara.

Sebaliknya, rakyat mesti menyampaikan pesan dengan cara terbaik, seperti Rasulullah ketika berdakwah kepada penguasa menyampaikan kritik dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang.

Ketua Dewan Syuro al-Irsyad al-Islamiyyah KH Abdullah Jaidi menyesalkan kasus tertembaknya enam anggota Laskar FPI. Pemerintah diminta segera menyelesaikan kasus ini dengan membentuk tim independen pencari fakta.

Tim independen tersebut harus melibatkan berbagai unsur baik lembaga negara maupun masyarakat. Harapannya, tim gabungan bisa menginvestigasi masalah dengan objektif.

Dia juga mengajak kepada seluruh elemen bangsa untuk dapat menahan diri dari sikap melawan hukum dan undang-undang, terutama di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu semua aspirasi yang disampaikan dapat disalurkan secara bertanggung jawab dengan tetap patuh mengikuti protokol kesehatan. "Sampaikan pendapat atau berkomunikasi politik secara santun dengan mengedapankan akhlakul karimah," kata dia.

 
Sampaikan pendapat atau berkomunikasi politik secara santun dengan mengedepankan akhlakul karimah.
KH ABDULLAH JAIDI
 

Kiai Abdullah juga berharap kepada pemerintah dan para pemangkunya untuk tidak membuat pernyataan kebijakan yang dapat mengundang polemik dan keresahan di tengah masyarakat. Pemerintah harus bersikap adil dalam mengambil langkah hukum kepada semua warga negara Indonesia.

Sebaliknya, dia berharap pendukung Habib Rizieq tenang dalam merespons penahan imam besarnya dan serahkan semuanya pada proses hukum. Jika keberatan dengan penahanan, uji proses penyidik Polda Metro Jaya di pengadilan dengan menempuh praperadilan.

Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Prof Jimly Asshiddiqie menilai, pemerintah tentu telah menyiapkan berbagai langkah termasuk untuk mengantisipasi berbagai risiko yang timbul dari insiden penembakan anggota FPI maupun penangkapan HRS. Kendati demikian, ia mewanti-wanti agar langkah yang diambil tidak kebablasan.

Dia pun mengkritik kekeliruan langkah pemerintah yang justru menambah masalah di tengah tantangan menghadapi pandemi. "Ini sama dengan berperang dengan warga negara sendiri dengan rakyat sendiri. Dunia sedang menghadapi ancaman Covid yang seharusnya kita bersatu. Kita malah menonton orang mau berperang. Malah perang sendiri," katanya.

Menurut Jimly, ideologi dan teologi yang digunakan dua kubu kini bukan lagi ideologi dan teologi damai melainkan perang. Menurut dia, itu tecermin dari pidato-pidato Habib Rizieq serta respons yang ditunjukkan pemerintah. Semestinya bangsa Indonesia terutama umat dan tokoh-tokoh Islam harus menyadari tentang kondisi saat ini di mana dunia tengah memperlakukan Islam sebagai ancaman bersama.

 
Kebencian kalau mewarnai proses penegakan keadilan hasilnya bukan keadilan.
PROF JIMLY ASSHIDDIQIE
 

"Jadi, model dakwah seperti Habib Rizieq kontraproduktif, apa pun pembenarannya. Sebaliknya para penguasa juga begitu, diliputi kebencian, kemarahan menegakkan hukum dengan kebencian. Kebencian kalau mewarnai proses penegakan keadilan hasilnya bukan keadilan," ujarnya.

Lebih lanjut, Jimly meminta khususnya kepada tokoh-tokoh Islam untuk menghadirkan Islam rahmatan lil alamin sebagai agama yang damai, sejuk, dan toleran. Ia juga mengatakan, tak perlu ada demonstrasi, apalagi dengan melibatkan massa dalam situasi pandemi. Di sisi lain, ia mengingatkan pemerintah agar tidak menegakkan keadilan berdasarkan kebencian dan permusuhan.

Jimly mengatakan, komitmen untuk mau duduk bersama berdialog menjadi solusi masalah yang dihadapi. "Saran saya harus dari atas mendamaikan, kalau dari bawah tidak bisa," kata dia.


Terkini

×