JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menginstruksikan vaksinasi Covid-19 dilakukan secara gratis. Meski Kementerian Keuangan belum memerinci pendanaan, sejumlah daerah dan pihak-pihak berkepentingan mulai merancangnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, pemprov akan menganggarkan dalam APBD 2021 terkait pemberian vaksin Covid-19 gratis kepada masyarakat. “Kami sedang siapkan dananya dalam alokasi APBD 2021,” kata Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto di Bandar Lampung, Kamis (17/12).

Menurut dia, Pemprov Lampung pada dasarnya mendukung program pemerintah pusat dalam pemberian vaksin Covid-19 gratis secara massal kepada masyarakat, seperti yang telah disampaikan Presiden Jokowi. “Soal angka (anggarannya) masih dihitung,” ujarnya.

Saat ini, kata dia, masih menunggu petunjuk pelaksana dari Kementerian Kesehatan terkait dengan kedatangan vaksin Covid-19 dan kapan pelaksanaannya di lapangan.

Selain menyiapkan anggaran melalui alokasi dana APBD 2021, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah mengalokasikan dana cadangan sebesar Rp 30 miliar pada tahun anggaran 2021 guna mengantisipasi penambahan kasus Covid-19.

Selain menyiapkan alokasi anggaran untuk vaksin Covid-19 gratis, Pemprov Lampung sedang menyiapkan pola distribusi vaksin hingga ke desa. Di samping itu, menyiapkan sumber daya untuk pelaksana tugas pemberian vaksin kepada masyarakat.

Pemprov DKI Jakarta juga menyambut baik keputusan vaksinasi gratis. "Tentu, kami atas nama masyarakat Jakarta menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi tingginya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (17/12).

Dia menambahkan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Satgas Covid-19 Pusat mengenai pelaksanaan distribusi vaksin. Ia sebelumnya menyatakan, Pemprov DKI juga telah menganggarkan dana sebesar Rp 5 triliun pada 2020 dan Rp 5,3 triliun pada 2021 untuk penanganan Covid-19.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menekankan, pemerintah provinsi akan membuat kebijakan untuk menyelaraskan keputusan vaksin gratis. "Kalau pemerintah pusat sudah menggratiskan, kami akan mengikuti pemerintah pusat. Kepala daerah harus merespons dan menganggarkan untuk vaksin ini, tidak bisa tidak," ujar Uu di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Kamis (17/12).

"Tapi, itu bukan kewenangan saya, tapi saya punya keyakinan Pak Gubernur akan mengikuti arahan dari Pak Jokowi," katanya melanjutkan. Wagub Jabar juga menyatakan siap menjadi salah satu yang pertama divaksinasi di Jawa Barat.

Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan vaksinasi Covid-19 gratis pada Rabu (17/12). Terkait hal itu, ia meminta jajaran kabinetnya dan pemda untuk memprioritaskan program vaksinasi, sementara Kementerian Keuangan diminta merealokasikan anggaran terkait rencana vaksinasi gratis tersebut.

Pasalnya, dalam skema sebelumnya, pemerintah sedianya hanya menggratiskan maksimal 50 persen dari target vaksinasi nasional sebanyak 182 juta orang atau 364 juta dosis vaksin. Gabungan anggaran yang disiapkan tahun ini dan tahun depan juga sebelumnya sudah dipatok Rp 34,2 triliun. Kementerian Keuangan sejauh ini belum mengumumkan skema pendanaan vaksinasi gratis tersebut.

Dana SBN

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) meminta pemerintah memprioritaskan dana hasil burden sharing dan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh BI untuk membeli vaksin. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebut ada dana sekira Rp 30 triliun sampai Rp 39 triliun masih tersisa.

"Saya dapat info bahwa sekitar Rp 30 triliun-Rp 39 triliun dari pembelian SBN secara langsung oleh BI untuk public good bisa di-carry over di 2021 dan kami minta diprioritaskan untuk beli vaksin," katanya, Kamis (17/12).

Sampai 15 Desember 2020, Bank Indonesia telah membeli SBN di pasar perdana melalui mekanisme pasar sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 16 April 2020. Jumlahnya sebesar Rp 75,86 triliun, termasuk dengan skema lelang utama, greenshoe option (GSO) dan private placement.

Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito Wiku mengatakan, pemberian vaksin gratis kepada seluruh masyarakat merupakan langkah penting untuk memberikan perlindungan dan mencapai kekebalan kolektif. “Semua instansi, pemerintah pusat dan daerah, juga perlu menindaklanjuti program vaksinasi agar menjadi program prioritas sehingga program dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Wiku menjelaskan, vaksin merupakan perisai untuk memperkuat pencegahan penularan Covid-19 setelah menjalankan disiplin protokol kesehatan. Pengembangan vaksin dalam waktu yang sangat singkat ini pun merupakan tantangan yang sangat besar.

Setelah berhasil dikembangkan, pemerintah juga masih menghadapi tantangan besar lainnya, yakni memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses terhadap vaksin Covid-19.

Harus Dimatangkan 

Rencana vaksinasi Covid-19 yang disampaikan pemerintah dinilai harus dengan perencanaan yang matang. Persiapan matang diperlukan agar tak ada keterlambatan penyuntikan vaksin ke seluruh wilayah Indonesia jika sudah tersedia izinnya.

Vaksinolog dari Universitas Indonesia Dirga Sakti Rambe menyatakan, persiapan itu perlu agar vaksinasi bisa langsung dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). "Sumber daya manusianya juga disiapkan pelatihan untuk vaksinator dan pendataan tenaga kesehatan mana saja yang perlu divaksinasi. Itu semua sudah dimulai tapi perlu dipertajam lagi," kata Dirga kepada Republika, Kamis (17/12).

Menurut Dirga, persiapan ini perlu ditopang semua pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah supaya berjalan efektif. Ia mengimbau pemerintah memberi pemahaman pada masyarakat bahwa jumlah vaksin Covid-19 bisa saja terbatas karena kendala produksi. 

Sebab, semua negara membutuhkan vaksin di waktu yang sama sehingga pabrik vaksin dianggap sulit memenuhi kebutuhan. "Dari sisi teknis kita tahu pasti akan ada kendala produksi di seluruh dunia. Karena itu stoknya terbatas, semua negara beli. Dari segi distribusi perlu dipastikan lagi tempat penyimpanan vaksin dari Aceh sampai Papua itu baik," ujar Dirga.

Selain itu, Dirga menyoroti program vaksinasi Covid-19 masih perlu peningkatan edukasi dan sosialiasi pada masyarakat. Berdasarkan survei pemerintah, masih ada sepertiga masyarakat yang menolak vaksinasi. "Komunikasi dari pemerintah perlu diperbaiki dari aspek keamanan dan efektivitas vaksin," ucap Dirga.

Sedangkan epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono menyatakan, vaksin Covid-19 yang akan disuntikkan kepada masyarakat Indonesia memang harus gratis. Sebab, vaksinasi menurut UU Kekarantinaan menjadi salah satu upaya untuk mengatasi pandemi. 

"Kemudian kalau vaksinasi jadi intervensi kesehatan publik maka negara berkewajiban untuk menyediakannya," ujarnya saat dibubungi Republika, Kamis (17/12).

Ia meminta kini harus satu suara menyamakan pemikiran tentang kebijakan vaksin gratis. “Sekarang jangan membicarakan opsi berbayar karena sudah tidak ada lagi. Setelah suara satu, kemudian buat perencanaan dan manajemen modern yang benar," katanya.

Ia juga menyebutkan banyak hal yang harus dilakukan pemerintah untuk menyiapkan vaksinasi. Di antaranya bagaimana melakukan program vaksinasi, siapa yang harus divaksinasi terlebih dahulu, bagaimana strateginya, hingga pendataannya.

Selain itu, bagaimana pemerintah bisa membedakan orang yang pertama kali dapat dua dosis vaksinasi dari merek yang sama. "Itu pekerjaan rumah (PR) pemerintah kalau mengerti. Sebenarnya pemerintah mengerti, tetapi seringkali tidak dikerjakan," katanya.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas terkait vaksin gratis agar tidak menimbulkan kekeliruan di masyarakat. "Jadi yang gratis ini khusus Sinovac saja atau termasuk vaksin lainnya yang akan datang," katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, terdapat enam jenis vaksin yang akan digunakan di Indonesia. Di antaranya yang akan diproduksi PT Bio Farma (Persero), Astrazeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, dan Sinovac Biotech. 

Sejauh ini yang telah didatangkan pemerintah adalah 1,2 juta dosis dari Sinovac meski masih menunggu izin edar dari BPOM. Jenis vaksin yang dikembangkan Sinovac itu juga yang nantinya dan bakal diproduksi Bio Farma.

Trubus mengkhawatirkan, bila hanya Sinovac saja yang gratis, sementara vaksin lainnya berbayar, maka berpeluang menimbulkan diskriminasi di layanan kesehatan. "Khawatirnya rumah sakit lebih mengutamakan yang berbayar," katanya.

Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, pemerintah tidak akan terburu-buru menyelenggarakan program vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat.

“Program vaksinasi akan diselenggarakan secara bertanggung jawab dan tetap mematuhi tahapan-tahapan pengembangan vaksin, sehingga nantinya vaksin yang digunakan itu betul-betul aman dan berkhasiat bagi masyarakat,” ujar Wiku di Kantor Presiden, Kamis (17/12).

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat