JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, Indonesia tak memiliki niat untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Penegasan itu disampaikan untuk merespons kabar yang menyebut telah ada pembicaraan antara perwakilan Israel dan Indonesia mengenai kemungkinan penormalan hubungan.

Retno mengatakan, pernyataan yang ia sampaikan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, saya ingin menyampaikan dua hal. Pertama, hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel," ujar Retno dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (16/12). 

Kedua, kata Retno, Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina berdasarkan solusi dua negara. Dukungan juga diberikan berdasarkan parameter internasional lainnya yang telah disepakati.  "Ini secara konsisten tetap dijalankan," katanya. 

Laman the Jerusalem Post edisi Ahad (13/12) memuat tulisan berjudul "Oman, Indonesia likely next countries to forge ties with Israel" atau berarti Oman dan Indonesia sebagai negara berikut yang akan menjalin hubungan dengan Israel. Sumber diplomat yang dikutip media Israel itu menyebutkan, upaya menjalin hubungan diplomatik antara negara-negara itu bakal terjalin dalam hitungan pekan.

Kabar itu muncul tak lama setelah Israel berhasil melakukan normalisasi diplomatik dengan Maroko. Oman diketahui menyambut pengumuman normalisasi antara kedua negara tersebut. 

Presiden AS Donald Trump (tengah), Menlu Bahrain Khalid bin Ahmed Al Khalifa (kiri), PM Israel Benjamin Netanyahu (kedua dari kiri), dan Menlu Uni Emirat Arab Abdullah bin Zayed al-Nahyan (kanan), saat menekan Perjanjian Ibrahim di Gedung Putih pada 15 September 2020 lalu. - (AP Photo/Alex Brandon)

SHARE    

"(Oman) menyambut baik apa yang diumumkan Raja Maroko Mohammed VI dalam panggilan teleponnya dengan Presiden AS (Donald) Trump dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Kami berharap ini akan lebih lanjut upaya untuk mencapai perdamaian yang komprehensif, adil, dan langgeng di Timur Tengah," kata Kementerian Luar Negeri Oman dalam sebuah pernyataan pada 11 Desember lalu.

Uni Emirat Arab (UEA) turut menyambut pengumuman normalisasi diplomatik Maroko dengan Israel. Menurut UEA, hal itu dapat berkontribusi pada stabilitas kawasan. "Langkah ini langkah berdaulat, berkontribusi untuk memperkuat pencarian bersama kita untuk stabilitas, kemakmuran, dan perdamaian yang adil serta langgeng di kawasan ini," kata Putra Mahkota UEA Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan melalui akun Twitter pribadinya pada 10 Desember.

Maroko merupakan negara Muslim keempat yang melakukan normalisasi dengan Israel. Sebelumnya, Bahrain, UEA, dan Sudan telah terlebih dulu melakukan hal tersebut.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) pada Senin (14/12) sebetulnya juga telah menyatakan tidak pernah melakukan kontak dengan Israel. Juru Bicara Kemenlu RI Teuku Faizasyah saat dikonfirmasi Republika mengatakan, dalam menjalankan politik luar negeri RI terkait isu Palestina, Kemenlu menjalankannya secara konsisten sesuai amanah konstitusi. Faizasyah mengacu pada sikap Indonesia yang menolak penjajahan di muka bumi. "Kementerian Luar Negeri RI tidak pernah berhubungan dengan Israel," ujarnya menegaskan. 

Harus konsisten  

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah ormas Islam meminta pemerintah untuk terus konsisten tidak mendukung Israel. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim menegaskan, bangsa Indonesia harus tetap konsisten dan konsekuen dengan identitasnya. Sejak lama, Indonesia telah menetapkan diri sebagai bangsa anti-penjajahan.

"MUI memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kemenlu yang telah bersikap tegas, jelas, dan konsisten dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia yang sejak awal antipenjajahan," kata Abdul kepada Republika. 

Usaha menjalin kerja sama dengan Israel, menurut dia, adalah hak setiap bangsa. Namun, untuk Indonesia, di dalam Undang-Undang Dasar sudah ditegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang anti-penjajahan. 

"Kita meyakini sepenuhnya bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh karena itu, jika penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina dibiarkan, maka persudaraan dan perdamaian internasional jelas tidak akan bisa tercapai," ujarnya.

Dia melanjutkan, masyarakat dunia harus tahu bahwa sejak merdeka, prinsip pokok politik luar negeri Indonesia meyakini menolak segala bentuk imperialisme. MUI sebagai mitra pemerintah berharap pemerintah dan bangsa Indonesia mengorbankan sikap yang sudah tertanam lama tersebut. 

 Jangan sampai, kata dia, hanya karena pertimbangan ekonomi, bangsa Indonesia mengorbankan hal tersebut. "Semua upaya kerja sama, termasuk kerja sama bidang ekonomi dengan Israel, harus ditolak. Semua orang sudah tahu bahwa Israel adalah negara penjajah dan telah menjajah tanah air dan rakyat Palestina dalam waktu yang lama," paparnya. Ia menegaskan, MUI akan memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya melawan imperialisme Israel.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) berpesan agar pemerintah tidak tergoda untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ketua PBNU KH Rabikin Emhas menegaskan, dukungan NU untuk kemerdekaan Palestina pun tak berubah. "NU sendiri berpandangan bahwa selama Israel belum mengakui kemerdekaan Palestina, maka Indonesia tidak perlu membuka hubungan diplomatik dengan Israel," ujar Kiai Rabikin kepada Republika, Selasa (15/12).

Kiai Rabikin menjelaskan, sejak diputuskan secara resmi melalui forum Muktamar ke-13 NU yang berlangsung pada 12-15 Juli 1938 di Menes, Pandeglang, Banten, NU konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Komitmen NU dalam membela kedaulatan Palestina ditegaskan kembali pada Muktamar NU ke-33 pada 1-5 Agustus 2015.

"Untuk itu, NU mengapresiasi Pemerintah RI yang secara teguh mengemban mandat konstitusi dengan politik bebas dan aktif yang selama ini dilakukan dalam memberi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina," katanya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat