OLEH ARIE LUKIHARDIANTI, ADINDA PRYANKA

Meski Indonesia telah menerima 1,2 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac dalam bentuk jadi, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih menunggu sejumlah data untuk mengeluarkan izin penggunaan darurat (EUA). Salah satu data itu mengenai uji klinis tahap III vaksin Sinovac di Bandung, Jawa Barat, yang dilakukan PT Bio Farma (Persero).

Sejumlah relawan vaksin saat ini sedang diambil sampel darah untuk kedua kalinya setelah tiga bulan lalu dilakukan penyuntikan pertama. Pengambilan sampel darah itu salah satunya dilakukan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil yang sejak awal menjadi relawan uji klinis tahap III. 

Pada Senin (14/12), pria yang akrab disapa Emil mendatangi Puskesmas Garuda, Bandung, untuk melaksanakan kewajibannya sebagai relawan vaksin. Menurut penuturan Emil, ia dan para unsur forum koordinasi pimpinan darah (Forkopimda) yang menjadi relawan melaporkan berada dalam keadaan sehat hingga saat ini. 

"Fit tidak ada masalah. Selama berbulan ini tak ada kendala sakit. Kami juga berkali-kali di-swab alhamdulillah negatif," kata Emil, kemarin. Kendati demikian, Emil menegaskan kondisinya itu belum bisa disimpulkan karena pengaruh vaksin Covid-19. "Tapi yang kami rasakan itu adalah faktanya," ujar dia. 

Gubernur Jawa Barat mengepalkan tangan saat datang untuk diambil darahnya saat pengambilan darah relawan vaksin di Puskesmas Garuda, Kota Bandung, Senin (14/12). Pengambilan darah kali ini merupakan uji klinis vaksin yang ketiga kalinya (V3) sekaligus untuk dilihat hasil akhir bagi mana reaksi peningkatan antibodi dalam darah. - (Edi Yusuf/Republika)

SHARE    

Terkait proses monitoring terhadap relawan vaksin, Emil menyebut BPOM meminta hasil pemantauan relawan tidak hanya pada tiga bulan pasca-penyuntikan, melainkan juga enam bulan. Itu artinya, kata dia, akan ada proses pengambilan sampel darah kembali pada Maret.

Menurut Emil, hal tersebut karena BPOM ingin memastikan kandungan dari antibodi relawan berlimpah di rentang waktu yang lebih panjang. "Jadi tentunya saya memberikan berita ini. Sehingga kepada warga mari kita tetap laksanakan 3M karena vaksin tidak secepat yang kita harapkan," katanya. 

Kendati demikian, kata Emil, Indonesia saat ini sudah mengantongi sebanyak 1,2 juta dosis vaksin Sinovac dalam bentuk jadi yang tiba pada Ahad (6/12) lalu. Menurut Emil, berdasarkan rapat dengan pemerintah pusat terkait penanggulangan Covid-19, vaksin tersebut sudah berada di gudang Bio Farma dan tinggal menunggu persetujuan BPOM. 

"Jadi bolanya ada di BPOM untuk tipe vaksin yang diimpor langsung. Karena jumlahnya terbatas, vaksin akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, TNI, Polri, kemudian profesi yang rawan dalam pelayanan publik dan warga di zona merah, katanya. 

Emil mengingatkan, vaksin yang akan digunakan mayoritas warga Indonesia adalah vaksin yang sedang diuji klinis di Bandung. Sebagai kepala daerah dan relawan, Emil menegaskan bakal menyampaikan perkembangan kesehatan yang ia rasakan dan hasil uji klinis tanpa ada yang ditutup-tutupi. 

"Kalau sakit atau gagal maka akan kami sampaikan. Karena, ini menyangkut kesehatan dan nyawa manusia. Saya bertanggung jawab secara pribadi lahir dan batin terkait dengan dampak dan lain-lain terkait vaksin ini," katanya. 

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih menunggu EUA dari BPOM, khususnya terhadap 1,2 juta dosis vaksin yang telah didatangkan. Airlangga menjelaskan, BPOM sedang menunggu beberapa data dari Sinovac dan hasil uji klinis di Bandung untuk mengeluarkan UEA. 

Selain itu, kata Airlangga, BPOM sedang menantikan clinical trial dari Brasil yang direncanakan rampung pada Selasa (15/12). Dengan data-data tersebut, Airlangga berharap BPOM dapat mengeluarkan UEA berbasiskan scientific. "Kita harap, ini (EUA) dapat segera diterbitkan oleh BPOM," katanya dalam sebuah webinar, Senin (14/12). 

Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan, pengadaan vaksin Covid-19 dan proses vaksinasi yang diperkirakan berlangsung pada tahun ini dan tahun depan akan menjadi pengubah permainan atau game changer untuk memulihkan ekonomi. Oleh karena itu, ia menegaskan pemerintah akan terus mendorong program vaksinasi. 

"Pelaksanaan program ini kita dorong untuk membangkitkan rasa aman dan kepercayaan masyarakat. Tidak hanya untuk melakukan konsumsi, juga berkegiatan sehari-hari," katanya. 

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Mulyanto mengingatkan BPOM bersikap profesional dan objektif dalam menilai hasil uji klinis fase III vaksin Covid-19 dari Sinovac. Vaksin yang tengah dirampungkan proses pengujian di Bio Farma bekerja sama dengan FK Universitas Padjadjaran itu perlu diperiksa secara hati-hati sebelum diberikan izin edar. 

Mulyanto tak ingin karena adanya tekanan pemerintah atau kejar tayang, maka proses perizinan digampangkan atau keluar dari standar proses yang ada. "Apalagi, vaksin Covid-19 dari Sinovac sudah terlanjur diimpor serta disimpan di gudang Bio Farma dan segera datang sebanyak 1,8 juta dosis lagi," katanya. 

Anggota Komisi VII DPR tersebut juga mengingatkan BPOM agar melakukan peninjauan kembali terhadap semua prosedur penelitian dan uji klinis tahap III vaksin ini, termasuk tingkat validitasnya. Selain itu, BPOM perlu membuka informasi prosedur perizinan tersebut kepada masyarakat ilmiah agar dapat diawasi bersama-sama. 

Persiapan

Kementerian Kesehatan menyatakan telah menyiapkan sekitar 30 ribu tenaga medis untuk program vaksinasi Covid-19. Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi mengungkapkan, per 5 Desember 2020 terdapat 12.408 tenaga medis yang sudah menjalani pelatihan langsung di 21 provinsi. Workshop penyiapan vaksinasi juga dilakukan untuk 29.635 orang di 34 provinsi. 

"Artinya semuanya berjalan sesuai rencana kita dan insya Allah kesiapan itu kita jaga dari sisi jumlah, dari sisi proporsional, dari semua provinsi akan tercakup," kata Oscar. 

Kemenkes, ujar Oscar, mengikuti arahan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan frekuensi simulasi vaksinasi di daerah. Beberapa titik yang telah menjalankan simulasi vaksinasi, antara lain, Kota Bogor yang dihadiri Presiden Jokowi, dan Kabupaten Bekasi yang dihadiri Wapres KH Ma'ruf Amin.

"(Dengan simulasi) baru kita tahu ada satu persoalan yang harus kita perbaiki, ada masalah yang kurang. Ya namanya ini pekerjaan besar ya," kata Oscar.

Persiapan vaksinasi Covid-19 tak hanya berkaitan dengan tenaga vaksinator dan produk vaksinnya saja, namun juga mencakup infrastruktur lain seperti alat pelindung diri (APD) dan rantai dingin atau cold chain untuk distribusi.

Oscar mengakui, fasilitas penyimpanan vaksin melalui cold chain menjadi tantangan dalam mengirimkan vaksin ke daerah. Apalagi, Indonesia punya kondisi geografis yang cukup menantang. 

Oscar juga menekankan pentingnya pemahaman para vaksinator dan tenaga medis di daerah mengenai seluk beluk vaksin. Mereka diharapkan menjadi juru kampanye kepada masyarakat mengenai pentingnya vaksin, termasuk menjawab pertanyaan yang muncul dari masyarakat seperti soal kehalalan vaksin. 

"Pemahaman kita tentang kehalalan juga sudah kita upayakan penguatan dengan MUI misalnya. Akan diberikan pengetahuan kepada teman-teman daerah untuk dapat komunikasikan," kata Oscar.

Harga Vaksin Mandiri 

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mengusulkan agar harga vaksin Covid-19 mandiri atau berbayar tidak lebih dari Rp 100 ribu per dosis. Harga tersebut dinilai sesuai standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN, Anna Maria Tri menjelaskan, WHO telah menegaskan supaya harga vaksin Covid-19 wajar. BPKN pun telah beberapa kali melakukan wawancara guna memastikan harga normal vaksin Covid-19.

"Rekomendasi yang kami sampaikan, pertama memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapat vaksin baik secara cuma-cuma, untuk mereka yang memerlukan. Lalu untuk vaksin berbayar batas atasnya kira-kira Rp 100 ribu," kata dia dalam konferensi pers virtual, Senin (14/12).

Ketua BPKN, Rizal E Halim mengatakan, pihaknya telah mengirimkan sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terkait sejumlah poin. Termasuk soal vaksinasi dan alat kesehatan. 

BPKN salah satunya merekomendasikan adanya implementasi UU Kesehatan. Pemerintah dinilai harus mengambil tanggung jawab penuh atas kesehatan masyarakat. Ia mengatakan, pengaturan harga rapid test, PCR, swab test, dan vaksin harus ditetapkan pemerintah.

"Harga tersebut berdasarkan nilai keekonomisan dan kemampuan masyarakat sesuai standar yang sudah ditentukan," ujar Rizal. 

Mengenai harga vaksin mandiri, menurut dia, jika hal tersebut harus diterapkan bagi masyarakat mampu, perlu ada penetapan harga eceran tertinggi oleh pemerintah. "Kalau memang itu harus diterapkan bagi masyarakat mampu, penetapan harga eceran tertinggi (HET) wajib ditetapkan pemerintah, berdasarkan data yang kami kirimkan pada menteri kesehatan," katanya. 

Kementerian Kesehatan pada Ahad (13/12) menyatakan, belum ada harga yang ditetapkan untuk vaksin Covid-19. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Siti Nadia Tarmidzi, mengimbau masyarakat untuk bersabar menunggu informasi resmi dari pemerintah terkait harga vaksin Covid-19. 

Adapun Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih menyatakan, dokter-dokter anggota IDI siap menjadi target pertama vaksinasi Covid-19. "Kalau Bapak Presiden menyampaikan sudah bersiap menjadi bagian yang pertama disuntik, IDI juga bersedia menjadi salah satu yang siap pertama dilakukan penyuntikan," kata Daeng dalam konferensi pers, Senin (14/12). 

Ia mengatakan, IDI mendukung program vaksinasi yang akan dilaksanakan pemerintah untuk mengendalikan penularan Covid-19. Ia pun mengajak masyarakat tak ragu menjalani vaksinasi apabila vaksin Covid-19 sudah tersedia, dan BPOM mengizinkan penggunaannya setelah memeriksa kemanjuran dan keamanan vaksin. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat