SURABAYA — Nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini disebut menjadi kandidat kuat mengisi posisi menteri sosial yang ditinggalkan Juliari Peter Batubara. Keduanya sama-sama politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Namun, hingga Senin (14/12), Risma mengaku belum ada tawaran soal posisi tersebut.

Ia menegaskan, hanya akan mengikuti instruksi Ketua Umum PDIP Megawati terkait tawaran posisi menteri dari Presiden Joko Widodo. "Belum (ada tawaran jadi menteri). Seng nawari sopo (yang menawari siapa)? Nanti kita lihat. Saya ikut Ibu Mega saja," ujar Risma di Surabaya, Senin (14/12).

Risma mengaku dirinya belum memikirkan apa pun terkait isu peluang dirinya menjadi menteri. Apalagi, saat ini masih dalam suasana Pilkada 2020. Ketika ditanya ada atau tidaknya komunikasi atau tawaran dari Megawati Soekarnoputri, Risma menyatakan belum ada tawaran tersebut.

"Belum (ada komunikasi terkait peluang jadi menteri). Ini saja masih pilkada. Jadi, pilkada belum selesai. Karena pilkada belum selesai," ujarnya.

Ia juga enggan memastikan siap atau tidaknya, jika nanti dirinya benar-benar ditawari menjadi menteri. Risma menyatakan, harus menimbang-nimbang terlebih dahulu sebelum menerima tawaran tersebut.

"Ya nanti dilihat dulu (siap atau tidaknya). Istikharah dulu. Nanti bisa apa tidak, nanti ngomong iyo iyo (iya) tapi ternyata gak iso (tidak bisa)," ujar Risma.

Menteri Sosial Juliari Batubara (tengah) bersama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (kanan) memeriksa kondisi beras saat peluncuran bantuan sosial beras bagi Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (7/10). Bantuan sosial beras untuk 10 juta KPM PKH tersebut diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran KPM PKH melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras selama pandemi Covid-19. - (Zabur Karuru/ANTARA FOTO)

SHARE    

Munculnya nama Risma menjadi kandidat Mensos diungkan Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Surabaya Yusuf Lakaseng. Hal itu dia ungkapkan pada acara tasyakuran pilkada atas kemenangan pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota, Surabaya Eri Cahyadi-Armuji, di Surabaya, Ahad (13/12) kemarin.

"Saya dapat kabar, Ibu Risma ditunjuk Presiden RI Joko Widodo menjadi menteri sosial di Kabinet Indonesia Maju," katanya.

Namun, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah mengaku belum mendengar informasi terkait tawaran kursi mensos ini kepada Risma. Ia menegaskan, urusan mengenai siapa kader PDIP yang akan ditugaskan dan diusulkan kepada Presiden Jokowi menjadi menteri dalam Kabinet Indonesia Maju adalah wewenang Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurut Basarah, hal itu juga merupakan hak prerogatif dari putri presiden pertama Indonesia tersebut. "Mengenai keputusan pengangkatan seseorang menjadi menteri adalah hak prerogatif Presiden Jokowi," katanya, Senin.

Peluang

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan, keputusan untuk menentukan pengganti Juliari merupakan hak prerogatif presiden. Namun, ia berpendapat jika penggantinya dari PDIP, keputusannya akan sangat bergantung keputusan Megawati.

"Itulah fatsun politik kita. Tak bisa mengukur segala sesuatu berdasarkan tren di media," kata Adi kepada Republika, Senin.

Adi menilai, jatah menteri PDIP tidak mungkin dikurangi. Namun, apakah posisi mensos akan tetap diisi oleh kader PDIP atau digeser di kementerian lain sangat bergantung keputusan Presiden Jokowi nantinya.

Dirinya tak menyebut siapa nama lain selain Risma yang berpotensi mengisi posisi menteri menggantikan Juliari. "Yang jelas semua calon menteri dari PDIP sangat bergantung Megawati," ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut peluang Risma menggantikan Juliari cukup besar. Dedi menilai, setidaknya Risma sudah memiliki dua modal. "Pertama, Risma miliki modal politik sebagai kader PDIP, dominator koalisi, sehingga tidak sulit untuk menempatkan Risma menggantikan Juliari," kata Dedi.

Kemudian, Risma juga dinilai memiliki modal popularitas populis. Menurut dia, kepemimpinan Risma di Surabaya cukup dijadikan alasan bagi PDIP dalam memilih Risma sebagai mensos. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat