ALGIERS -- Aljazair, Sabtu (12/12), menolak keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang akan mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat. Langkah Trump dinilai akan merusak upaya untuk mengakhiri konflik selama puluhan tahun di wilayah gurun itu. 

Pemerintahan Trump mengakui klaim Maroko atas Sahara Barat sebagai imbalan dari kesepakatan keputusan Rabat menormalkan hubungannya dengan Israel. Namun, klaim tersebut langsung dibantah oleh Algiers. 

Kementerian Luar Negeri Aljazair mengatakan, keputusan AS tidak memiliki kekuatan hukum karena bertentangan dengan resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), terutama resolusi Dewan Keamanan PBB tentang Sahara Barat. "Proklamasi akan merusak upaya de-eskalasi yang dilakukan di semua tingkatan untuk membuka jalan bagi meluncurkan proses politik yang nyata," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, Sabtu.

Kesepakatan AS-Maroko datang pada momen kunci dalam konflik yang telah lama membeku di Sahara Barat. Wilayah ini menjadi medan konflik antara Maroko dan gerakan kemerdekaan Front Polisario yang didukung Aljazair. Sebesar 80 persen Sahara Barat dikuasai Maroko. 

PBB dan negara-negara Barat lainnya diperkirakan tidak akan mengubah posisi lama yang menyerukan referendum untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. PBB sendiri mengatakan pendiriannya tidak berubah tentang konflik Sahara Barat tersebut. 

Kesepakatan yang ditengahi dengan bantuan AS ini menjadikan Maroko sebagai negara Arab keempat yang menjalin normalisasi dengan Israel. Tiga negara lainnya adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan.

Israel dan Bhutan

Israel terus memperluas hubungan diplomatiknya secara internasional. Kali ini negara tersebut menjalin hubungan dengan Bhutan, wilayah dengan mayoritas Buddha yang bertetangga dengan India, Sabtu (12/12). 

Menurut siaran pers bersama yang diposting di situs web Kementerian Luar Negeri Bhutan mengatakan, upacara penandatanganan diadakan antara duta besar Israel dan Bhutan untuk India pada Sabtu di kedutaan Israel di New Delhi, India. Kesepakatan Israel dengan negara Himalaya tersebut tampaknya tidak disponsori AS. 

Para pejabat Israel berusaha untuk menggambarkannya sebagai bukti penerimaannya yang semakin meningkat di luar negeri. "Lingkaran pengakuan Israel tumbuh dan berkembang," kata Menteri Luar Negeri Israel, Gabi Ashkenazi. 

Kementerian Luar Negeri Israel menyatakan, perjanjian tersebut hasil kontak rahasia antara Israel dan Bhutan selama bertahun-tahun. "Pembentukan hubungan antara kami dan Kerajaan Bhutan akan menjadi tonggak penting dalam memperdalam hubungan Israel di Asia," ujar Ashkenazi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat