JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama DPRD DKI menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2021 sebesar Rp 84,19 triliun. Pengesahan itu dilakukan di dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Senin (7/12).

"Alhamdulilah pelaksanaan paripurna DPRD telah selesai dengan nilai Rp 84 triliun koma sekian," kata Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi usai rapat paripurna pengesahan APBD DKI 2021, Senin.

Angka itu turun dibandingkan APBD DKI 2020 yang ditetapkan sebesar Rp 87,85 triliun. Namun, datangnya pandemi Covid-19 membuat APBD Perubahan (APBD-P) 2020 turun di kisaran Rp 63,23 triliun.

Prasetyo menuturkan, penetapan APBD 2021 merupakan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI. Dia menjelaskan, sebagian besar anggaran telah disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat Ibu Kota, yang saat ini masih terdampak pandemi. "Juga pemulihan atas dampak pandemi, khususnya pemulihan di sektor perekonomian," kata politikus PDIP tersebut.

Selanjutnya, kata dia, pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI 2021 tersebut akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dilakukan evaluasi. Jika tidak ada catatan dari Kemendagri, dewan bersama eksekutif mengesahkannya menjadi perda. Prasetyo menegaskan, pengesahan itu harus dilakukan paling lambat 31 Desember 2020.

 

Pengesahan itu harus dilakukan paling lambat 31 Desember 2020.

 

 

SHARE    

Dalam rapat paripurna itu, Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan yang positif Covid-19 tak hadir karena masih menjalani isolasi mandiri. Anies diwakilkan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Sri Haryati. Sedangkan, untuk pidato secara virtual pendapat akhir dari Pemprov DKI dilakukan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria yang baru sembuh dari Covid-19.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik menyatakan, rapat paripurna yang digelar tanpa kehadiran Anies tetap sah. Pasalnya, penentu pengesahan raperda adalah angka kuorum kehadiran anggota dewan. Adapun batas minimal rapat paripurna bisa digelar jika dihadiri dua per tiga anggota dewan.

"Sebenarnya gubernur enggak ada masalah, di mana saja bisa, yang enggak boleh itu kalau anggota DPRD (yang hadir kurang). (Hadir lewat) Zoom juga dihitung," ucap politikus Partai Gerindra tersebut.

Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengapresiasi kerja anggota DPRD DKI dalam membahas, hingga menyetujui Raperda APBD DKI 2021. Riza menyebut, APBD 2021 sebesar Rp 84,19 triliun nantinya fokus digunakan untuk memulihkan ekonomi masyarakat usai pandemi Covid-19.

 

APBD Rp 84,19 triliun nantinya fokus digunakan untuk memulihkan ekonomi masyarakat usai pandemi Covid-19.

AHMAD RIZA PATRIA, Wakil Gubernur DKI Jakarta

 

SHARE    

"Kami menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada dewan atas kecermatan, ketelitian, dan kesungguhan dalam mencermati dan menelaah seluruh substansi materi ketiga raperda tersebut. Sehingga, persetujuan dari DPRD Provinsi DKI Jakarta terhadap peraturan daerah dimaksud dapat diberikan," kata Ariza lewat video konferensi.

Riza menambahkan, APBD 2021 juga difokuskan untuk mengoptimalkan penanganan dan peningkatan kapasitas pemulihan kesehatan warga akibat dampak pandemi Covid-19. Termasuk pula, di dalamnya untuk penanganan resesi ekonomi di Ibu Kota dan penyediaan jaring pengamanan sosial.

Riza pun mengajak DPRD DKI terus mengawasi implementasi anggaran itu di lapangan. Sehingga, pemanfaatan anggaran bisa dimaksimalkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat luas.

Sentil PSI

Ketua DPRD Prasetyo dalam kesempatan itu mengatakan, dewan memutuskan untuk membatalkan kenaikan gaji pada 2021. Dia menyebut, besaran gaji dan tunjangan anggota dewan pada 2021 sama besarnya dengan tahun 2020. Prasetyo juga menepis informasi di media sosial, yang mengatakan anggota DPRD DKI menerima gaji Rp 700 juta per bulan.

Prasetyo menjelaskan, seluruh besaran terkait gaji dan tunjangan anggota dewan yang tertera dalam rancangan kerja tahunan (RKT). "Sekarang saya nyatakan, saya pimpinan anggota DPRD, itu semua (anggaran dalam RKT) sudah terevaluasi dan kembali ke APBD 2020," kata Prasetyo.

Dia menuding, draf RKT yang disebarkan anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belum rampung dibahas. Dia pun menyebut, PSI telah melakukan pembohongan publik. Prasetyo juga menyebut PSI tak beretika, karena lebih memilih menyebarkan draf daripada membahasnya di dalam rapat anggaran. "Apa yang terjadi sekarang beredar di media sosial itu adalah pembohongan publik," kata Prasetyo.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat