JAKARTA -- Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyatakan bakal melakukan audit yang ketat atas unsur kehalalan vaksin Covid-19. Saat ini, tim LPPOM MUI beserta tim dari lembaga lain masih berada di Cina untuk menginspeksi fasilitas produksi perusahaan farmasi yang bekerja sama dengan Indonesia dalam pengadaan vaksin Covid-19. Selain soal kehalalan, kunjungan tersebut untuk memastikan mutu vaksin.

Wakil Direktur LPPOM MUI Osmena Gunawan mengatakan, tim vaksin Indonesia yang berangkat ke Cina sampai saat ini masih melakukan proses survei sehingga belum ada hasil yang bisa disampaikan ke publik. Menurut dia, tim membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membawa sampel vaksin dari hasil audit lapangan.

"Tim vaksin berupaya melakukan proses pemeriksaan yang intensif terkait vaksin yang hendak dibeli," kata Osmena kepada Republika, Jumat (13/11).

Cina merupakan salah satu negara yang bekerja sama dengan Indonesia dalam pengadaan vaksin. Indonesia telah menjalin komitmen pengadaan vaksin dengan Sinovac, Sinopharm, dan Cansino. Bahkan, kandidat vaksin Sinovac sedang dilakukan uji klinis tahap III di Indonesia oleh PT Bio Farma (Persero).

Tim auditor halal LPPOM MUI beserta tim dari institusi lainnya, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), telah berangkat ke Cina sejak pertengahan Oktober. Osmena mengatakan, proses audit halal dilakukan dengan mengecek seluruh aspek, mulai dari asal-usul bahan vaksin, proses pembuatan, hingga manfaat vaksin tersebut.

 

Hal yang pasti, tim vaksin berupaya melakukan audit halal yang ketat agar vaksin yang dihasilkan benar-benar halal

 

OSMENA GUNAWAN, Wakil Direktur LPPOM MUI.

 

SHARE    

Tugas LPPOM MUI pun tidak akan selesai setelah melakukan audit lapangan di Cina. LPPOM MUI masih harus berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak mengenai kemanfaatan vaksin hingga melakukan sidang fatwa halal.

Aspek kehalalan vaksin Covid-19 menjadi perhatian serius pemerintah. Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dalam berbagai kesempatan memerintahkan agar vaksin Covid-19 memiliki sertifikasi halal. Hal ini penting untuk meyakinkan masyarakat, khususnya umat Islam, jika suatu saat program vaksinasi Covid-19 telah berjalan.

Kiai Ma'ruf tak ingin polemik yang terjadi saat pelaksanaan vaksinasi Measles Rubella (MR) terjadi. Kala itu, vaksin MR telah beredar tanpa adanya sertifikat halal. Program vaksinasi MR pun akhirnya terhambat karena banyak masyarakat yang tak mau mengikuti program imunisasi.

Kendati pemerintah sedang berupaya memastikan unsur kehalalan vaksin, Kiai Ma'ruf juga berharap agar hal tersebut tak menjadi perdebatan. Kiai Ma'ruf mengatakan, vaksin Covid-19 bisa digunakan masyarakat dengan landasan kedaruratan, meskipun nantinya ditemukan ada kandungan nonhalal dalam vaksin.

CEO perusahaan farmasi China Sinovac Yin Weidong memberikan paparan teriakit infeksi Covid-19 dan vaksinasi saat kunjungan pabrik vaksin di Beijing, Kamis (24/9). Sinovac, salah satu perusahaan farmasi China yang memproduksi kandidat vaksin Covid-19 - (AP Photo / Ng Han Guan)

SHARE    

Dalam pengadaan vaksin Covid-19 Sinovac, bukan hanya tim Indonesia yang melakukan kunjungan lapangan. Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan, pewakilan Sinovac, yaitu Senior Manager Clinical Department, Yuansheng Hu, telah mengunjungi Indonesia untuk membahas progres pelaksanaan uji klinis tahap III di Indonesia. "Beliau juga memastikan vaksin ini akan memiliki keamanan dan keampuhan serta kualitas yang memenuhi standar," ujar Honesti, Kamis (12/11) malam.

Honesti mengatakan, uji klinis fase III yang sudah memasuki masa pemonitoran akan diteruskan. Ia menjelaskan, tahap pemonitoran yang dikerjakan kepada seluruh relawan bertujuan untuk melihat efikasi atau khasiat, imunogenisitas, serta memastikan keamanan dari calon vaksin Covid-19. "Diharapkan tim uji klinis akan menyelesaikan tahap monitoring ini pada Mei 2021," ujar Honesti.

Namun, Honesti menambahkan, pihaknya akan menyerahkan laporan interim berupa data keamanan, imunogenisitas, dan efikasi tiga bulan pada awal Januari 2021 kepada BPOM. Laporan tersebut untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dalam keadaan darurat atau emergency use authorization (EUA).

Lepas ketergantungan

Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/Kepala BRIN) Bambang Brodjonegoro mengatakan, Indonesia akan menghentikan pembelian vaksin dari luar negeri jika vaksin Merah Putih sudah siap diberikan ke masyarakat. Langkah tersebut, kata dia, merupakan arahan Presiden Joko Widodo.

"Jadi, begitu vaksin Merah Putih siap divaksinasi (ke masyarakat), sudah dapat izin BPOM, sudah diproduksi massal, saat itulah kita tidak perlu lagi membeli atau memesan dari luar (negeri)," kata Bambang, Jumat (13/11).

Saat ini pemerintah bersama lembaga penelitian dan perguruan tinggi mengembangkan vaksin melalui berbagai platform, antara lain, adenovirus, protein rekombinan, dan DNA. Keenam instansi itu, yakni lembaga Eijkman, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, Institut Teknologi Bandung, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Bambang mengatakan, saat ini yang menunjukkan progres paling cepat, yaitu pengembangan vaksin di lembaga Eijkman. Kondisi terakhir vaksin tersebut berada pada tahapan ekspresi sel mamalia untuk persiapan uji hewan. Nantinya, setelah bibit vaksin siap, akan dilakukan tiga tahapan uji klinis.

Terkait kapasitas produksi vaksin, Bambang mengatakan Bio Farma siap memproduksi hingga 250 juta dosis selama satu tahunnya. Selain itu, perusahaan swasta lain yang berkoordinasi dengan Kemenristek/BRIN menyatakan siap memproduksi 700 juta hingga 1 miliar dosis per tahun.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat