JAKARTA – Laporan hasil pengawasan sebulan masa kampanye oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan penambahan jumlah kasus positif daerah yang akan menggelar Pilkada 2020. Pada 10 hari ketiga pengawasan masa kampanye (16-25 Oktober), tujuh dari sembilan provinsi yang menggelar pilkada mengalami kenaikan kasus positif Covid-19.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin bahkan menunjukkan data kenaikan terus-menerus jumlah kasus positif terjadi di Provinsi Sumatra Barat selama 30 hari masa kampanye. Secara berurutan, kenaikan jumlah pasien positif Covid-19 Sumatra Barat ialah 149 orang pada 10 hari pertama masa kampanye, 163 orang pada 10 kedua, dan 1.103 orang pada 10 hari ketiga.

"Makanya kehati-hatian harus ditingkatkan terutama bagi yang trennya naik terus seperti Sumatra Barat dan Kepulauan Riau. Belakangan, tiga komisioner KPU Kepulauan Riau juga positif," ujar Afifuddin kepada Republika, Senin (9/11).

Selain Sumatra Barat, Provinsi Sulawesi Tengah juga mengalami kenaikan meskipun tingkat kenaikannya fluktuatif. Sementara Kepulauan Riau, pada 10 hari pertama dan kedua mengalami penurunan jumlah kasus positif Covid-19, tetapi terjadi kenaikan jumlah pasien positif Covid-19 pada 10 hari ketiga. Menurut Afif, peningkatan pelanggaran protokol kesehatan maupun kegiatan kampanye tatap muka bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi jumlah kasus Covid-19.

Otoritas yang berwenang seperti dinas kesehatan maupun satgas penanganan Covid-19 pun tak dapat memastikan pasien terpapar dalam kegiatan pilkada. Selain itu, dalam hasil pengawasan pun, meski ada provinsi yang mengalami kenaikan jumlah pasien terinfeksi Covid-19 saat kampanye tatap muka meningkat, ada juga provinsi yang jumlah kasus Covid-19 meningkat ketika kampanye tatap muka turun.

Kemudian ada pula provinsi dengan jumlah kasus Covid-19 menurun, tetapi kegiatan kampanye tatap muka meningkat. "Menurut saya faktor yang memengaruhi naik tidaknya positif Covid bermacam-macam, dari besarnya sampel yang di-swab, kegiatan selain kampanye juga demikian," kata Afif.

Petugas menyusun kotak suara yang telah dirakit di kawasan Kertalangu, Denpasar, Bali, Senin (9/11). KPU Kota Denpasar mulai merakit kotak suara yang akan digunakan untuk pelaksanaan Pilkada Kota Denpasar pada 9 Desember mendatang. - (FIKRI YUSUF/ANTARA FOTO)

SHARE    

Antisipasi

Komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, mengeklaim pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi jumlah kenaikan kasus akibat penyelenggaraan pilkada. Raka Sandi mengaku, apabila ada analisis atau penelitian resmi terkait dampak penyelenggaraan tahapan pilkada terhadap kondisi pandemi Covid-19 di semua daerah yang pilkada tentu akan sangat baik.

Hal itu bisa menjadi masukan bagi KPU dalam melakukan upaya-upaya antisipasi dan perbaikan ke depan. "Analisis dan pembuktian pengaruh keterkaitan antara kampanye dengan kondisi kasus Covid-19 di suatu daerah saya kira adalah hal yang penting agar tidak kemudian menduga-duga atau menyimpulkannya tanpa suatu penelitian yang komprehensif dan ilmiah," tutur Raka kepada Republika, Senin.

Menurutnya, KPU, hingga saat ini belum ada rekomendasi signifikan dari satgas atau dinkes setempat terhadap keberlangsungan kontestasi Pilkada 2020 di 270 daerah masing-masing. "Sejauh yang saya ketahui sampai dengan saat ini belum ada. Kami terus berkoordinasi dalam berbagai kesempatan dan juga melibatkan para pihak untuk memberikan masukan-masukan kepada KPU," ujar Raka.

Di lain pihak, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Muhammad Hudori, mengeklaim, daerah yang menggelar Pilkada 2020 di 14 provinsi tidak memiliki zona merah. Hal ini berdasarkan data Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 per 12 Oktober 2020 lalu. "Daerahnya ada di sekitar 14 provinsi yang tidak ada zona merah," ujar Hudori dalam diskusi daring, Senin (9/11).

Menurut dia, kondisi kasus Covid-19 di suatu daerah bukan karena ada pilkada atau tidak, melainkan perilaku disiplin dalam protokol kesehatan atau tidak. Pilkada 2020 digelar di 270 daerah yang terdiri dari sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat