JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap bekerja sama menyelidiki perkara hukum di PT Garuda Indonesia. Hal itu menyusul penyelidikan oleh Serious Fraud Office (SFO) di Inggris terhadap pabrikan pesawat asal Kanada, Bombardier, terkait dengan dugaan suap dan korupsi pengadaan yang dilakukan Garuda Indonesia.

“KPK dalam kerangka kerja sama internasional sudah lama menjalin kerja sama dengan otoritas asing, baik agent to agent maupun melalui MLA (mutual legal assistance),” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Sabtu (7/11).

Dia mengatakan, sejak awal KPK telah bekerja sama dengan otoritas penegak hukum di beberapa negara terkait penanganan perkara dugaan suap pengadaan mesin pesawat Garuda Indonesia. Beberapa di antaranya yakni SFO Inggris dan CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) Singapura.

Menurut Ali, kerja sama dengan lembaga antikorupsi Inggris itu dilakukan dalam bentuk tukar menukar data dan informasi. “Tentu kerja sama ini akan terus dilakukan. KPK juga akan membantu pihak SFO yang sedang melakukan penyelidikan terkait kasus garuda ini,” kata Ali.

Penyelidikan yang dilakukan SFO berkaitan dengan pengadaan 18 jet Bombardier CRJ1000 pada 2012. Saat itu, posisi direktur utama dijabat oleh Emirsyah Satar yang kini divonis hukuman delapan tahun penjara karena kasus suap dan pencucian uang.

Pemesanan 18 unit Bombardier dirampungkan Garuda pada gelaran Singapore Airshow, Februari 2012. Total kesepakatan pengadaan pesawat yang belakangan diketahui tak efisien untuk diterbangkan di Indonesia itu mencapai 1,32 miliar dolar AS.

Garuda menerima unit Bombardier CRJ1000 pertama pada Oktober 2012, kemudian menyusul unit lainnya sampai Desember 2015. Unit tersebut segera memulai penerbangan pertamanya di Nusantara pada Oktober 2012.

Saat itu, unit Bombardier CRJ1000 Next Gen terbang dari Jakarta menuju Makassar. Pesawat tersebut memiliki kapasitas 96 tempat duduk, terdiri atas 12 kursi bisnis dan 84 kursi kelas ekonomi.

Penumpang duduk di kelas eksekutif pesawat Bombardier CRJ 1000 NextGen milik maskapai Garuda Indonesia berkapasitas 100 tempat duduk di Bandara Rendani Manokwari, Papua Barat, beberapa waktu lalu. Garuda Indonesia membuka rute baru Jayapura-Manokwari-Sorong-Ujung Pandang PP setiap hari mulai 21 November 2013, terkoneksi dengan rute Makassar-Jakarta - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Sejak 2019, demi efisiensi, pihak maskapai dikabarkan berupaya menjual pesawat Bombardier CRJ1000 yang dimiliki. Pesawat tersebut dinilai tidak efisien untuk diterbangkan di Indonesia karena minimnya bandara yang memiliki panjang landasan pacu yang sesuai.

Namun, pada 2020, Garuda Indonesia terlihat masih berupaya memanfaatkan unit pesawat yang ada. Garuda diketahui membuka tiga rute penerbangan baru ke tempat wisata. Ketiga rute tersebut yakni rute Surabaya-Labuan Bajo (PP), Surabaya-Batam-Medan (PP), dan Solo-Denpasar (PP).

Mengutip Reuters, SFO melakukan penyelidikan tersebut untuk memperluas upaya antikorupsi global di bidang kedirgantaraan. Bombardier tengah menghadapi pengawasan atas penggunaan perantara setelah pihak berwenang menyelesaikan kasus suap dengan Airbus Eropa pada Januari dan kesepakatan pembelaan pada 2017 dengan pembuat mesin asal Inggris, Rolls-Royce.

Kedua penyelesaian tersebut melibatkan penjualan pesawat atau mesin ke Garuda Indonesia dan maskapai penerbangan di negara lain. “SFO sedang menyelidiki Bombardier atas dugaan suap dan korupsi terkait kontrak dari Garuda Indonesia,” tulis pernyataan SFO, dikutip dari Reuters.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menghormati proses hukum yang berjalan. Dukungan Garuda Indonesia terhadap upaya penegakan hukum ini selaras dengan mandat pemerintah kepada maskapai untuk terus memperkuat implementasi good corporate governance dalam seluruh aktivitas bisnis perusahaan.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra (kanan) memberikan penjelasan tentang pesawat kepada President Direktur PT Putra Perkasa Abadi (PPA) Christianto Setyo (kiri) usai penandatanganan kerja sama layanan charter pesawat di Hanggar GMF AeroAsia Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (13/8/2020). Garuda Indonesia dengan menggunakan pesawat Boeing 737-800 dan Bombardier CRJ-1000 akan melayani transportasi para pekerja tambang PT Putra Perkasa Abadi ke sejumlah daerah seperti Surabaya, Banjarmasin, Balikpapan, Semarang, Yogyakarta, dan Samarinda - (ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBAL)

SHARE    

“Kami harapkan melalui komitmen berkelanjutan dan peran aktif yang kami lakukan dalam mendukung upaya penegakan hukum tersebut, Garuda Indonesia dapat secara konsisten menjaga lingkungan bisnis yang bersih dan transparan secara berkelanjutan, selaras dengan visi transformasi BUMN,” ujar Irfan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung penuh penindakan persoalan hukum yang dilakukan badan antikorupsi Inggris tersebut. “Kami di Kementerian BUMN sangat mendukung untuk penindaklanjutan masalah hukum di Garuda,” ujar Erick.

Pengamat penerbangan dari Arista Indonesia Aviation Center (AIAC), Arista Atmadjati, melihat kemungkinan adanya penyebab tertentu lembaga antikorupsi asal Inggris itu menyelidiki kasus yang dilakukan perusahaan asal Kanada. "Bombardier itu kan buatan Kanada, bukan Inggris. Bisa saja Garuda Indonesia menggunakan lessor dari Inggris," kata Arista kepada Republika.

Arista mengatakan, jika dalam proses penyewaan pesawat menggunakan lessor dari Inggris, meski pesawat berasal dari perusahaan Kanada, SFO bisa melakukan investigasi. Selanjutnya, Arista menuturkan, KPK di negara terkait akan mendapatkan informasi tersebut.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat