YOGYAKARTA -- Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) meningkatkan status aktivitas Gunung Merapi dari waspada (level II) ke siaga (level III). Status tersebut berlaku mulai Kamis  (5/11) pada pukul 12.00 WIB.

Kepala BPPTKG Hanik Humaida mengatakan, berdasarkan pengamatan morfologi kawah Merapi dengan metode foto udara pada 3 November 2020, belum terlihat adanya kubah lava baru. Sampai saat ini, kegempaan dan deformasi terjadi proses ekstrusi magma secara cepat atau letusan eksplosif.

Potensi ancaman bahaya, kata dia, berupa guguran lava, lontaran material, dan awan panas sejauh maksimal lima kilometer. Berdasarkan evaluasi BPPTKG, disimpulkan aktivitas vulkanik dapat berlanjut ke erupsi yang membahayakan penduduk.

"Sehubungan dengan hal tersebut, maka status aktivitas Gunung Merapi ditingkatkan dari waspada (level II) menjadi siaga (level III) berlaku mulai 5 November 2020 pukul 12.00 WIB," ujar Hanik.

Dengan ditetapkan status siaga, BPPTKG merekomendasi penambangan di alur sungai-sungai yang berhulu Merapi dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) III direkomendasikan untuk dihentikan. Pelaku wisata agar tidak melakukan kegiatan wisata di KRB III. "Termasuk kegiatan pendakian ke puncak Gunung Merapi," kata Hanik.

BPPTKG turut mengimbau Pemkab Sleman, Pemkab Magelang, Pemkab Boyolali, dan Pemkab Klaten agar mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan upaya-upaya mitigasi bencana akibat letusan Gunung Merapi yang mana bisa terjadi setiap saat. 

Hanik memaparkan, setelah mengalami erupsi besar tahun 2010, Merapi mengalami erupsi magmatis lagi 11 Agustus 2018 yang berlangsung sampai September 2019. Seiring berhentinya ekstrusi magma, Merapi memasuki lagi fase intrusi magma baru.

Hal itu ditandai peningkatan gempa vulkanik dalam (VA) dan rangkaian letusan eksplosif sampai 21 Juni 2020. Aktivitas vulkanik pun terus meningkat. Setelah letusan itu kegempaan internal vulkanik dangkal (VB) dan fase banyak (MP) mulai meningkat.

Sebagai perbandingan, pada Mei 2020 gempa VA dan VB tidak terjadi dan gempa MP terjadi 174 kali. Pada Juli 2020, terjadi gempa VA enam kali, gempa VB 33 kali, dan gempa MP 229 kali. 

Sesaat setelah terjadi letusan eksplosif 21 Juni 2020, terjadi Babadan sebesar empat sentimeter di sektor barat laut. Setelah itu, pemendekan jarak terus berlangsung dengan laju sekitar tiga milimeter per hari sampai September 2020.

"Sejak Oktober 2020, kegempaan meningkat semakin intensif. Pada 4 November 2020 rata-rata gempa VB 29 kali per hari, MP 272 kali per hari, guguran (RF) 57 kali per hari, hembusan (DG) 64 kali per hari," kata Hanik.

Masyarakat diimbau tak panik

Menyusul kenaikan status aktivitas Merapi menjadi level III atau siaga, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengimbau masyarakat sekitar Gunung Merapi tidak panik.  "Masyarakat saya kira tidak perlu panik, sudah hafal masyarakat di Sleman, khususnya di sekitar Merapi," kata Sultan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (5/11).

Begitupun dengan warga DIY di kabupaten dan kota lainnya, juga diminta untuk tidak panik. Berdasarkan pemetaan sektoral, perkiraan daerah bahaya meliputi 12 desa yang tersebar di DIY dan Jawa Tengah. "Hanya saya mohon yang jauh dari Merapi tidak usah panik dengan kenaikan status," jelasnya.

Menurut Sultan, masyarakat di sekitar Gunung Merapi sudah mengetahui terkait ancaman erupsi. Bahkan, mitigasi bencana Gunung Merapi juga sudah dipersiapkan oleh pemerintah dan masyarakat sekitar.

"Saya minta kepada warga Kabupaten Sleman, khususnya sebelah timur, selatan, maupun barat dari Gunung Merapi untuk memperhatikan bahwa Merapi ini sudah ditingkatkan statusnya dari waspada ke siaga. Saya yakin bahwa mereka sudah punya pengalaman banyak masalah Merapi," ujar Sultan. 

Sultan juga meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman untuk segera menyiapkan jalur evakuasi terkait peningkatan status aktivitas Gunung Merapi. "Harapan saya, Pemkab Sleman juga mempersiapkan diri untuk jalur evakuasi, untuk persiapan siaga. Saya kira sudah tahu Pak Bupati apa yang harus dilakukan," kata Sultan.

Sultan pun menyebut akan berkoordinasi dengan Pemkab Sleman. Pihaknya juga akan mengeluarkan surat edaran (SE) terkait peningkatan status Merapi ini. "Saya juga akan mengeluarkan edaran dari pemberitahuan (kenaikan status) hari ini (kemarin-Red)," katanya.

 

Masyarakat saya kira tidak perlu panik, sudah hafal masyarakat di Sleman, khususnya di sekitar Merapi

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X

 

SHARE    

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana Gunung Merapi selalu dilakukan. Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, pihaknya menyiapkan mitigasi bencana dengan skenario Covid-19.

"Mitigasi selalu kita lakukan, Pemkab Sleman bersama Pemda DIY sudah mengevaluasi jalur-jalur evakuasi. Misalnya shelter, jalur evakuasi, termasuk logistik yang diperlukan seandainya bencana itu datang. Sudah kita simulasikan (protokol Covid-19 seperti) physical distancing. Supaya tidak terjadi klaster baru (penularan Covid-19) dari erupsi Merapi," kata Aji.

Selain itu, anggaran tak terduga dari APBD DIY untuk menangani bencana juga masih mencukupi. Aji menyebut, sudah ada anggaran sebesar Rp 66 miliar untuk 2020 yang disiapkan. Sedangkan, untuk anggaran tak terduga 2021, direncanakan dana lebih dari Rp 90 miliar. Namun, besaran dana ini dapat berubah.  

"Dari sisi APBD yang kita siapkan untuk biaya tak terduga memang tidak kita pisahkan antara bencana satu dengan bencana yang lain. Dari hasil perhitungan kita sementara, sampai Desember 2020 kita sisakan Rp 66 miliar dan untuk 2021 kita rencanakan Rp 90 miliar lebih, mendekati Rp 100 miliar. Kalau dibutuhkan lebih banyak lagi, kita masih bisa melakukan refocusing di 2021," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga meminta warganya yang ada di lereng gunung tersebut tidak panik. Meskipun demikian, warga tetap diminta mewaspadai perkembangan yang terjadi dan mengikuti imbauan pemerintah. "Saya minta, warga tidak usah panik, tapi tetap waspada," ungkapnya, saat dikonfirmasi di Semarang, Jawa Tengah, Kamis.

Menurut Gubernur, masyarakat terdekat pasti sudah sangat paham soal peningkatan status Merapi tersebut. Hanya saja, tinggal bersama-sama saling mengingatkan dan saling memantau perkembangan yang terjadi.

"Yang penting, siagakan alat transportasi warga dan barang berharga agar bisa dibawa ke tempat yang lebih aman atau pengungsian jika hal- hal yang tidak diinginkan (erupsi) terjadi," katanya menambahkan.

BPBD dan tim kebencanaan lain, lanjut Gubernur, juga diminta terus memantau perkembangan Gunung Merapi agar bisa memberikan informasi sedini mungkin kepada masyarakat. Demikian pula seluruh peralatan peringatan dini atau early warning system (EWS) yang ada harus dihidupkan dan dipantau semuanya.

Jika tidak ada EWS-nya, maka sistem peringatan yang sifatnya tradisional harus disiapkan. “Saya juga minta seluruh aparatur pemerintahan sampai tingkat desa hingga RT/RW yang ada di Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali dan Kabupaten magelang untuk siaga membantu warganya," kata Ganjar.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat