JAKARTA—Unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) masih berlanjut hingga Rabu (14/10). Dari pantauan Republika, massa yang tergabung dalam Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) dan Federasi Serikat Pekerja Aneka Sektor Indonesia (FSPASI) memulai aksi sejak pukul 13.00 WIB. Massa melakukan aksi dengan long march dari Menteng ke arah Monas, Jakarta.

"Hari ini, kami kembali turun ke jalan dengan harapan pemerintah dan DPR bisa membatalkan UU Ciptaker," ujar koordinator dari mobil komando, Rabu (14/10). Dalam aksinya, mereka masih memprotes UU yang disahkan secara diam-diam oleh DPR.

Padahal, sebagai wakil rakyat, katanya, harus ada koordinasi dalam aturan yang disebut bisa menguntungkan ekonomi itu. "Justru UU ini menyengsarakan. Tidak hanya buruh, tapi seluruh lapisan masyarakat," ujar koordinator FSPASI Nurdin.

Pihaknya juga mengaku mengeluh karena pada aksi sebelumnya pimpinan negara, Presiden Jokowi, malah mengunjungi Kalimantan untuk melihat peternakan bebek. Alih-alih menerima massa aksi gabungan buruh dan mahasiswa. "Kami juga sekarang bawa bebek sebagai bentuk protes atas hal itu. Kami bawa jauh-jauh dari Cileungsi," tegas Nurdin.

Sejumlah buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Lampung berunjuk rasa di lapangan Korpri Pemprov Lampung, Rabu (14/10). Mereka mendesak pemerintah mencabut klaster ketenagakerjaan dari UU Ciptaker. 

Ratusan demonstran yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) berunjuk rasa menolak pengesahan Undang-undang Cipta Kerja di Alun-alun Serang, Banten, Rabu (14/10/2020). Aksi yang dipadati para buruh dari berbagai perusahaan di Banten itu berlangsung damai. - (ASEP FATHULRAHMAN/ANTARA FOTO)

SHARE    

Yuce Hengki, perwakilan buruh, menyatakan, pihaknya tidak menolak UU Ciptaker, tapi ada sejumlah permintaan dalam UU tersebut agar dicabut atau dikeluarkan, yakni soal ketenagakerjaan. Menurut dia, klaster ketenagakerjaan di UU Ciptaker tersebut sangat merugikan buruh atau pekerja.

“Kami tidak menolak Undang-Undang Omnibus Law, tapi kami minta cabut klaster ketenagakerjaan dari undang-undang tersebut,” kata Yuce. 

Di Kalimantan Selatan, aparat gabungan juga bersiap mengamankan jalannya aksi menolak UU Ciptaker pada Kamis (15/10) ini. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Rachamt Hendrawan menuturkan, aksi rencananya digelar di depan Gedung DPRD Kalsel.

"Kami sudah siap untuk mengawal jalannya demo yang dilakukan oleh gabungan BEM se-Kalimantan Selatan agar tertib, aman, dan damai," ujar Hendrawan di Banjarmasin, Rabu. Sebanyak 1.500 lebih personel gabungan diterjunkan untuk melakukan pengamanan.

Kekerasan

Sementara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih mengumpulkan data terkait tindakan kekerasan aparat kepada massa aksi demo menolak UU Ciptaker. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengaku sudah berkali-kali mengingatkan aparat keamanan agar tak menggunakan kekerasan dalam merespons demonstran.

"Bahan-bahan tambahan sedang dikumpulkan. Nanti akan bertemu lagi dengan kepolisian untuk evaluasi dan koordinasi," kata Taufan pada Republika, Rabu. Komnas HAM memantau tindakan kekerasan terjadi di banyak wilayah. Kekerasan terjadi tak hanya pada ribuan pengunjuk rasa se-Indonesia, tapi juga pada puluhan insan pers.

Personel Brimob Polda Kalteng melakukan simulasi penanganan aksi anarkis di Jalan Yos Sudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu (14/10). Kegiatan tersebut guna memantapkan kesiapan dan kemampuan personel dalam mengamankan serta mencegah peserta demonstrasi UU Cipta Kerja (Omnibus Law) bertindak anarkis - (Makna Zaezar/ANTARA FOTO)

SHARE    

Polda Metro Jaya telah mengamankan 1.377 orang terkait aksi unjuk rasa penolakan UU Ciptaker pada Selasa (13/10). Petugas juga turut mengamankan lima anak yang masih duduk di sekolah dasar (SD).

"Ada 1.377 ini dievaluasi hampir 75-80 persen anak sekolah. Kurang lebih 800 anak sekolah dan bahkan ada lima anak SD umurnya 10 tahun," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri di Kompleks Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (14/10).

Menurut Yusri, hampir semua anak-anak yang telah diamankan dan dimintai keterangan mengaku mendapatkan undangan demonstrasi dari media sosial. Bahkan, di dalam alat komunikasi (handphone) mereka ditemukan informasi percakapan kapan dan di mana mereka berkumpul.

Oleh karena itu, pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan mengenai ajakan atau undangan demonstrasi kepada anak-anak tersebut.

Relawan MDMC diduga dianiaya polisi

Pada kesempatan lain, Muhammadiyah menyesalkan pemukulan terhadap relawan kesehatannya dalam demonstrasi 13 Oktober 2020 di Jakarta. Padahal, mereka sedang bertugas memantau sekitar Kantor PP Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya 62, Jakarta Pusat.

Sejumlah anggota kepolisian menangkap massa aksi di Jakarta, Rabu (13/10). Dalam aksi yang berakhir ricuh tersebut mereka menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja  - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Budi Setiawan mengatakan, relawan Muhammadiyah bergerak saat itu dalam koordinasi MDMC. Mereka digerakkan mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan pihak-pihak yang membutuhkan perawatan.

"Baik dari sisi demonstran, aparat, maupun warga yang terdampak kegiatan," kata Budi melalui rilis yang diterima Republika, Selasa (13/10).

Selepas Maghrib, relawan ditugaskan di depan Apartemen Fresher Menteng, sebelah Kantor PP Muhammadiyah. Mereka bertugas memantau situasi dan bersiap bila ada korban jatuh yang harus dievakuasi dan dibantu Tim Kesehatan Muhammadiyah.

"Selang beberapa saat, datang rombongan Resmob Polda Metro dari arah Hotel Treva Cikini langsung menyerang relawan dan beberapa warga yang ada di halaman Apartemen Fresher Menteng," ujar Budi.

Ia mengungkapkan, empat relawan MDMC yang bertugas lengkap dengan seragam bertuliskan 'Relawan Muhammadiyah' ditabrak dengan motor polisi, lalu dipukul. Setelah jatuh, diseret ke mobil sambil dipukul tongkat dan ditendang. Relawan yang diseret ke mobil polisi berhasil diminta rekan-rekannya agar tidak dibawa, tapi dirawat Tim Kesehatan Muhammadiyah.

Empat relawan MDMC Bekasi itu dilarikan ke RSU Cempaka Putih untuk ditangani lebih lanjut. MDMC menyesalkan terjadinya insiden itu dan meminta penjelasan dari Polda Metro Jaya atas kejadian tersebut.

MDMC meminta pula kepolisian tetap profesional dan melindungi relawan kemanusiaan dan kesehatan yang bertugas di lapangan. Budi juga meminta untuk tidak terprovokasi dan mempercayakan penanganan kepada pimpinan. 

Sejumlah anggota kepolisian menangkap massa aksi di Jakarta, Rabu (13/10). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Namun, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus membantah kepolisian telah melakukan penganiayaan terhadap empat anggota relawan MDMC PP Muhammadiyah. "Tidak ada itu (penganiayaan). Itu informasi dari mana, silakan tanya yang bersangkutan," tegas Yusri saat ditemui di Kompleks Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (14/10).

Yusri mengeklaim, kepada oknum relawan yang mengendarai ambulans di daerah Menteng, Jakarta Pusat, pihaknya telah melakukan pengamanan. Apalagi, gerak-gerik ambulans tersebut mengundang kecurigaan dan diduga ada indikasi menyuplai logistik, seperti batu untuk para perusuh saat aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Menurut Yusri, saat ini, ada empat oknum relawan tenaga medis yang diamankan dan dilakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Pihaknya juga telah mengamankan ambulans yang hampir menabrak petugas sebelum melarikan diri.

Petugas pun menemukan ambulans beserta tiga penumpangnya, sementara satu orang lagi sudah diamankan lebih dulu ketika loncat dari mobil ambulans tersebut. "Petugas berhasil mengamankan ambulans di dekat Taman Ismail Marzuki. Ini masih dalam pendalaman petugas oleh teman-teman penyidik. Kita tunggu saja seperti apa," ujarnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat