JAKARTA – Kerajaan Arab Saudi merencanakan jamaah umrah dari mancanegara bisa ikut melaksanakan umrah di Tanah Suci pada 1 November nanti. Pemerintah sejauh ini masih berupaya melobi Kerajaan Saudi agar Indonesia masuk dalam negara yang warganya dibolehkan berumrah.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Nizar Ali menyampaikan, hingga kemarin belum ada informasi resmi yang disampaikan berkenaan dengan kemungkinan akan diizinkannya keberangkatan jamaah umrah asal Indonesia. "Kita masih menunggu dan berkoordinasi dengan pihak perwakilan di KJRI Jeddah," kata Nizar melalui siaran pers yang diterima Republika, Kamis (1/10).

Kerajaan Saudi telah melarang kedatangan WNI di negara tersebut sejak 27 Februari sebagai pencegahan Covid-10. Sedangkan pesawat dari Indonesia dilarang mendarat di Saudi sejak 13 Maret lalu.

Nizar mengatakan, sudah mengetahui bahwa Arab Saudi akan mulai memberikan izin penyelenggaraan umrah secara bertahap. Ada tiga tahap yang direncanakan, pertama, mengizinkan warga negara Arab Saudi dan ekspatriat yang tinggal di sana (mukimin) untuk menunaikan ibadah umrah mulai 4 Oktober 2020.

"Izin ini hanya untuk 30 persen dari kapasitas Masjidil Haram sesuai hitungan protokol tindakan pencegahan penyebaran Covid-19, yaitu enam ribu jamaah umrah per hari," ujarnya. Ia melanjutkan, kedua, mengizinkan ibadah umrah dan shalat di Masjidil Haram bagi warga negara Arab Saudi dan mukimin mulai 18 Oktober 2020.

Jumlahnya bertambah menjadi 75 persen dari kapasitas Masjidil Haram sesuai hitungan protokol tindakan pencegahan. Ada 15 ribu jamaah umrah per hari dan 40 ribu jamaah shalat per hari.

Ketiga, mengizinkan ibadah umrah dan shalat bagi warga Arab Saudi, mukimin dan warga dari luar kerajaan mulai 1 November 2020. Pada tahap ini, Masjidil Haram diharapkan dapat menampung 100 persen sesuai hitungan protokol tindakan pencegahan. Yaitu 20 ribu jamaah umrah per hari dan 60 ribu jamaah shalat per hari.

Sebelum melontar lansiran kemarin, Nizar sempat menyatakan, pada 1 November tersebut hanya tiga negara yang dilarang penerbangannya ke Saudi, yakni India, Brasil dan Argentina. "Mengapa? Karena penanganan pandemi Covid-19 dianggap tidak berhasil, Indonesia masih diperbolehkan sehingga Insya Allah pada 1 November sudah bisa (umrah)," kata Nizar saat konferensi pers pada peluncuran Hari Santri 2020 di Kantor Kemenag, Kamis (1/10).

Ia menyampaikan, persiapan Kemenag sekarang sedang menyusun Peraturan Menteri Agama (PMA) terkait dengan protokol umrah. "Kalau 1 November, kalau Indonesia tidak termasuk dalam negara yang tidak diperbolehkan (ke Arab Saudi) berarti boleh," ujarnya.

Selepas kabar tersebut beredar, Nizar menyatakan Indonesia pun belum resmi mendapatkan ijin. "Namun, ini masih menunggu pengumuman resmi kondisi pandemi Covid-19," ujar Nizar yang saat ini juga menjabat sebagai plt sekjen Kemenag.

Nizar menyampaikan, Kemenkes Arab Saudi nanti yang akan merilis daftar negara dari luar kerajaan yang diizinkan masuk atau memberangkatkan jamaah.

Sedangkan Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI Teuku Faizasyah mengatakan, pemerintah telah melakukan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi menyoal dibukanya kembali ibadah umrah. Menurutnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi telah melakukan pembicaraan dengan Menlu Saudi Saudi Faisal bin Farhan soal masalah ini.

"Menlu Retno telah menyampaikan harapan agar Indonesia dimasukkan dalam daftar negara yang warganya diizinkan melakukan ibadah umrah," ujar Faizasyah dalam jumpa media pekanan, Rabu (30/9).

Komunikasi tersebut dilakukan intensif berkelindan dengan rencana Saudi yang akan mengizinkan kembali penyelenggaraan umrah setelah terhenti beberapa bulan karena pandemi Covid-19 di seluruh dunia termasuk tempat suci umat Muslim.

Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Muhammad Saleh Benten sebelumnya mengumumkan Kementerian Kesehatan Saudi yang akan mengambil keputusan negara mana yang akan diizinkan mengirim jamaah mereka untuk melakukan umrah. Pengumuman tersebut dikeluarkan menyusul pernyataan sebelumnya oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa layanan umrah yang sebelumnya ditangguhkan secara bertahap akan dibuka untuk Muslim di luar Saudi mulai 1 November.

Dalam wawancara televisi dengan saluran Al-Ekhbariya, Benten mengatakan akan ada jalur elektronik khusus untuk kedatangan dan keberangkatan jamaah haji mancanegara dalam pelaksanaan haji tahun depan.

Protokol kesehatan umrah

Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj mengatakan, ada dua hal penting yang harus segera dilakukan mengingat Arab Saudi telah membuka opsi umrah. Pertama, harus ada pembicaraan dari Pemerintah Arab Saudi dengan Pemerintah Indonesia. Menurut dia, Pemerintah Indonesia harus proaktif dalam menanggapi kebijakan tersebut.

“Kedua, kebijakan internal negara kita. Prosedur kesehatan terkait umrah belum keluar. Kemenag segera menyiapkan protokol Covid-19 khusus untuk umrah. Ini harus disusun karena orang mau umrah banyak prosedur yang harus dilalui. Mulai dari pendaftaran hingga kondisi ibadah,” kata Mustolih saat dikonfirmasi, Kamis (1/10).

Lebih lanjut, dia mengatakan, prosedur kesehatan harus disusun secara komprehensif dan tidak ada salahnya disusun sekarang. Sebab, pandemi diprediksi akan berlangsung lama. Dia menyebut, setidaknya sebelum akhir tahun sudah selesai karena itu sangat penting, menyangkut keselamatan dan keberlangsungan penyelenggara ibadah umrah.

Selain itu, yang perlu menjadi perhatian lebih, yakni kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia. “Pemerintah Arab Saudi memutuskan, membuka umrah walaupun dengan tahapan dibuka, tapi terbatas. Kalau bulan Oktober berjalan lancar, kan targetnya nanti dibuka ke luar negeri salah satunya, Indonesia,” ujar dia.

Kendati begitu, tetap akan ada peraturan yang sangat selektif dari Pemerintah Arab Saudi. Misal, penerbangan internasional dari negara mana saja. Tentu menjadi pertimbangan penting risiko dan penanganan Covid-19 negara yang akan datang ke Arab Saudi.

“Kalau negara itu jumlah yang terinfeksi Covid-19 tinggi, saya kira Arab Saudi tidak mau ambil risiko. Karena membahayakan tuan rumah. Termasuk Indonesia mengkhawatirkan. Padahal, Indonesia sangat diinginkan, tapi kondisi kenaikan luar biasa. Jika penanganan dan kenaikan masih sama, saya kira jadi evaluasi,” ucap dia. 

Kementerian Agama (Kemenag) sampai sekarang, masih menunggu kepastian izin dari Kerajaan Arab Saudi untuk memberangkatkan jamaah umrah. Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Kemenag, Noer Alya Fitra, menyebut hingga saat ini pihaknya belum mendapat informasi apa pun.

"Sampai dengan saat ini, Kemenag belum menerima informasi daftar negara yang diizinkan untuk memberangkatkan jamaah umrahnya," ujarnya saat dihubungi Republika, Kamis (1/10).

Perihal persiapan protokol kesehatan yang sebelumnya dibahas bersama Kementerian Kesehatan, pria yang kerap dipanggil Nafit ini menyebut, masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut. Belum ada sosialisasi terkait protokol tersebut kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). "Protokol kesehatan, kami masih akan bahas lagi secara komprehensif dengan stakeholder lainnya dalam waktu dekat. Mohon bisa menunggu," kata dia. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat