JAKARTA – Pemerintah telah mengumumkan sejumlah kelompok prioritas yang akan menerima tahap awal vaksinasi Covid-19 saat nantinya tersedia. Aspek kejiwaan dari klasifikasi penerima vaksin tersebut dinilai harus juga menjadi perhatian pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Achmad Yurianto dalam acara peluncuran peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia pada Rabu (1/10). Menurut Yurianto, rencana vaksinasi yang disampaikan sejauh ini telah memunculkan ekspektasi masyarakat.

Sementara kondisi logistik dan kesiapan distribusi diperkirakan akan membuat upaya vaksinasi tersebut berkepanjangan. Ia memperkirakan, jumlah vaksinasi untuk mencapai persentase ideal baru bisa dicapai dalam waktu setahun sehubungan kendala distribusi tersebut.

“Saat kita menempatkan kelompok tertentu di luar prioritas akan menimbulkan dampak kejiwaan,” ujar Yurianto, dalam temu media secara virtual, kemarin. Menurut mantan jubir Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 itu, penanganan aspek kejiwaan terkait pandemi ini sedikit terlupakan.

Selama ini, pemerintah terlalu berfokus pada penanganan penyakit. Padahal, menurut dia, dampak gangguan jiwa pasien yang tertular Covid-19 maupun yang terkena dampak lain dari pandemi tak bisa diremehkan dan bahwa bisa berkepanjangan.

Dalam rencana yang disampaikan pemerintah, yang jadi prioritas utama vaksinasi adalah sekitar 1,3 juta tenaga kesehatan. Setelah itu kontak erat pasien sebanyak 50 ribu orang, pegawai pelayanan publik (715 ribu), tenaga pendidik (4.,3 juta), PNS dan legislator (3,7 juta), lalu masyarakat umum (92,3 juta).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, nantinya sebanyak 140 juta orang akan diberikan vaksin untuk tahap pertama. Yang juga masuk prioritas adalah para dosen dan guru. "Target yang ditetapkan untuk diberikan vaksin adalah sebanyak 70 persen penduduk Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Kamis (1/10).

Ia melanjutkan hal itu dilakukan sebagai upaya untuk membangun herd immunity (imunitas kawanan) atau mereka yang sudah tidak mempan oleh virus Covid-19. “Kalau nanti sudah 70 persen, maka sisanya itu akan terpagari oleh mereka yang sudah imun ini. Nah itu, nanti akhir tahun ini atau paling tidak awal tahun depan itu sudah dilakukan," kata dia.

Pemerintah juga menambahkan, selain tenaga medis dan masyarakat yang bekerja di fasilitas medis, pekerja berusia 18-59 tahun akan menjadi prioritas selanjutnya untuk mendapatkan vaksin Covid-19. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyusul rapat koordinasi persiapan program vaksinasi yang dipimpin oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu (30/9).

"Prioritas vaksin akan diberikan kepada garda terdepan yaitu seluruh tenaga medis dan seluruh masyarakat yang bekerja pada fasilitas medis. Berikutnya akan diberikan kepada masyarakat dengan kategori high risk, yaitu pekerja pada usia 18-59 tahun," kata Terawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Hingga saat ini, menurut Terawan, kebutuhan vaksinasi mencapai 320 juta dosis. "Dan dengan indeks pemakaian vaksin, maka kita harus bisa menyediakan 352 juta dosis vaksin," ujar dia. Penyediaan vaksin dilakukan bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menjelaskan saat ini kapasitas penyimpanan vaksin yang dimiliki oleh BUMN mencapai 123 juta vaksin. Oleh karena itu, sedang dilakukan kerja sama antar-BUMN, khususnya oleh Bio Farma dan Kimia Farma sebagai produsen obat, dalam pengadaan Cold Chain Equipment Inventory hingga memuat 300 juta vaksin.

Pengadaan cold chain disiapkan untuk datangnya vaksin dari berbagai negara yang telah membantu Indonesia dalam pengadaan vaksin tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan telah dilakukan berbagai diskusi dengan negara terkait, seperti China, Uni Emirat Arab dan Inggris dalam komitmen penyediaan vaksin bagi Indonesia.

"Kami telah berkomunikasi secara rutin dengan China, Arab, maupun Inggris dalam penyediaan vaksin bagi Indonesia. Kami juga telah mengatur waktu pertemuan antarnegara untuk dapat meninjau lebih lanjut mengenai uji klinis serta produksi vaksin yang nantinya akan dikirim ke Indonesia tersebut," ungkapnya. Suplai vaksin Sinopharm dan Sinovac akan didatangkan dari Cina.

Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito menuturkan tim teknis dari lembaganya akan melaksanakan kunjungan lapangan untuk melihat lab produksi vaksin serta uji klinis yang telah dilakukan. Dalam kunjungan itu, nantinya akan dibahas mengenai sistem pengiriman vaksin serta sertifikasi halal dari vaksin tersebut. 

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 yang juga Kepala BNPB Doni Monardo meminta BPOM agar berkoordinasi dengan MUI untuk memastikan kehalalan vaksin Covid-19 tersebut. "Setelah dicek kehalalannya maka BPOM bisa berkoordinasi dengan MUI untuk memberikan sertifikasi halal," katanya.

Untuk menyiapkan program vaksinasi yang akan segera dilaksanakan, Kementerian Kesehatan telah menyusun beberapa langkah dalam kesiapan fasilitas kesehatan di Indonesia.

Sejak Senin (28/9), telah dilaksanakan pelatihan kepada tenaga kesehatan mengenai tata cara vaksinasi COVID-19 ini. Selain itu, telah disiapkan dua Puskesmas yang akan menjadi tempat simulasi, yaitu Puskesmas Abiansemal Kabupaten Badung, Denpasar serta Puskesmas Tanah Sereal Kota Bogor, Jawa Barat. 

Menko Maritim dan Investasi yang juga wakil ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan meminta kepada Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Kepala BPOM, Kepala BNPB, dan Wakil Menteri BUMN sebagai peserta rapat untuk terus berkoordinasi dengan baik dalam penyediaan vaksinasi ini.

"Koordinasi harus terus kita jaga dengan baik, agar vaksinasi dapat segera kita laksanakan di Indonesia. Narasi simulasi vaksinasi ini akan dibuat oleh Kemenkes, yang nantinya akan dilengkapi oleh pihak terkait agar vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan lancar," kata Luhut. 

Izin vaksin diajukan Januari

Uji klinis vaksin Covid-19 yang dikembangkan PT Bio Farma (Persero) dan Sinovac sudah berjalan selama satu bulan. Bio Farma menargetkan bisa melaporkan hasil uji klinis kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat vaksin Covid-19.

Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir mengatakan, dengan adanya EUA tersebut, Bio Farma bisa secepatnya memproduksi vaksin Covid-19. Tim Uji klinis akan melaporkan hasil imunogenisitas, keamanan, dan laporan interim efikasi pada Januari 2021 yang dapat dipergunakan sebagai dasar Bio Farma untuk pengajuan EUA ke BPOM.

Honesti mengatakan, pihaknya berkomitmen menjaga dan menjamin kualitas vaksin Covid-10, termasuk bahan baku yang digunakan. Pada November nanti, BPOM akan melakukan audit proses pengembangan dan produksi vaksin dengan mengunjungi fasilits Sinovac di Beijing pada awal November.

Ia menambahkan, BPOM juga akan memastikan fasilitas dan proses produksi vaksin Covid-19 di Bio Farma memenuhi standar cara pembuatan obat yang baik (CPOB/good manufacturing practice (GMP). Dengan begitu, BPOM akan melaksanakan audit ke fasilitas produksi Covid-19 di Bio Farma.

“Kegiatan audit ini merupakan bagian dalam implementasi quality management system di Bio Farma untuk menjamin kualitas bulk vaksin yang akan diterima di Bio Farma. Bio Farma juga akan melakukan audit inspeksi ke Sinovac yang rencananya, dilaksanakan sebelum pelaksanaan audit BPOM," kata Honesti, Rabu (30/9).

Sambil menunggu uji klinis selesai, menurut dia, Bio Farma terus melakukan persiapan produksi vaksin yang rencananya dimulai pada November sampai dengan Desember 2020. Ia menyampaikan, kapasitas total produksi hilir vaksin Covid-19 Bio Farma mencapai 250 juta dosis pada 2021, yang telah ditingkatkan dari sebesar 100 juta dosis pada 2020.  

Honesti mengungkapkan, Sinovac pada 21-23 September lalu telah mengunjungi Bio Farma. Delegasi Sinovac dipimpin Senior Director Sinovac  Yang Guang, yang disertai General Manager Sinovac Gao Qiang dan beberapa anggota lainnya. Kunjungan tersebut fokus membicarakan pelaksanaan transfer teknologi proses produksi ataupun pengujian mutu vaksin Covid-19 kepada Bio Farma.

Seorang pekerja melewati logo di luar pabrik vaksin SinoVac di Beijing, Kamis (24/9). SinoVac, salah satu perusahaan farmasi Cina yang memproduksi kandidat vaksin Covid-19 - (AP Photo / Ng Han Guan)

SHARE    

Selain itu, Sinovac melihat langsung kesiapan Bio Farma untuk memproduksi bulk vaksin Covid-19. Dalam kunjungan tersebut, Sinovac disebut membicarakan komitmen pengiriman bahan baku vaksin Covid-19 secara bertahap sebanyak 50 juta dosis pada November 2020 sampai dengan Maret 2021. Prioritas Bio Farma untuk mendapatkan tambahan bahan baku vaksin Covid-19 sebanyak 210 juta dosis sejak April 2021 hingga Desember 2021.

Terkait kerja sama Bio Farma dengan CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), Honesti mengatakan, proses due diligence menyatakan Bio Farma memenuhi persyaratan sebagai kandidat potensial produsen vaksin Covid-19 CEPI. “Kerja sama antara Bio Farma dan CEPI tak hanya membuka kesempatan bagi Bio Farma memperkuat networking di bidang vaksin, tapi juga meningkatkan kepercayaan global atas kemampuan Bio Farma di bidang produksi vaksin," katanya.

Peneliti Utama dari FK Unpad, Kusnandi Rusmil mengatakan, masyarakat Kota Bandung sangat menyambut baik proses uji klinis vaksin. Hingga saat ini, sudah ada lebih dari 2.000 orang yang mendaftar menjadi sukarelawan.

Kusnandi mengatakan, sudah ada sebanyak 1.447 orang yang sudah diskrining, 1.089 sukarelawan sudah menerima suntikan pertama, 650 sukarelawan mendapat suntikan kedua, dan 110 lainnya sudah melakukan pengambilan darah 14 hari setelah suntikan kedua. Hingga saat ini, menurut dia, belum ada laporan kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI) serius akibat vaksin atau vaksinasi.  

“Kita akan terus pantau keamanan vaksin dan kejadian ikutan pasca-imunisasi Covid-19 pada sukarelawan sampai mereka menyelesaikan pemantauan enam bulan," kata Kusnandi. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat