JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkuat kerja sama penanganan pandemi Covid-19. Kerja sama penanganan Covid-19, kata Jokowi, harus diperkuat dari sisi kesehatan serta dampak sosial dan ekonominya.

Pesan tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pidatonya pada sesi debat umum Sidang Majelis Umum ke-75 PBB melalui konferensi video, Rabu (23/9). Ini merupakan pertama kali Jokowi berpidato di sidang umum PBB setelah sebelumnya selalu diwakili Jusuf Kalla saat masih menjabat wakil presiden. 

“Kerja sama dalam penanganan Covid-19 harus kita perkuat, baik dari sisi kesehatan, maupun dampak sosial ekonominya. Dan vaksin akan menjadi game changer dalam perang melawan pandemi,” ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, semua negara harus mendapatkan akses setara terhadap vaksin yang aman dan dengan harga yang terjangkau. Ia pun mendorong agar tata kelola ketahanan kesehatan dunia lebih diperkuat. 

Menurut Jokowi, ketahanan kesehatan dunia yang berbasis pada ketahanan kesehatan nasional akan menjadi penentu masa depan dunia. Di sisi ekonomi, reaktivasi kegiatan ekonomi secara bertahap harus mulai dilakukan dengan mengevaluasi kelemahan rantai pasokan global saat ini. 

“Aktivasi ekonomi harus memprioritaskan kesehatan warga dunia. Dunia yang sehat, dunia yang produktif, harus menjadi prioritas kita. Semua itu dapat tercapai jika semua bekerja sama," ujar Jokowi. 

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan sejumlah pemikiran lainnya. Ia mendorong PBB agar terus berbenah diri melakukan reformasi, revitalisasi, dan efisiensi. Selain itu, PBB harus mampu membuktikan multilateralism delivers, termasuk pada saat terjadinya krisis. Menurut dia, multilateralisme merupakan satu-satunya jalan yang dapat memberikan kesetaraan.

“PBB harus lebih responsif dan efektif dalam menyelesaikan berbagai tantangan global. Dan kita semua memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat PBB agar PBB tetap relevan dan semakin kontributif sejalan dengan tantangan zaman,” ungkapnya.

Jokowi menegaskan, seluruh negara memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan dunia. “Di sinilah dituntut peran PBB untuk memperkokoh collective global leadership. Dunia membutuhkan spirit kolaborasi dan kepemimpinan global yang lebih kuat untuk mewujudkan dunia yang lebih baik,” katanya.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memiliki semangat yang sama dengan Presiden Jokowi mengenai kerja sama penanganan Covid-19. Menurut dia, dunia harus berusaha menggunakan mekanisme kerja sama multilateral secara efektif.

“Kami telah berada di garis depan dalam upaya memerangi pandemi di G-20, Dewan Turki, MIKTA, Organisasi Kerja Sama Islam, dan wadah lainnya," tutur Erdogan. Erdogan mengeklaim, Turki telah memberikan bantuan kepada 146 negara selama pandemi.

Putin dalam pidatonya juga mengingatkan, penyediaan peralatan medis dan obat-obatan serta pengembangan vaksin seharusnya tidak menjadi masalah persaingan. “Tidak peduli di negara mana mereka diproduksi, vaksin yang akan dibuat siap pakai harus ditawarkan untuk kepentingan umum umat manusia,” desaknya.

Putin pun mengusulkan adanya penyelenggaraan konferensi internasional secara daring bagi negara-negara yang tertarik untuk bekerja sama dalam pengembangan vaksin Covid-19. Ia menegaskan, Rusia siap berbagi pengalaman dalam pengembangan vaksin sekaligus memasok negara lain dan entitas internasional dengan vaksin Sputnik V.

"Rusia yakin semua kapasitas industri farmasi global perlu digunakan untuk memberikan akses gratis terhadap vaksinasi bagi penduduk di semua negara bagian pada masa mendatang," kata Putin.

Diplomat Turki yang memimpin Majelis Umum PBB tahun ini mengatakan, komunitas internasional harus berkomitmen pada multilateralisme dalam menghadapi ancaman akibat pandemi Covid-19.  Duta Besar Volkan Bozkir mengatakan, pandemi telah menghancurkan ekonomi dan berdampak kepada mereka yang rentan.

"Hari ini, kita harus mengesampingkan perbedaan dan ketidaksepakatan kita. Kita harus memperbarui komitmen kolektif kita terhadap multilateralisme. Kita harus menggabungkan upaya kita untuk mengatasi masalah global ini dan memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal," kata Bozkir. 

Dia juga mendesak penguatan upaya badan-badan PBB, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), untuk memerangi pandemi. "Kita harus siap untuk melakukan pembicaraan yang alot dan jujur, tentang di mana sistem multilateral gagal atau di mana ia tidak cukup cepat beradaptasi," katanya. 

Covid-19 telah merenggut hampir 966 ribu nyawa di 188 negara dan wilayah sejak muncul di Wuhan, Cina, Desember lalu. Lebih dari 31,3 juta kasus telah dilaporkan di seluruh dunia dengan pemulihan melebihi 21,5 juta, menurut Universitas Johns Hopkins.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin memuji pidato Presiden Jokowi di Sidang Majelis Umum Ke-75 PBB. Menurut dia, Jokowi telah membangkitkan kembali semangat Asia-Afrika dan Gerakan Non-Blok dalam menyadarkan terkait pentingnya kesetaraan dalam hubungan internasional tanpa mengucilkan pihak mana pun.

Pidato yang dimaksud Azis tersebut adalah saat Jokowi menyampaikan dukungan Indonesia terhadap Palestina. Jokowi dalam pidatonya menegaskan keinginan Indonesia untuk terus berkontribusi bagi perdamaian dunia. Spirit kerja sama yang akan selalu dikedepankan Indonesia adalah spirit yang menguntungkan semua pihak, tanpa meninggalkan satu negara pun. 

Menurut Azis, Jokowi dengan tegas menyuarakan perdamaian yang sangat relevan untuk diingatkan kepada masyarakat dunia. Sebab, perdamaian dunia saat ini belum terwujud. Masih ada konflik yang terjadi di berbagai belahan di dunia.

"Ini merupakan sebuah pesan moral yang sesuai dengan identitas dan kepentingan Indonesia. Konflik di berbagai belahan dunia harus dihentikan, terlebih pada masa pandemi saat ini," ujarnya.

Ia menambahkan, pidato Jokowi dalam Majelis Umum PBB juga sudah mencakup semua elemen yang perlu diingatkan kepada dunia pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Ia mengapresiasi pidato perdana Jokowi karena menegaskan komitmen Indonesia dalam perdamaian dunia dan dalam memainkan peran sebagai jembatan perdamaian.

Menurut dia, asas bebas aktif tecermin jelas bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pada masa kini, kata dia, hal itu perlu dihormati sesuai dengan hukum dan norma-norma internasional yang berlaku. 

Saling serang 

Sementara, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendorong PBB meminta pertanggungjawaban Cina atas merebaknya Covid-19. Hal ini ia sampaikan dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum (SMU) untuk memperingati 75 tahun berdirinya PBB.

Dalam pidato yang disebarkan Gedung Putih, Trump menyalahkan Pemerintah Cina atas pandemi Covid-19 yang menyebar ke seluruh dunia. Virus tersebut telah menginfeksi 31 juta orang dan menewaskan 965 ribu jiwa. "Di awal-awal virus, Cina menutup penerbangan domestik, sementara mengizinkan penerbangan meninggalkan Cina dan menginfeksi seluruh dunia," kata Trump dalam pidatonya seperti dikutip Voice of America, Rabu (23/9). 

"Pemerintah Cina dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang sebenarnya dikendalikan Cina, dengan keliru menyatakan tidak ada bukti penularan antarmanusia," kata Trump. Presiden ke-45 AS itu mengatakan, Cina dan WHO sempat menyatakan orang tanpa gejala tidak menyebarkan virus. Berdasarkan tuduhan-tuduhan tersebut, Trump memotong dana hibah AS untuk WHO.

Profesor hukum Hofstra University, Julian Ku mengatakan, sebelum Trump, tidak ada presiden AS yang menyerang Cina secara langsung di Majelis Umum PBB. Ia mengatakan, Trump sedang mencari kawan untuk meminta pertanggungjawaban Cina. "Dengan menyatakan Cina bertanggung jawab atas penyebaran virus dan menyebutnya sebagai 'virus Cina', Presiden Trump sedang mencari dukungan global untuk meminta pertanggungjawaban Cina," kata Ku.

Dalam majelis yang sama, Presiden Cina Xi Jinping mengatakan, Beijing tidak akan membiarkan ada negara yang mengendalikan nasib negara lain. Media milik Pemerintah Cina melaporkan, Xi juga menegaskan tidak boleh ada negara yang bertindak sebagai 'bos di dunia'. 

"Bahkan, seharusnya tidak satu pun yang diizinkan melakukan apa pun yang ia suka dan menghegemoni, merundung, atau bertindak sebagai bos di dunia," kata Xi dalam peringatan 75 tahun PBB, seperti dilansir dari kantor berita Turki, Anadolu Agency, Selasa (22/9).

Media Cina, Global Times melaporkan, Xi menyatakan tidak boleh ada negara yang memiliki hak untuk mendominasi urusan global, seperti mengendalikan nasib negara lain atau mengambil manfaat dari pembangunan untuk dirinya sendiri.

Ia menyerukan agar lebih banyak lagi perwakilan negara berkembang di PBB. Xi menekankan, PBB sebagai lembaga internasional terbesar di dunia harus menjunjung tinggi supremasi hukum. "Mereka tidak boleh dikuasai oleh mereka yang mengacungkan tinju keras ke pihak lain," kata Xi.

Sementara itu, Presiden Iran, Hassan Rouhani, menyinggung tensi rasial yang terjadi di Amerika Serikat akhir-akhir ini. Dalam pidatonya di PBB, ia menilai yang dialami Iran saat ini serupa dengan perlakuan terhadap George Floyd, seorang warga Afrika-Amerika yang dibunuh polisi di AS pada Mei lalu.

Iran saat ini sedang menjalani sanksi meluas dari AS. Sanksi tersebut memengaruhi perekonomian Iran dan menimbulkan kesulitan bagi warga mereka. “Kami mengenali bahwa lutut yang menekan leher (Floyd) adalah lutut negara arogan yang menekan negara merdeka,” kata Rouhani.

Sanksi yang dikenakan AS terkait program pengayaan nuklir yang dijalankan Iran. Presiden Trump meyakini program itu untuk membuat senjata nuklir. “Faktanya, Amerika Serikat yang memiliki senjata nuklir,” kata Rouhani yang menolak tudingan itu di sidang PBB kemarin.

Ia menjanjikan, Iran tak akan tunduk dengan sanksi-sanksi tersebut. Rouhani juga mengatakan, Iran tidak pernah mengabaikan pendudukan, genosida, pemindahan paksa, dan rasisme di Palestina. Dan Iran tidak pernah membuat kesepakatan tentang Palestina dan hak-hak fundamental rakyat Palestina.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat