TEL AVIV -- Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel David Friedman secara terbuka menyatakan bahwa warga Palestina layak mendapatkan pemimpin negara yang lebih baik. Pernyataan yang dinilai melanggar kedaulatan Palestina tersebut mendapat kecaman dari dua faksi terbesar Palestina, Hamas dan Fatah.

Dalam wawancara dengan Israel Hayom yang dilansir pada Kamis (17/9) waktu setempat, Friedman menyatakan, warga Judea dan Samaria (wilayah pendudukan Israel di Tepi Barat) menginginkan kehidupan yang lebih baik. Ia kemudian menyatakan, warga Palestina harus memahami bahwa mereka bisa mencapai tujuan tersebut, tapi dihalangi kondisi tertentu.

“Kepemimpinan mereka masih bertahan pada keluhan yang sangat tua dan tak relevan. Mereka harus bergabung dengan abad ke-21. Mereka ada di sisi yang salah dari sejarah,” ujarnya. Ia juga meyakini Israel akan tetap melaksanakan rencana mereka menganeksasi Tepi Barat.

Sebelumnya, marak dispekulasikan bahwa AS berencana mendukung mantan petinggi Fatah Mohammed Dahlan mendongkel Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Dahlan merupakan buron di Palestina dan Turki terkait tuduhan korupsi, pembunuhan, dan kudeta. Saat ini, ia merupakan penasihat Pangeran UEA Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Ia juga seteru politik Mahmoud Abbas.

Israel Hayom mulanya melaporkan bahwa David Friedman mengiyakan kemungkinan tersebut. "Kami mempertimbangkan hal tersebut," tertulis dalam lansiran awal. Kendati demikian, seturut keriuhan yang ditimbulkan wawancara tersebut, Israel Hayom meralat berita mereka. "Kami tak mempertimbangkan hal itu. Kami tak tertarik merekayasa kepemimpinan Palestina," tertulis dalam ralat berita.

Bagaimanapun, pernyataan awal Friedman yang dimuat di Israel Hayom memunculkan reaksi keras dari Palestina. Bukan rahasia, AS kerap terlibat dalam pergantian rezim di berbagai negara. Baik di belakang layar maupun dengan kekuatan militer langsung dan tak langsung seperti saat mereka menggulingkan Saddam Hussein di Irak dan Moammar Kaddafi di Libya.

Konteks pernyataan Friedman juga terkait dengan suksesnya AS memfasilitasi normalisasi hubungan antara Israel dengan UEA dan Bahrain yang diresmikan pada Selasa (15/9) lalu. Normalisai hubungan tersebut menyatukan berbagai faksi yang sebelumnya terbelah di Palestina dalam gerakan penolakan serentak.

Pada 3 September lalu, menjelang kesepatan itu, sekretaris jenderal Hamas, Fatah, dan Jihad Islam melakukan konferensi video dan menyepakati aksi bersama serta pembentukan komite persatuan.

"Kali ini berbeda. Kami sekarang memiliki kekuatan politik, rakyat, dan perlawanan yang terpadu. Artinya, Pemerintah Palestina, gerakan perlawanan, dan rakyat akan bergerak sebagai unit terpadu,” kata Juru Bicara Komite Terpadu Perlawanan Rakyat, Mohammed al-Brim. Komite tersebut disepakati faksi-faksi di Palestina untuk mengorganisasi gerakan perlawanan di kalangan masyarakat.

Terkait dengan membaiknya hubungan, Hamas ikut mengecam pernyataan Friedman soal kepemimpinan Presiden Mahmoud Abbas yang sebelumnya merupakan rival mereka dari Fatah. "Kami menolak pernyataan itu karena mengindikasikan logika sombong yang mendasari posisi AS dalam berbagai isu," kata Juru Bicara Hamas Hazem Qassem dilansir Anadolu Agency, kemarin.

Ia menegaskan, penyataan tersebut adalah intervensi terang-terangan terhadap persoalan rakyat Palestina. Menurutnya, rakyat Palestina tak akan membiarkan pihak eksternal mana pun mendikte pandangan mereka. "Siapa pun yang memimpin Palestina hanya akan dipilih rakyat Palestina," kata Hazem Qassem.

 

Rakyat Palestina sendiri yang akan menarik peta negara merdekanya dan memilih pimpinan yang menjaga hak-hak bangsa.

 

 

SHARE    

Juru Bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudaineh mengatakan, kebijakan pemerasan, intimidasi, dan tekanan terhadap kepemimpinan Palestina pasti akan gagal. "Hanya rakyat Palestina bisa memutuskan siapa pemimpin mereka melalui fondasi demokratik yang digelar Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)," ujarnya dilansir kantor berita Palestina WAFA, kemarin.

PLO sedianya sudah tak beroperasi sejak konflik Fatah-Hamas pada pertengahan 2000-an. Meski begitu, kesepakatan persatuan belakangan juga mensyaratkan pembentukan kembali wadah tunggal untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Ia mengatakan, pernyataan Friedman menunjukkan secara jelas kampanye mencurigakan dan konspirasi untuk melemahkan kepentingan nasional Palestina, terutama soal kedaulatan di Yerusalem. "Rakyat Palestina sendiri yang akan menarik peta negara merdekanya dan memilih pimpinan yang menjaga hak-hak bangsa," kata dia.

Komite Terpadu Perlawanan Rakyat kembali menyerukan aksi pada Jumat (18/9) mengecam normalisai hubungan Israel dan UEA-Bahrain. Penolakan diserukan dalam khutbah Jumat di masjid-masjid di Palestina.

Perlawanan "Jumat Kemarahan" itu juga dilakukan di kota-kota yang diduduki Israel di Tepi Barat, seperti Kafr Qaddum dan Qalqilya. Selain aksi unjuk rasa, warga Palestina juga diserukan mengibarkan bendera Palestina di semua desa, kota-kota, pengungsian, di dalam negeri maupun diaspora. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat