JAKARTA -- Kapal patroli Indonesia, pada Senin (14/9) pukul 11.20 WIB, telah mendesak keluar kapal patroli Cina yang sudah tiga hari berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Sebelum keluar dari ZEE Indonesia, kedua kapal sempat bersitegang saat berkomunikasi melalui sambungan radio. 

"Kapal Coast Guard China (CCG) 5204 akhirnya bergerak keluar ZEE Indonesia dengan dibayang-bayangi KN Pulau Nipah-321 pada Senin (14/9) siang usai bersitegang melalui radio," ujar Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya Aan Kurnia, melalui pesan singkat, Selasa (15/9).

Setelah sempat berada di ZEE Indonesia Laut Natuna Utara sejak Sabtu (13/9) lalu, kapal CCG 5204 terus berusaha dihalau oleh KN Pulau Nipah-321. Kedua kapal melakukan komunikasi intensif, saling menegaskan posisi dan klaim atas wilayah laut tersebut.

"Kapal CCG 5204 dipantau telah bergerak ke utara menjauhi ZEE Indonesia. KN Pulau Nipah-321 terus mengamati bersama KRI Imam Bonjol 383 yang juga melaksanakan patroli mendukung di belakang kapal Bakamla pada jarak 2-3 mil laut," jelas Aan.

Prajurit TNI AL memantau radar pergerakan kapal-kapal di Laut Natuna Utara. - (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

SHARE    

Menurut Aan, sinergitas Bakamla dan TNI/TNI Angkatan Laut (AL) sangat diperlukan untuk mengantisipasi strategi area abu-abu. Strategi di area tersebut memang lebih mengedepankan kapal-kapal nonkombatan dalam konflik wilayah laut.

"Bakamla sebagai leading sector keamanan laut di masa damai terus pasang badan, sementara TNI AL dengan kapal perangnya siap siaga mendukung bila diperlukan," kata dia.

Indonesia tidak memiliki klaim teritorial di Laut Cina Selatan. Namun, Laut Natuna Utara yang kaya dengan gas alam berada dalam wilayah yang diklaim Cina dalam nine-dash-line di Laut Cina Selatan.  

Kementerian Luar Negeri Indonesia juga sudah mendapatkan laporan kehadiran kapal patroli Cina di ZEE Indonesia. Menurut juru bicara Kemenlu Indonesia, Teuku Faizasyah, Indonesia sudah memanggil Wakil Dubes Cina. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia meminta klarifikasi maksud keberadaan CCG 5204 di wilayah perairan ZEE Indonesia. 

"Indonesia juga kembali menegaskan kepada Wakil Dubes RRT bahwa ZEE Indonesia tidak memiliki klaim tumpang tindih perairan dengan RRT," kata Faiza melalui pesan tertulis, menggunakan nama resmi Republik Rakyat Tiongkok (RRT). 

Indonesia juga menegaskan, "Menolak klaim nine-dash-line karena bertentangan dengan UNCLOS 1982," katanya mengacu pada United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Laporan Reuters menyebutkan, Cina memang tidak mengeklaim kepulauan di Natuna. Namun, kehadiran kapal patroli mereka di wilayah Natuna, yang jaraknya hampir 2.000 kilometer dari daratan Cina, kerap membuat Indonesia waspada. 

Peta klaim Laut Cina Selatan - (Wikipedia)

SHARE    

Dalam kasus di negara tetangga, kapal Cina sempat beberapa kali memasuki ZEE Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Kehadiran kapal Cina itu mengganggu proses pengambilan ikan dan aktivitas lalu lintas pengiriman bahan bakar. 

Sepuluh bulan lalu, ketegangan sempat berlangsung selama sepekan ketika kapal patroli Cina dan perahu nelayan mereka memasuki Laut Natuna. Hal ini mendorong Indonesia mengirimkan jet tempurnya dan memobilisasi nelayan Indonesia ke lokasi tersebut. 

Sementara itu juru bicara Kemenlu Cina Wang Wenbin mengatakan kapal Cina melakukan "kewajiban patroli seperti biasa di perairan yang berada di yurisdiksi Cina". "Hak dan kepentingan Cina di perairan bersangkutan di Laut Cina Selatan sudah jelas," kata Wang dikutip Reuters, Selasa.  

Laman Associated Press menyebutkan, Laut Cina Selatan meliputi lebih dari 10 persen wilayah tangkapan ikan global. Namun, pasokan ikan di wilayah ini merosot drastis akibat penangkapan ikan yang berlebihan dan kerusakan batu karang. Bahkan, sejumlah penelitian memperkirakan batu karang di Laut Cina Selatan nyaris hancur. 

Laut Cina Selatan diklaim enam negara dengan hampir 90 persen wilayahnya diklaim oleh Cina. Lima negara lain adalah Taiwan, Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. 

Tidak ikut pakta pertahanan

Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak menerangkan, doktrin politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif dalam menyikapi panasnya Laut Cina Selatan. Karena itu, Indonesia tidak akan terlibat dalam pakta pertahanan manapun.

"Politik luar negeri kita kan bebas aktif. Dan sejarah doktrin pertahanan luar negeri kita juga adalah tidak terlibat dalam pakta pertahanan manapun. Indonesia itu tidak pernah ikut aliansi militer negara mana pun," jelas Dahnil dalam siaran langsung di media sosial yang diakses Selasa (15/9).

Dahnil menyatakan, pada prinsipnya Indonesia selalu ingin mendorong Zona Perdamaian, Kebebasan dan Netralitas atau Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) yang ada di ASEAN. Atas dasar itu narasi yang dikeluarkan oleh Indonesia selalu terus mengajak seluruh pihak untuk berdialog dan berdamai, terutama terkait permasalahan di Laut Cina Selatan.

"Kalau kemudian negara-negara besar ini mati-matian memprovokasi, menarik-narik kita agar ikut dalam aliansi-aliansi ini, itu wajar. Tapi tentu kita akan bersikap tegas terkait ini, kita tidak akan terlibat dengan pakta pertahanan manapun (baik Cina maupun Amerika Serikat)," jelas dia.

Stilwell: AS tak paksa keberpihakan 

Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Asia Timur dan Pasifik David R Stilwell mengatakan, Washington tidak pernah memaksakan keberpihakan terutama dalam isu Laut Cina Selatan. AS menghargai sikap negara-negara Asia Tenggara yang menolak berpihak dalam isu ini. 

David Stilwell.- (AP)

SHARE    

Hal ini ia sampaikan menanggapi pertanyaan wartawan mengenai pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Cina Wang Fei pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengungkapkan akan memperkuat kerja sama pertahanan dengan Cina. 

"Dalam isu yang lebih luas kami kerap mendengar dari mitra ASEAN kami dan yang lainnya untuk 'jangan paksa kami memilih', dan AS, saya pikir, tidak pernah memaksa untuk memilih," kata Stilwell dalam telekonferensi yang diikuti Republika, Rabu (15/9)

"Biar bagaimanapun kami mendorong negara diizinkan untuk memilih kedaulatan mereka sendiri, dengan cara yang yang mereka anggap sesuai," katanya. Namun, Stilwell memperingatkan rekam jejak Cina di Laut Cina Selatan maupun dalam isu atau kawasan lain. "Cina memaksakan keberpihakan," kata Stilwell. 

"Dan Pemerintah Indonesia akan membuat keputusan yang mendukung kepentingan kedaulatan, kehendak rakyat dan hal-hal lainnya," kata Stilwell.  

Stilwell mengatakan, bila kerja sama Indonesia-Cina membawa stabilitas di kawasan dan menghasilkan sesuatu yang positif bagi mitra ASEAN dan Indonesia, maka AS tidak akan keberatan. Akan tetapi Stilwell menegaskan, hingga saat ini rekam jejak Beijing tidak begitu baik. "Kami dapat memberi Anda begitu banyak contoh di mana keputusan berdaulat tidak dihormati, Vietnam salah satu contoh yang bagus," tambahnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat