JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui kapasitas rumah sakit (RS) di Jakarta sudah dalam taraf mengkhawatirkan dalam penanganan Covid-19. Hal ini disampaikan Anies melihat angka kasus Covid-19 di Jakarta semakin tinggi, walaupun jumlah tes PCR dilakukan secara massif.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan 13 RS di Jakarta menjadi khusus perawatan pasien Covid-19. Melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Nomor 399 Tahun 2020, pasien rawat inap dan rawat jalan non-Covid-19 di 13 RS tersebut diminta dipindahkan ke RS lain.

"Hari ini ada rapat khusus, mengevaluasi perkembangan terakhir kasus Covid-19 di Jakarta. Karena situasinya mengkhawatirkan. Sebab kapasitas RS ada batasnya," kata Anies kepada wartawan, usai meresmikan RS Brawijaya Hospital Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (9/9).

Kondisi yang semakin mengkhawatirkan ini membuat Pemprov DKI berupaya terus meningkatkan kapasitas RS dan tenaga kesehatan pendukungnya. Karena dalam sepekan terakhir, diakui Anies angka positivity rate Covid-19 di Jakarta sudah menembus angka 13,2 persen. Apabila angka penularan tersebut semakin tinggi, Anies khawatir kapasitas RS yang sekarang ada di Jakarta tidak mampu lagi menampung jumlah pasien Covid-19.

Tren Covid-19 DKI per 9 September 2020 - (covid19.go.id)

Karena itulah, Anies menegaskan pihaknya dalam waktu dekat akan segera membahas kondisi ini. Sekaligus menyiapkan paket kebijakan baru penanganan Covid-19 di Jakarta, yang angkanya semakin tinggi setiap pekan. "Nanti sore atau siang ini kami akan meriview semua, dan akan menyiapkan kebijakan-kebijakan baru," tegas Anies.

Per Rabu (9/9), terjadi penambahan 3.307 kasus konfirmasi positif baru di Indonesia. Penambahan kasus baru ini menjadikan total akumulasi kasus covid mencapai 203.342. Satgas Percepatan Penanganan Covid mencatat, DKI masih menyumbang kasus tertinggi, yaitu sebanyak 1.004 kasus baru. Kemudian disusul Jawa Timur sebanyak 370 dan Jawa Barat 288 kasus. 

Sedangkan Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat per Rabu (9/9) kasus positif harian Covid-19 di Jakarta mencapai 1.026 kasus. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan Pemprov DKI Jakarta terus memassifkan tes PCR untuk menemukan kasus baru secara cepat, agar dapat segera melakukan tindakan isolasi / perawatan secara tepat. Dengan demikian, tindakan isolasi segera bisa memperkecil potensi penularan Covid-19. 

Dwi memaparkan, berdasarkan data terkini Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan tes PCR sebanyak 9.904 spesimen. Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 7.923 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 1.026 positif dan 6.897 negatif. "Jumlah positif 1.026 kasus. Untuk rate tes PCR total per 1 juta penduduk sebanyak 67.335. Jumlah orang yang dites PCR sepekan terakhir sebanyak 59.146," terangnya, Rabu (9/9).

Adapun jumlah kasus aktif di Jakarta sampai saat ini sebanyak 11.245 (orang yang masih dirawat/isolasi). Sedangkan, jumlah kasus Konfirmasi secara total di Jakarta sampai hari ini sebanyak 49.837 kasus. Dari jumlah tersebut, total 37.245 orang dinyatakan telah sembuh. "Tingkat kesembuhan 74,7 persen, dan total 1.347 orang meninggal dunia dengan tingkat kematian 2,7 persen, sedangkan tingkat kematian Indonesia sebesar 4,1 persen," ujarnya.

Untuk positivity rate atau persentase kasus positif sepekan terakhir di Jakarta sebesar 12,2 persen, sedangkan persentase kasus positif secara total sebesar 7,0 persen. WHO juga menetapkan standar persentase kasus positif tidak lebih dari 5 persen.

Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan tempat tidur isolasi dan tempat tidur ICU dalam penanganan Covid-19. Dari jumlah tempat tidur isolasi sebanyak 4.456 di 67 RS rujukan, hingga 6 September 2020, persentase keterpakaiannya sudah sebesar 77 persen. "Dari jumlah tempat tidur ICU sebanyak 483 di 67 RS rujukan, hingga 6 September 2020, persentase keterpakaiannya sebesar 83 persen," terangnya.

Dana cadangan

Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik mengungkapkan dewan dan Pemprov DKI telah mengusulkan dana cadangan pemda yang selama ini sering tidak terpakai akan difokuskan pada alokasi Covid-19. Taufik mengakui penggunaan dana cadangan ada peraturan daerahnya (perda), karena itu sebagian besar fraksi ingin ada revisi di Raperda tentang dana cadangan tersebut.

"Iya nanti kita bahas di Bapemperda, apakah dicabut atau direvisi. Intinya kan bagaimana mencairkan dana cadangan karena selama ini dana cadangan tidak bisa dipakai," kata Taufik kepada wartawan, Rabu (9/9).

Selama ini, dana cadangan memang diperuntukkan bagi kondisi tertentu. Dana itu diakui Taufik, berjumlah cukup besar. "Ada Rp 1,4 triliun. Itu kan ngendap terus, enggak jelas ini boleh dipakainya seperti apa. Makanya perlu revisi," imbuh Taufik.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membenarkan keinginan penggunaan dana cadangan tersebut untuk penanganan Covid-19. "Ada keinginan dari kami untuk memperjelas posisi dana cadangan," kata Wagub yang akrab disapa Ariza ini.

Ariza mengatakan, Pemprov ingin regulasi aturannya diperbaiki, direvisi, dan bila dimungkinkan akan digunakan untuk kepentingan covid. "Tidak ada kepentingan lain selain covid. Tapi kami tetap serahkan ke Pimpinan dan Anggota DPRD DKI sesuai mekanisme dan aturannya," imbuh Ariza. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat