BOGOR -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mencatat, bencana kekeringan di wilayahnya berdampak kepada 54.194 warga atau 17.378 kepala keluarga (KK). Tentu saja, angka itu terus berubah dan berpotensi bertambah seiring hujan yang belum juga turun.

"Angka tersebut diambil dari 31 desa yang terdampak kekeringan yang ada di sembilan kecamatan," ungkap Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Bogor M Adam Hamdani di Cibinong, Kabupaten Bogor, akhir pekan kemarin.

Menurut Adam, berdasarkan pemetaan di lapangan, sembilan kecamatan yang terdampak kekeringan meliputi Citeureup, Jasinga, Tenjo, Cariu, Ciampea, Cigudeg, Klapanunggal, Jonggol, dan Gunungputri.

BPBD Kabupaten Bogor sudah mengerahkan empat armada mobil tangki yang masing-masing berkapasitas 5.000 liter untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih. Pihaknya juga mengimbau kepada pemerintah wilayah, baik desa maupun kecamatan untuk sesegera mungkin bersurat ke BPBD jika terjadi musibah kekeringan di wilayahnya.

Adam menjanjikan, petugas siap memasok kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kemampuan armada. "Agar kami bisa tindak lanjuti dan berikan bantuan air bersih. Tapi, jangan lupa, lampirkan jumlah KK dan jumlah masyarakat terdampak agar kami bisa sesuaikan pendistribusian air bersihnya," kata Adam.

Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhorbun) Kabupaten Bogor mencatat, ada sekitar 302 hektare lahan yang terancam gagal panen karena dilanda musim kemarau. Luas lahan di Kabupaten Bogor tersebut mayoritas adalah padi. "Di Jonggol 164 hektare dan di Sukamakmur 138 hektare sawah terancam gagal panen," ujar Kepala Distanhorbun Kabupaten Bogor, Siti Nurianty.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tidak bisa memberikan banyak bantuan untuk membantu para petani yang mengalami gagal panen. Pasalnya, sumber air di sekitaran sawah memang sulit ditemukan. Alhasil, ancaman gagal panen yang meluas hanya bisa diatasi jika hujan sudah turun. "Kita sudah kirim pompa air. Tapi, masalahnya tidak ada sumber air. Tidak ada airnya," tuturn Siti.

30 desa

Warga mengambil air dari dasar Sungai Cipamingkis yang mengering di Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (30/8/2020). Sebagian besar warga di wilayah tersebut memanfaatkan air dari dasar dan sisa aliran sungai Cipamingkis yang mengering di musim kemarau untuk kebutuhan mencuci dan mandi - (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)

SHARE    

BPBD Kabupaten Lebak, Banten, mendata, sudah 30 desa yang tersebar di 16 kecamatan masuk kategori rawan kekeringan akibat kemarau berkepanjangan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana Harian BPBD Kabupaten Lebak, Ajis Suhendi, mengatakan, kekeringan yang dialami masyarakat tercatat terjadi sejak awal Agustus 2020. "Kami siap mendistribusikan air bersih jika warga mengalami kesulitan air akibat kekeringan ini," kata Ajis di Kabupaten Lebak, akhir pekan kemarin.

BPBD Kabupaten Lebak terus mengoptimalkan pemantauan ke berbagai desa sehubungan musim kemarau berkepanjangan. Meski curah hujan sempat turun dua hari pada pekan lalu, hal itu tidak bisa langsung mengatasi kelangkaan air bersih. Menurut Ajis, intensitas hujan relatif kecil sehingga belum mampu memberikan ketersediaan air bawah tanah yang melimpah.

Dia menerangkan, 30 desa yang mengalami kekeringan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Desa itu terdapat di Kecamatan Cimarga, Karanganyar, Cibadak, Warunggunung, Sajira, Muncang, Maja, Cirinten, Cileles, Banjarsari, Wanasalam, Cihara, Bayah, Cikulur, Cilograng, dan Leuwidamar.

Ajis menyatakan, desa yang rawan kekeringan biasanya berlokasi di dataran tinggi. "Kami menyiagakan sebanyak tiga unit kendaraan mobil tangki jika warga mengalami krisis air bersih," katanya menjelaskan.

Menurut Ajis, warga yang mengalami kesulitan air bersih karena memang wilayahnya belum terlayani jaringan pelayanan PDAM dan ketersedian air bawah tanah yang minim. Alhasil, meski mesin jetpump dihidupkan maupun masyarakat mencoba mengambil timba di sumur, air tidak keluar.

BPBD pun mengajak Pemkab Lebak dan masyarakat setiap tahun melakukan gerakan menanam pepohonan di lahan sendiri dan hutan untuk penghijauan kawasan. Sehingga daerah sekitarnya dapat menjadi area penyimpanan resapan air. Selain itu, Ajis juga mendesak PDAM untuk memperluas cakupan layanan. Sehingga, jika masyarakat mengalami krisis air bersih, mereka masih bisa mendapat pasokan dari PDAM. 

"Kami terus bergerak dengan menanam aneka tanaman keras agar hutan jangan sampai kritis yang bisa menimbulkan kekeringan dan kesulitan air bersih itu," kata Ajis.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat