Hal pertama yang harus dipastikan pemerintah adalah besaran kuota untuk jamaah asal Indonesia.

Rasanya amat aneh ketika pemerintah dan koalisi justru memilih ‘memelihara isu’ ini sampai menjadi demonstrasi besar di kota-kota besar se-Indonesia.

Kejelasan soal penyelenggaraan haji tahun ini tentu melegakan.

Diperkirakan, mobilitas penduduk pada musim Lebaran ini akan sangat tinggi.

Jumlah pemudik yang meningkat tajam tahun ini menjadi tantangan berat bagi pemerintah.

Apa yang dicapai Masjid Istiqlal mesti dijadikan gerakan bagi masjid yang lain.

Jika harga Pertalite dan LPG sampai melonjak, dampaknya sangat meluas pada kehidupan masyarakat.

Ada sekitar delapan kebijakan pemerintah untuk mengatasi problem minyak goreng dalam enam bulan terakhir.

Shalat tarawih yang menjadi ibadah khas Ramadhan pun terlihat dipenuhi para jamaah.

Melonjaknya harga berbagai komoditas kebutuhan pokok saat Ramadhan ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Wapres menilai tak ada masalah jika ada perbedaan awal Ramadhan antara pemerintah dan Muhammadiyah.

Secara logika, kebutuhan masyarakat terhadap Pertalite pasti melonjak. Apakah kebutuhan yang berlipat ini sudah diantisipasi?

Kita tak berharap momen Ramadhan ini tidak memicu kasus Covid-19 naik lagi.

Langkah penyelidikan dugaan kartel minyak goreng di KPPU harus dibarengi gerakan lain.

Pemerintah idealnya mampu mengantisipasi persoalan ketersediaan pangan jika muncul di tengah jalan.

Yang paling mendesak diputuskan adalah besaran biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) Haji Reguler 2022.

Keluhan dan keresahan dari pemuka agama dan masyarakat terkait dengan program acara televisi selama Ramadhan sudah sering disuarakan.

Memanfaatkan pendanaan zakat dan sedekah untuk kebaikan umat manusia.

Apabila aturan booster yang diterapkan, itu artinya sama saja dengan melarang mudik.

Industri dan pemerintah, harus mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kelompoknya.