Aksi Penolakan UU Ciptaker Berlanjut

Bendera merah putih coba diturunkan di Yogyakarta,

Partai Buruh Optimistis Lolos Verifikasi KPU

Partai Buruh akan mendaftar ke KPU dengan karnaval kelas pekerja diikuti 10 ribu orang.

Buruh Kembali Desak Pencabutan UU Cipta Kerja

Sejumlah pasal masih sama dengan apa yang jadi penolakan buruh di tahun 2019.

RUU PPP Disahkan DPR, Buruh Ancam Demo Besar

Partai Buruh langsung bereaksi usai DPR mengesahkan RUU PPP.

Buruh Ancam Mogok Jika Revisi UU Ciptaker Dilanjutkan 

Selain menolak UU Cipta Kerja, buruh menyuarakan 17 tuntutan.

PKS Tolak Revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

PKS menilai perbaikan UU Cipta Kerja seharusnya bukan lewat revisi UU PPP.

UU PPP Diparipurnakan, Partai Buruh Ancam Gugat ke MK

Baleg akan menampung pendapat dari hakim MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Demi UU Ciptaker, Baleg Revisi Dahulu UU PPP

Baleg DPR akan merevisi UU PPP terlebih dahulu, lalu merevisi UU Ciptaker sesuai perintah MK

Revisi UU Ciptaker Harus Komprehensif

Pemerintah menargetkan revisi UU Cipta Kerja selesai awal tahun depan.

DPR Upayakan Revisi UU Ciptaker Masuk Prolegnas 2022

DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Jaminan Masih Berlaku dan Kesalahan Kutip

Ada empat hakim konsitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion).

Satu Tahun Hingga Diputuskan Inkonstitusional Bersyarat

Hakim konstitusi menilai karakter metode omnibus law dalam UU Ciptaker berbeda dengan pembentukan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 7/2017 tentang Pemilu.

Pemerintah Bisa Ajukan Omnibus Law Baru

Pemerintah janji tak terbitkan aturan turunan Cipta Kerja sebelum perbaikan.

Sekali Lagi Omnibus Law

Putusan MK mengajarkan kita etika hukum bahwa tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara.

UU Ciptaker Disahkan, Buruh Diadang

FPD dan FPKS menilai pembahasan RUU terburu-buru dan sejumlah pasalnya bermasalah.