Partai Buruh akan mendaftar ke KPU dengan karnaval kelas pekerja diikuti 10 ribu orang.
Sejumlah pasal masih sama dengan apa yang jadi penolakan buruh di tahun 2019.
Partai Buruh langsung bereaksi usai DPR mengesahkan RUU PPP.
Selain menolak UU Cipta Kerja, buruh menyuarakan 17 tuntutan.
PKS menilai perbaikan UU Cipta Kerja seharusnya bukan lewat revisi UU PPP.
Baleg akan menampung pendapat dari hakim MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.
Baleg DPR akan merevisi UU PPP terlebih dahulu, lalu merevisi UU Ciptaker sesuai perintah MK
Pemerintah menargetkan revisi UU Cipta Kerja selesai awal tahun depan.
DPR menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait revisi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Ada empat hakim konsitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion).
Hakim konstitusi menilai karakter metode omnibus law dalam UU Ciptaker berbeda dengan pembentukan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 7/2017 tentang Pemilu.
Pemerintah janji tak terbitkan aturan turunan Cipta Kerja sebelum perbaikan.
Putusan MK mengajarkan kita etika hukum bahwa tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara.
FPD dan FPKS menilai pembahasan RUU terburu-buru dan sejumlah pasalnya bermasalah.