JAKARTA -- Pemerintah memutuskan untuk menambah sejumlah belanja dalam penanganan Covid-19. Salah satunya dengan memperpanjang penyaluran bantuan sosial (bansos) yang semula hanya akan diberikan sampai Juni 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memerinci, perpanjangan periode penyaluran ini berlaku untuk bansos sembako di Jabodetabek, bansos tunai untuk warga non-Jabodetabek, dan bansos dana desa. Bansos akan diperpanjang sampai Desember 2020.

Namun, nilainya menurun dari sebelumnya Rp 600 ribu per bulan menjadi Rp 300 ribu per bulan. Presiden Joko Widodo juga memutuskan penyaluran bansos ini akan dilakukan secara tunai. "Akan dilakukan transfer ke nama dan akun mereka sesuai dengan data Kemensos atau kerja sama dengan Pemda," ujar Menkeu seusai rapat terbatas, Rabu (3/6).

Selanjutnya, bansos dana desa juga diperpanjang. Berbeda dengan bansos untuk warga Jabodetabek dan bansos tunai untuk warga non-Jabodetabek, bansos dana desa hanya diperpanjang hingga September 2020. Nilai manfaatnya juga turun menjadi Rp 300 ribu per bulan untuk periode Juli-September.

Total alokasi bansos tunai untuk warga non-Jabodetabek sebesar Rp 32,4 triliun. Sementara, anggaran untuk bansos bagi warga Jabodetabek sebesar Rp 6,8 triliun.

Seorang warga membawa paket sembako bansos yang diserahkan petugas kelurahan menjelang penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Dumai, Riau, Ahad (17/5/2020). Penyaluran bansos disepakati diperpanjang hingga Desember tapi dengan nominal yang berkurang - (Aswaddy Hamid/ANTARA FOTO )

SHARE    

Pemerintah mencatat, seluruh bansos mayoritas diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) yang bekerja sebagai petani, peternak, dan pekebun dengan jumlah 18,4 juta orang. Sisanya diterima oleh pedagang dan pekerja sektor swasta sebanyak 4,2 juta orang, pekerja bangunan 3,4 juta orang, pekerja pabrik 3,3 juta orang, dan pekerja komunikasi 1,3 juta orang. Lalu, ada nelayan sebanyak 900 ribu orang yang juga menerima bansos.

"Ini sudah mencakup 40 persen masyarakat sebagai dukungan pemerintah untuk menahan daya beli agar tidak turun akibat Covid-19, terutama di level akar rumput," ujar Sri.

Untuk mendukung upaya penanganan Covid-19, pemerintah pun memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)2020 hingga Rp 1.039,2 triliun atau 6,34 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Angka ini lebih tinggi daripada perhitungan pemerintah yang dituangkan dalam Perpres 54 tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020. Dalam aturan itu disebutkan defisit anggaran tahun ini sebesar Rp 852,9 triliun atau 5,07 persen dari PDB.

"Kenaikan defisit ini akan tetap kita jaga dengan hati-hati seperti tadi instruksi Presiden, dari sisi sustainability dan pembiayaannya. Kami akan gunakan berbagai sumber pendanaan dengan risiko terkecil dan biaya paling rendah," ujar Sri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemaparan melalui video conference di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Aceh, Jumat (17/4/2020). Penyaluran bansos diperpanjang hingga Desember 2020 tapi dengan nominal yang berkurang - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Melebarnya defisit tahun ini disebabkan oleh bengkaknya biaya penanganan Covid-19 yang di dalamnya juga ada alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi. Total anggaran yang disiapkan pemerintah khusus untuk pemulihan ekonomi mencapai Rp 589,65 triliun. Apabila ditambah dengan anggaran kesehatan Rp 87,55 triliun, maka keseluruhan anggaran pemerintah untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp 677,2 triliun.

Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menyampaikan, penyaluran bansos oleh pemerintah telah membantu menjaga daya beli masyarakat. Hal itu terlihat dari tingkat inflasi pada Mei 2020 yang sebesar 0,07 persen.

Meski menurun signifikan dibandingkan dengan inflasi periode Lebaran tahun sebelumnya, tingkat inflasi itu bisa lebih rendah lagi apabila tidak ada bansos. "Tanpa adanya bansos, saya rasa daya beli masyarakat akan terpukul lebih dalam lagi dan kemungkinan adanya risiko deflasi," kata Teuku kepada Republika, Rabu (3/6).

Teuku menjelaskan, penyaluran bansos bertujuan menjaga daya beli terutama kelompok rentan dan terdampak paling besar dari sisi pendapatan akibat dampak Covid-19. Menurut dia, efektivitas bansos dapat terlihat dari terjaganya kebutuhan pokok pada kelompok rentan dan miskin.

Teuku menyoroti penyaluran bansos juga masih menghadapi kendala seperti penyaluran yang belum tepat sasaran. "Dengan kondisi ruang fiskal yang terbatas, saya rasa alokasi bansos ini sudah cukup tepat sasaran. Kemudian, efek bansos ini, menurut saya, sudah mulai dirasakan dan masih akan terus terasa seiring berlanjutnya program bansos," ujar Teuku. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat